Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Journal of Social And Economics Research journal of social and economic research
Sadath M. Nur
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA ATAS PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT KARENA PANDEMI COVID-19 Sadath M. Nur
Journal of Social and Economics Research Vol 4 No 1 (2022): JSER, June 2022
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.774 KB) | DOI: 10.54783/jser.v4i1.41

Abstract

Akibat Pandemi Covid-19 telah membawa dampak buruk yang begitu luas pada berbagai sektor seperti, sosial, politik, hukum dan ekonomi, misalnya sektor ekonomi dan dunia usaha, dalam hal ini UMKM maupun perusahaan. Dampak dari Covid-19 telah membuat banyak pengusaha/perusahaan melakukan efisiensi pekerja/buruh karena menurunnya permintaan produksi atas barang/jasa yang dihasilkan dan omset mapun keuntungan perusahaan. Dalam proses penyelesaian utang upah buruh/pekerja, disaat perusahaan dinyatakan pailit, hal ini Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai hak pekerja untuk didahulukan pembayaran utang upahnya dari kreditur lainnya. Sehingga dalam Undang-Undang Kepailitan, pekerja digolongkan sebagai kreditur konkuren. Maka dengan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah membawa kepastian hukum bagi kedudukan utang upah pekerja/buruh dalam kepailitan pada suatu perusahaan, yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian hukum normatif merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BLACK CAMPAIGN DI SOSIAL MEDIA Sadath M. Nur; Deni Syaputra; Fauzia Zainin
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.355

Abstract

Media sosial saat ini sudah mengalami perubahan pemanfaatannya secara massif dan signifikan, salah satunya, yaitu sebagai tempat melakukan kegiatan politik (kampanye). Aturan mengenai kampanye hitam berada pada berbagai peraturan perundang-undangan. Walaupun sudah ada aturan, akan tetapi masih banyak kampanye hitam di media sosial. Munculnya kampanye hitam menjadi cerminan bobroknya moral bangsa Indonesia saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa black campaign amat sangat memberikan dampak yang buruk bagi pendidikan politik masyarakat Indonesia. Fenomena yang terjadi, yaitu keikutsertaan SARA dalam politik. Di mana kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki kemajemukan, tidak hanya memiliki satu agama, budaya, serta suku dan antar golongan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan-peraturan tertulis berupa literatur-literatur kepustakaan atau pendekatan kepustakaan (library research) baik yang bersandar pada sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: (1) Akibat hukum dari black campaign; (2) Unsur yang mempengaruhi penegakan hukum kampanye hitam (black campaign); dan (3) Upaya Menanggulangi Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA ATAS PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT KARENA PANDEMI COVID-19 Sadath M. Nur
Journal of Social and Economics Research Vol 4 No 1 (2022): JSER, June 2022
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v4i1.41

Abstract

Akibat Pandemi Covid-19 telah membawa dampak buruk yang begitu luas pada berbagai sektor seperti, sosial, politik, hukum dan ekonomi, misalnya sektor ekonomi dan dunia usaha, dalam hal ini UMKM maupun perusahaan. Dampak dari Covid-19 telah membuat banyak pengusaha/perusahaan melakukan efisiensi pekerja/buruh karena menurunnya permintaan produksi atas barang/jasa yang dihasilkan dan omset mapun keuntungan perusahaan. Dalam proses penyelesaian utang upah buruh/pekerja, disaat perusahaan dinyatakan pailit, hal ini Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai hak pekerja untuk didahulukan pembayaran utang upahnya dari kreditur lainnya. Sehingga dalam Undang-Undang Kepailitan, pekerja digolongkan sebagai kreditur konkuren. Maka dengan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah membawa kepastian hukum bagi kedudukan utang upah pekerja/buruh dalam kepailitan pada suatu perusahaan, yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian hukum normatif merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan
IMPLEMENTATION OF CASH WAQF IN INDONESIAN SYARIAH BANK IN THE PERSPECTIVE OF LAW 41/2004 AND SHARIA BUSINESS LAW Mohamad Idham; Sadath M. Nur
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 5 No. 2 (2026): JANUARY
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20020411

Abstract

Cash waqf is an Islamic philanthropic instrument with strategic potential in strengthening an inclusive and sustainable economy, particularly in the post-pandemic period. In Indonesia, cash waqf has gained legal legitimacy through Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and the support of a fatwa from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. However, there is a gap between the potential of cash waqf and its implementation in Islamic financial institutions. This study aims to analyze the implementation of cash waqf at Bank Syariah Indonesia and assess its contribution to the development of Islamic business law in Indonesia. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach, through an analysis of laws and regulations, fatwas, policy documents, and cash waqf management practices. The results show that normatively, the implementation of cash waqf is in accordance with positive law and Sharia principles. However, substantively, its management is not optimal in supporting real sector financing and empowering the community's economy. The main obstacles include low literacy in cash waqf, limited professionalism of nazhir (managers), and suboptimal technical regulations. This research emphasizes the need for strengthening regulations, increasing institutional capacity, and synergy between authorities so that cash waqf functions optimally as a legal instrument for socially just sharia business.
Co-Authors Deni Syaputra Fauzia Zainin Mohamad Idham