Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA DAN ANAK DI INDONESIA Fauzia Zainin
Ensiklopedia of Journal Vol 4, No 2 (2022): Vol 4 No. 2 Edisi 2 Januari 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Article 1 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower states that, "A workforce is anyone who is able to do work to produce goods/or services both to meet their own needs and for the community". This understanding includes women and child workers. The purpose of this study was to determine the legal protection of female workers in terms of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and International Conventions, as well as the programs used to anticipate child labour. Based on the results of the discussion in this article, the author concludes that the laws and regulations made by the government regarding the protection of occupational safety and health are sufficient to regulate and provide protection for workers, especially female workers, namely providing women with unions and democracy in the workplace, protection of female workers against discrimination, protection of the fulfillment of workers' basic rights, protection of occupational safety and health; and urge people who are able to adopt street children, where street children are part of the community or citizens also have the same rights as other children, they have the right to education and welfare to live properly as members of society.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BLACK CAMPAIGN DI SOSIAL MEDIA Sadath M. Nur; Deni Syaputra; Fauzia Zainin
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.355

Media sosial saat ini sudah mengalami perubahan pemanfaatannya secara massif dan signifikan, salah satunya, yaitu sebagai tempat melakukan kegiatan politik (kampanye). Aturan mengenai kampanye hitam berada pada berbagai peraturan perundang-undangan. Walaupun sudah ada aturan, akan tetapi masih banyak kampanye hitam di media sosial. Munculnya kampanye hitam menjadi cerminan bobroknya moral bangsa Indonesia saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa black campaign amat sangat memberikan dampak yang buruk bagi pendidikan politik masyarakat Indonesia. Fenomena yang terjadi, yaitu keikutsertaan SARA dalam politik. Di mana kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki kemajemukan, tidak hanya memiliki satu agama, budaya, serta suku dan antar golongan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan-peraturan tertulis berupa literatur-literatur kepustakaan atau pendekatan kepustakaan (library research) baik yang bersandar pada sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: (1) Akibat hukum dari black campaign; (2) Unsur yang mempengaruhi penegakan hukum kampanye hitam (black campaign); dan (3) Upaya Menanggulangi Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020 (SATU STUDI DI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PASAMAN BARAT) Hardimen Hardimen; Darlisma Darlisma; Fauzia Zainin; Feby Adriani
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.407

Tindak pidana pemilihan umum berkaitan erat sekali saat memasuki tahun politik, hampir dapat dipastikan bahwa tiada tahun politik tanpa tindak pidana, tindak pidana pemilihan umum merupakan semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum baik yang diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang pemilihan umum, Penyidikan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu (sentra Gakkumdu) merupakan suatu langkah yang dianggap efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana Tindak pidana pemilihan umum, karena pada prinsipnya sentra gakkumdu adalah wadah bersama antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejakasaan untuk melakukan penegakan hukum tindak Tindak pidana pemilihan umum, hakikatnya penegakan hukum tindak pidana pemilihan belum dapat memberikan pengaruh yang besar untuk menekan angka tindak pidana pemilihan, kesimpang siuran didalam hal penafsiran, serta moralitas para penegak hukum yang masih tebang pilih dalam penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah terkait dengan tindak pidana pemilihan umum.

Polemik Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia Fauzia Zainin; Darlisma Darlisma; Jasmalinda Jasmalinda
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 1 (2024): Vol 18 No. 01 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i1.5555

Pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilakukan pada bulan Februari 2024 merupakan pemilihan yang dilakukan secara serentak terhadap beberapa bidang kepemerintahan di Indonesia yang diantaranya yaitu Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabuapten/Kota, DPD. Dalam pemilihan tersebut tentu akan banyak polemik dan problematika yang akan berefek pada pemungutan suara dan penghitungan suara. Selama ini yang menjadi polemik dalam kegiatan pemilihan umum di Indonesia adalah penghitungan suara yang keliru sehingga mendorong KPPS untuk menghitung kembali surat suara hasil pemungutan suara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan doktrin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui.dasar-dasar hukum pemilihan umum tahun 2024; untuk mengetahui problematika pemilu serentak yang akan diadakan pada tahun 2024; untuk mengetahui strategi pemelihan umum serentak yang akan diadakan pada tahun 2024. Berdasarkan analisa penulis maka didapatkan suatu kesimpulan bahwa dasar hukum pemilihan umum 2024 adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; problematika pemilu serentak yang sering terjadi pada penyelenggara pemilu, pemilih, pemungutan dan penghitungan suara; strategi yang dilakukan untuk menanggulangi problematika tersebut adalah orientasi penyelenggara, persiapan atribut pemilu dan persiapan sarana dan prasarana pendukung lainna yang berhubungan dengan pemilu 2024.Kata Kunci : Polemik dan Pemilihan Umum.

The Role Of Land Owner Farmers In Sustainable Food Agricultural Land Protection Hardimen; Fauzia Zainin; Darlisma
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2334

Sustainable agricultural development is faced with competition for the use of agricultural land and the preservation of the function of land resources and the environment. Agricultural land conversion is a sectoral issue, a regional issue and a national issue in providing food for the community. The conversion of agricultural land and the need to protect food agricultural land has so far not become a major issue in regional development planning. This research aims to see to what extent farmers who own land play a role in protecting sustainable food agricultural land. This research uses primary data sources, secondary data and tertiary data. Primary data was obtained directly through interviews with sources from the Department/Agency that handles LP2B. The results of the research show that the standard area of rice fields in West Pasaman Regency in 2016 - 2022 saw a reduction in the area of rice fields by 3,948 Ha. This reduction in rice fields is due to the conversion of agricultural land into oil palm plantations, settlements and housing as well as due to damage to irrigation dams and sub-optimal irrigation channels and others. This research also found the supporting capacity for land and food protection in the form of local wisdom in several Nagari-nagari such as in Kinali District, Desa Baru and Kenagarian Talu, this is a form of concern in keeping rice fields eternal, and of course the Regional Government of West Pasaman Regency must be more proactive in encouraging and developing the role of farmers who own land which is based on local wisdom in maintaining and caring for permanent rice fields. eternal community as sustainable agricultural land.

THE CRIME OF SAME-SEX ABUSE AGAINST MINORS (JURIDICAL ANALYSIS OF LUBUK SIKAPING STATE COURT RULING NUMBER 16/PID.SUS/2022/PN LBS) Darlisma, Darlisma; Fauzia Zainin; Jasmalinda, Jasmalinda
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.766

Many cases are found in public life, in the mass media, both in print and electronic media regarding crimes and sexual violence, especially against minors. Obscenity is a sexual crime or disgraceful act that often occurs in society. Obscene acts are all acts that violate decency or are heinous acts that are in the nature of lust or sexual lust. Same-sex sexual abuse is an act that violates decency or decency, or it can also be a vile act that falls within the scope of genital lust, which is committed against people of the same sex, namely between men and men or between women and women. The purpose of this research is to examine the application of criminal law against perpetrators of criminal acts of same-sex sexual abuse of minors in Decision Number 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs and to examine the basic legal considerations for judges in imposing criminal sanctions against perpetrators of same-sex sexual abuse of children. underage (juridical analysis of Lubuk Suhuing District Court Decision Number 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs). The research carried out is empirical legal research using a sociological juridical approach method by taking primary data, namely from data taken in the field, through interviews with interested parties or respondents and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research, it was found that in the application of criminal penalties to perpetrators of the crime of same-sex sexual abuse of minors in Decision Number 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs at the Lubuk Suhuing District Court, the panel of judges sentenced them to prison for 11 (eleven) months. The basis for legal considerations for judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of same-sex sexual abuse against minors, namely the statements of witnesses, the defendant's statement, letters, instructions and the judge paying attention to the legal facts in the trial. When providing legal considerations to impose criminal sanctions on perpetrators, the panel of judges should pay attention to the elements of justice and benefit, so that they can have a deterrent effect on the defendant or convict and on other people in the community so that it is not easy for them to commit criminal acts like this case. The community, especially parents, should increase their awareness of their children and it is hoped that the community will increase their faith and devotion to Allah SWT in order to avoid wrong actions and bad intentions. Key words: criminal acts, sexual abuse, same sex, minors

THE CRIME OF SAME-SEX ABUSE AGAINST MINORS (JURIDICAL ANALYSIS OF LUBUK SIKAPING STATE COURT RULING NUMBER 16/PID.SUS/2022/PN LBS) Darlisma, Darlisma; Fauzia Zainin; Jasmalinda, Jasmalinda
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.766

Many cases are found in public life, in the mass media, both in print and electronic media regarding crimes and sexual violence, especially against minors. Obscenity is a sexual crime or disgraceful act that often occurs in society. Obscene acts are all acts that violate decency or are heinous acts that are in the nature of lust or sexual lust. Same-sex sexual abuse is an act that violates decency or decency, or it can also be a vile act that falls within the scope of genital lust, which is committed against people of the same sex, namely between men and men or between women and women. The purpose of this research is to examine the application of criminal law against perpetrators of criminal acts of same-sex sexual abuse of minors in Decision Number 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs and to examine the basic legal considerations for judges in imposing criminal sanctions against perpetrators of same-sex sexual abuse of children. underage (juridical analysis of Lubuk Suhuing District Court Decision Number 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs). The research carried out is empirical legal research using a sociological juridical approach method by taking primary data, namely from data taken in the field, through interviews with interested parties or respondents and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research, it was found that in the application of criminal penalties to perpetrators of the crime of same-sex sexual abuse of minors in Decision Number 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs at the Lubuk Suhuing District Court, the panel of judges sentenced them to prison for 11 (eleven) months. The basis for legal considerations for judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of same-sex sexual abuse against minors, namely the statements of witnesses, the defendant's statement, letters, instructions and the judge paying attention to the legal facts in the trial. When providing legal considerations to impose criminal sanctions on perpetrators, the panel of judges should pay attention to the elements of justice and benefit, so that they can have a deterrent effect on the defendant or convict and on other people in the community so that it is not easy for them to commit criminal acts like this case. The community, especially parents, should increase their awareness of their children and it is hoped that the community will increase their faith and devotion to Allah SWT in order to avoid wrong actions and bad intentions. Key words: criminal acts, sexual abuse, same sex, minors

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search