p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Dinamika
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TANGGUNGJAWAB HOLDING COMPANY TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG PAILIT Sofiatul Istiqomah
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.014 KB)

Abstract

ABSTRACK The author raises the issue of the holding company responsibility for a bankrupt subsidiary. The choice of title departs from legal norms that have not regulated the holding company responsibility for the bankrupt subsidiary.Based on this background, this paper raises a problem. 1 What is the responsibility of the holding company for a bankrupt subsidiary.2. What the relationship between the subsidiary and the parent company? This research is a normative juridicial study using a statutory approach and a conceptual approach.The result of this study indicate the responsibility of the holding company towards a bankrupt subsidiary, including, among other things, the parents company also signed an agreement made by the subsidiary with a third party, the subsidiary.The relationship between the parent company and the subsidiary includes the relationship, ownership of the parent company I the shares of the subsidiary, general meeting of shareholders, placement of members of the board of directors and/or the board of commissioners of the subsidiary, linkages through mutual rights aggrements, linkages through contracts. Keyword : holding company, enterprise, bankruptABSTRAK           Penulis mengangkat permasalahan tanggung jawab holding company terhadap anak perusahaan yang pailit. Pilihan judul tersebut berangkat dari permasalahan norma hukum yang mengatur tanggung jawab holding company terhadap anak perusahaan yang pailit belum ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat permasalahan1. Bagaimana tanggung jawab holding company terhadap anak perusahaan yang pailit? 2. Bagaimana hubungan hukum perusahaan induk dengan anak perusahaan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya analisis bahan hukum hukum menggunakan analisis deksrptif kualitatif. Kesimpulan daripenelitian ini adalah Tanggng jawab holding company terhadap anak perusahaan yang pailit meliputi anatara lain: Induk perusahaan  turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan, induk perusahaan bertindak sebagai corporate guarantee atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur,Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak  Hubungan induk perusahaan dengan anak perushaan meliputi antara lain: kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan, rapat umum pemegang saham, Penenempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, keterkaitan melalui perjanjian hak bersama, keterkaitan melalui kontrak Kata kunci: Tanggung jawab, anak perusahaan, pailit 
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Sofiatul Istiqomah; Abdul Rokhim; Diyan Isnaeni
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 2 (2023): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.43642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, metode evaluatif, dan metode Argumentatif. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia lahir dari adanya perbuatan melawan hukum a criminal act (actus reus) dan terpunihinya unsur kesalahan a criminal intent (mens rea) sehingga dari segi objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Serta penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pengganti dapat diterapkan jika masih dalam kewenangan pimpinan korporasi serta mengatur penerapan pidana pokok hanya dapat diganti dengan pidana denda serta pidana tambahan 1/3. Keywords: Korporasi; Korupsi; Pertanggungjawaban Pidana