Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies Jurnal Konstitusi Dinamika
Riswandha Imawan
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara Dengan Pihak Swasta Dalam Pengambangan Tenun Troso Riswandha Imawan; Priyatno Harsasto; Muhammad Adnan
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractTroso weaving industry is one industry that is the mainstay of Jepara districtnow being developed to be the backbone of the economy in the region, especiallyin the district of Jepara. In the development of this troso woven Jepara DistrictGovernment through the Department of Trade and Industry in cooperation withthe private sector in this regard and ASEPHI UNISNU. Department of Industryand Trade in cooperation with UNISNU in terms of training, and also cooperatewith ASEPHI in terms of promotion and marketing.This study analyzed the cooperation between the Government of Jeparathrough the Department of Industry and Trade with UNISNU and ASEPHI trosostarted weaving in the development of this form of cooperation, theimplementation of the cooperation, the result of the collaboration, and the benefitsof cooperation are carried out. In conducting this study, researchers used aqualitative research method that will generate descriptive date. This research wasconducted in the district of Jepara. Researchers obtained data from documents,observations, and interviews.From these results, it was found that the form of cooperation carried out bythe Department of Industry and Trade with UNISNU is a design innovationtraining and motifs, and forms of cooperation conducted by the Department ofIndustry and Trade is an exhibition ASEPHI. The implementation of cooperationusing a feedback mechanism between the Department of Industry and Trade withUNISNU and ASEPHI, and coordination strategy using mutual adjustment. Theresults of this collaboration is done weaving troso HPI increased capacity,increased access to promotion and marketing, and the value of production andturnover of artisans and entrepreneurs increase. The troso weaving artisans andentrepreneurs also benefit from this cooperation is that they become more variedin making early design motifs, and also the area of marketing their products is alsoincreasingly widespread.Keywords: cooperation, development, Weaving Troso
PENERAPAN PERIZINAN REKLAMASI WILAYAH PESISIR PANTAI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang) Riswandha Imawan Imawan
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.166 KB)

Abstract

ABSTRACTReclamation permits for coastal areas are regulated in Presidential Regulation Number 122 of 2012. The True Village which located in Camplong District, Sampang Regency, has many coastal reclamation activities. This research aims to: 1) to find out the application of reclamation permits based on the Presidential Regulation Number 122 of 2012 in Sejati Village; 2) to find out the obstacles to implementing Presidential Regulation Number 122 of 2012 in Sejati Village; and 3) to find out the legal consequences of granting reclamation permits in Sejati Village. The research method used in this research is juridical empirical. In this study, the results show that the coastal reclamation activities in Sejati Village are not in accordance with the provisions of Presidential Regulation Number 122 of 2012, so that the implementation of the reclamation does not have the strength and legal certainty. That situation caused by the obstacles in the application of this Presidential Regulation. Morever, the implementation of reclamation in Sejati Villages also had legal consequences for the executor of reclamation, the areas of reclamation, and the impact of the reclamation itself.Keyword: Reclamation, LicencingABSTRAKPerizinan reklamasi wilayah pesisir pantai diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012. Desa Sejati yang berada di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada wilayahnya banyak terdapat kegiatan reklamasi pantai. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui penerapan perizinan reklamasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 di Desa Sejati; 2) mengetahui hambatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 di Desa Sejati; 3) mengetahui akibat hukum pemberian izin reklamasi di Desa Sejati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil yang diperoleh yaitu kegiatan reklamasi pantai di Desa Sejati tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012, sehingga pelaksanaan reklamasi tersebut tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Presiden tersebut. Selain itu, pelaksanaan reklamasi di Desa Sejati juga menimbulkan akibat hukum, yakni terhadap pelaksana reklamasi, terhadap tanah hasil reklamasi, dan terhadap dampak dari reklamasi itu sendiri.Kata Kunci: Reklamasi, Perizinan
Hak Menguasai Negara: Konsep dan Implikasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia: Hak Menguasai Negara: Konsep dan Korelasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia Riswandha Imawan; Al Yasir
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 1 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2119

Abstract

Hak Menguasai Negara (HMN) memberikan otoritas kepada pemerintah dalam melakukan pemanfaatan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam. HMN merupakan refleksi atas Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945. Kerusakan lingkungan yang semakin masif bahan bakar fosil mensyaratkan pentingnya transisi energi di Indonesia. Penggunaan energi terbarukan dapat menjadi sumber energi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Penggunaan energi terbarukan yang ramah terhadap lingkungan seharusnya tidak menjadikannya sebagai suatu pilihan, melainkan sebagai kewajiban untuk digunakan secara meluas di Indonesia. Pokok permasalahan tersebut melahirkan pertanyaan yakni bagaimana konsepsi HMN dan hubungannya terhadap peran pemerintah dalam menciptakan iklim energi terbarukan di Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pada akhirnya diketahui bahwa konsep HMN telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam melakukan peruntukan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Kewenangan pemerintah melalui HMN dapat menjadi sarana dalam membuat regulasi maupun kebijakan atas penggunaan energi terbarukan di Indonesia, serta ditujukan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Co-Authors Al Yasir Muhammad Adnan Priyatno Harsasto