Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi South East Asian Journal of Advanced Law and Governance
Al Yasir
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hak Menguasai Negara: Konsep dan Implikasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia: Hak Menguasai Negara: Konsep dan Korelasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia Riswandha Imawan; Al Yasir
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 1 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2119

Abstract

Hak Menguasai Negara (HMN) memberikan otoritas kepada pemerintah dalam melakukan pemanfaatan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam. HMN merupakan refleksi atas Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945. Kerusakan lingkungan yang semakin masif bahan bakar fosil mensyaratkan pentingnya transisi energi di Indonesia. Penggunaan energi terbarukan dapat menjadi sumber energi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Penggunaan energi terbarukan yang ramah terhadap lingkungan seharusnya tidak menjadikannya sebagai suatu pilihan, melainkan sebagai kewajiban untuk digunakan secara meluas di Indonesia. Pokok permasalahan tersebut melahirkan pertanyaan yakni bagaimana konsepsi HMN dan hubungannya terhadap peran pemerintah dalam menciptakan iklim energi terbarukan di Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pada akhirnya diketahui bahwa konsep HMN telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam melakukan peruntukan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Kewenangan pemerintah melalui HMN dapat menjadi sarana dalam membuat regulasi maupun kebijakan atas penggunaan energi terbarukan di Indonesia, serta ditujukan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
The Notion of Public Participation in the Making of Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) in Indonesia Al Yasir; Zainal Arifin Mochtar
Southeast Asian Journal of Advanced Law and Governance (SEAJ ALGOV) Vol 1 No 2 (2024): Public Law and The Risk of Democration Regression
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/seajalgov.v1i2.16940

Abstract

After the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII 2020, public participation must be present in every legislative formation. As one of the regulations in Indonesia, PERPU has the same hierarchy and content material as the Law. Therefore, it is also important to question the opportunity for public participation in the PERPU formation process. In order to obtain answers to this study, this research uses normative legal research with a statute approach and conceptual approach. This research shows that in the formation of PERPU there are two processes that must be passed, namely first the process of formulating and determining PERPU by the President and second the process of submitting to the DPR for approval or not. Public participation can be present in both processes but has different doses. In the first process, public participation is only in the form of information provided to the public regarding the reasons for the ‘compelling urgency’ of the PERPU stipulation by the President. Meanwhile, in the second process, public participation is presented when the PERPU is submitted and the discussion stage is carried out by the DPR level I and II. As for the implementation of public participation in the formation of PERPU in both processes, it can utilise technology, because PERPU is an emergency regulation and races with time constraints in its formation, technology can be an option used.
Co-Authors Riswandha Imawan Zainal Arifin Mochtar