Garuda - Garba Rujukan Digital

Dairatul Ma’arif

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Author-ID : 5320774

Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1

Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia Cina di Era Pemerintahan Joko Widodo Sindy Yulia Putri; Dairatul Ma’arif
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Hubungan kerja sama Indonesia dan Cina semakin menunjukkan intensitasnya selamapemerintahan Presiden Joko Widodo. Terlebih dalam lawatan Presiden Joko Widodoke Cina yang disambut oleh Presiden Xi Jinping. Kedua negara juga memperkuat kerjasama di beberapa sektor strategis seperti sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur,perindustrian, pariwisata, hingga politik dan keamanan. Di era pemerintahan PresidenJoko Widodo, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Cina juga sangat dinamis diberbagai bidang. Kunjungan Presiden Joko Widodo menghasilkan kerja sama yangkomprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cina. Selanjutnya, keduabelah pihak menandatangani delapan dokumen kerja sama, yang meliputi MoU Kerjasama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dengan Komisi Nasional Pembangunandan Reformasi Cina, MoU Kerja sama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antaraBUMN Indonesia dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Cina, MoU proyekpembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung atau dikenal dengan Kereta CepatIndonesia Cina (KCIC), proyek jalur sutra atau One Belt One Road, dan lain sebagainya.Beragam kemitraan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cinamerepresentasikan hubungan diplomatik yang saling melengkapi

Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Implementasi Program Belt and Road Initiative Sindy Yulia Putri; Dairatul Ma’arif
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Kebangkitan Cina menjadikan dunia tidak lagi bersifat unipolar dan bipolar, namun semakin multipolar. Negara tirai bambu tersebut menjadi cerminan bagi negara berkembang di Asia dalam memajukan pembangunan nasional. Cina sebagai kekuatan ekonomi baru semakin menunjukkan kapabilitasnya dalam industrialisasi dan aliran investasi asing. Kemampuan SDM yang kompetitif dan teknologi yang mumpuni, membuat Cina semakin menunjukkan eksistensinya dalam urusan ekonomi politik internasional dengan menginisiasi pembentukan jalur sutra Belt and Road Initiave (BRI) di tahun 2013. Kebijakan ini diimplementasikan pertama kali oleh Presiden Deng Xiao-Ping, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Xi Jinping. Sejak dibukanya jalur kerja sama ekonomi lintas kawasan BRI, kemitraan Indonesia dan Cina semakin erat. Peningkatan perekonomian kedua negara menjadi magnet bagi warga kedua negara, baik untuk kepentingan perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan maupun budaya. Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas barang dan orang dari kedua negara, diperlukan pengelolaan dan kerja sama yang baik antara kedua belah pihak. Realitanya, kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Cina dalam BRI dengan melibatkan lebih dari 65 negara, tidak terlepas dari kepentingan ekonomi-politik di antara keduanya dan berimplikasi positif dan negatif terutama bagi Indonesia.

INDONESIA'S POLICY REGARDING TO COMBAT WITH IUU FISHING THROUGH JOKO WIDODO'S GOVERNMENT SINKING SHIPS POLICY (2014-2019) Elvina Mesha Nurul Dewi; Dairatul Maarif
Sriwijaya Journal of International Relations Vol 2 No 2 (2022): Sriwijaya Journal of International Relations
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

This study aims to describe Indonesia's policies in maritime security related to IUU fishing through the sinking ships policy during the 2014-2019 period of Joko Widodo's administration. The research method used is descriptive qualitative research. In this study, the author uses the theory of foreign policy, the concept of maritime security, and the concept of IUU Fishing to conduct the analysis in this study. The results of this study are the reason why the government's used to issue this policy based on efforts to realizing Joko Widodo's vision to make Indonesia a global maritime fulcrum, in addition to the existence of a national law that regulates the implementation of the sinking ships policy, with the results of research that the implementation of the foreign sinking ships policy was considered quite effective in reducing the number of illegal fishing in Indonesia. See the number of sunken boats has decreased in certain years, and the fisherman's exchange rate during 2015-2019 has increased every year, the average income of fishermen has increased each year during 2015-2019.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search