Benanda Bunga Natasha
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Digitalisasi Sistem Administrasi Agraria: Penyuluhan tentang E-Sertifikat Tanah di Desa Gedangan, Sukoharjo Diana Setiawati; Nirwago Danar P; Benanda Bunga Natasha; Marsheila Audrey Nuralisha
Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 2 (2021): Vol 2 No.2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.331 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v2i2.6650

Abstract

Kemajuan teknologi dan perkembangan dunia digital saat ini sangat dirasakan dampak nya bagi seluruh masyarakat indonesia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini mengharuskan kita agar selalu meningkatkan pengetahuan dan mengikuti setiap perkembangan zaman. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini diharapkan dapat membantu segala aktifitas kita menjadi lebih mudah dan praktis. Saat ini Indonesia sedang memulai untuk memaksimalkan penggunaan big data, salah satu nya yaitu dengan melaksana pencatatan sertifikat tanah analog yang akan dirubah menjadi sertifikat tanah elektronik. Perubahan ini berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, yang ditandatangani langsung oleh Menteri Agraria Sofyan Djalil pada tanggal 12 Januari 2021. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah Indonesia ingin menerapkan pencatatan sertifikat tanah yang terintegrasi secara pusat dalam bentuk digital atau sertifikat elektronik. Tak hanya pemerintah, namun hal ini juga atas dasar kebutuhan masyarakat di indonesia yang menginginkan adanya pecatatan sertifikat tanah secara sistematis dan terintegrasi agar memudahkan dalam pengecekan keaslianya dan menghindarkan berbagai kecurangan atau pemalsuan sertifikat tanah seperti kasus yang selama ini sering terjadi di Indonesia. Melihat peraturan tentang sertifikat elektronik baru diundangkan pada awal tahun 2021 maka kami mermaksud untuk berkontribusi dalam menyebarluaskan informasi tentang peraturan baru sertifikat elektronik kepada masyarakat di Desa Gedangan Sukoharjo. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan sertifikat elektronik dan menjelaskan bagaimana tahapan mengubah sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. meskipun saat ini penerapan sertifikat elektronik masih dalam tahap uji coba, tapi masyarakat harus mengetahui peraturan tentang sertifikat elektronik ini. Metode pengabdian yang kami gunakan adalah empiris, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan. Tahapan pengabdian ini dimulai dari pencarian lokasi pengabdian, kemudian perizinan kepada RT, dan selanjutnya adalah penyuluhan dimana kami akan terjun langsung ke lapangan dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Gedangan. hasil akhir dari pengabdian masyarakat ini nantinya berupa laporan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan pemberian buku saku berupa panduan pendaftaran pengubahan status sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik serta menerbitkan di jurnal pengabdian masyarakat.
Analysis of the Employment Law Policy for Foreigners in Indonesia in the Job Creation Law Viewed from an Islamic Law Perspective, Fathu Dzariah Wa Saddu Dzariah Rules Benanda Bunga Natasha; M. Junaidi
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 2 No. 2 (2023): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

On January 22 2020 the DPR RI inaugurated the Draft Law (RUU) which included the Job Creation Bill. The inauguration of the Job Creation Bill under the leadership of President Joko Widodo aims to provide investment breakthroughs in the economic sector in Indonesia, so that it can compete with other countries. But it is very unfortunate that the steps and goals that were expected to bring progress and goodness to the Indonesian state have instead become a frightening specter among Indonesian society. The specter in question is the contents of the Omnibus Law in the Job Creation Law which provides freedom and ease for foreign workers to enter Indonesia. Meanwhile, on the other hand, there are laws which are felt to have overlapping roles, namely between Presidential Decree Number 20 of 2018 and Law Number 13 of 2003 relating to the obligation for foreign workers entering Indonesia to have written permission from the Minister or appointed official who ratifies it. According to the background of the problem above, there is a fundamental problem that will be discussed, namely how is the analysis of the Job Creation Law regarding foreign employment in Indonesia viewed from the perspective of Islamic law using the rules of Fathu Dzariah wa Saddu Dzariah? With a phenomenon like the one above, Islamic Law provides confirmation that the policy implemented by the government regarding the new regulations governing foreign workers to enter Indonesia more easily is something that causes harm even though it has a good aim for the Indonesian economy, but The bad impacts it causes are more than the good impacts on society.