Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penjualan Sepeda Motor Merek Yamaha CV. Prima Yamaha Nusantara Dumai Hildawati Hildawati; Nurmala Sari; Maulida Aulia
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 4 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.639 KB) | DOI: 10.31004/jpdk.v4i4.6501

Abstract

Masih kurang pencapaian target penjualan produk pada CV. Prima Yamaha Nusantara Dumai dan masih kurang tersedianya stok sepeda motor type tertentu sehingga permintaan konsumen tidak terpenuhi pada CV. Prima Yamaha Nusantara Dumai. Adapun tujuan penelitian deskriptif ini yaitu untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi penjualan sepeda motor merek Yamaha pada CV. Prima Yamaha Nusantara Dumai dan untuk mengetahui faktor–faktor yang menjadi penghambat penjualan sepeda motor merek Yamaha pada CV. Prima Yamaha Nusantara Dumai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Basu Swastha & Irawan (2008:406) dalam praktek, kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor–faktor tersebut adalah Kondisi dan kemampuan penjual, Kondisi Pasar, Modal, Kondisi organisasi perusahaan dan Faktor lain. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari seluruh karyawan dan konsumen. Teknik pengambilan sampel karyawan dengan menggunakan metode sampling jenuh, sedangkan konsumen metode sampling incidental. Jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan kuesioner. Teknik analisa data yaitu statistik deskriptif dan teknik pengukuran menggunakan rating scale. Hasil penelitian dari 81 responden menunjukkan faktor–faktor yang mempengaruhi penjualan sepeda motor merek yamaha pada CV. Prima Yamaha Nusantara Dumai berada dikategori baik, dengan total skor 2601 dan persentase 71,36%. Adapun yang menjadi faktor penghambat pada CV. Prima Yamaha Nusantara Dumai yaitu kurangnya kondisi pasar dan kurangnya modal.
Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pelayanan Publik Dinda Yanti; Anggi Agustina; Saniyyah Defna; Nurcahyati; Nurmala Sari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5398

Abstract

Maladministrasi dalam pelayanan publik merupakan permasalahan struktural yang mencerminkan disfungsi hukum administrasi negara sekaligus kegagalan penerapan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maladministrasi dalam pelayanan publik, peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal, hambatan yang dihadapi dalam pengawasan maladministrasi, serta upaya penguatan peran Ombudsman dalam menjamin hak warga negara atas pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan individual aparatur, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya akuntabilitas, transparansi, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penyelesaian maladministrasi melalui mekanisme pengaduan, investigasi, dan pemberian rekomendasi, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya daya ikat rekomendasi, resistensi birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan hukum Ombudsman, sinergi antar lembaga pengawas, transformasi digital sistem pengaduan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan partisipasi publik sebagai langkah sistemik untuk mewujudkan pelayanan publik yang berlandaskan prinsip good governance.