Sumiaty Adelina Hutabarat
Universitas Budi Darma Medan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Kuliah Pancasila di Universitas Budi Darma Medan Sumiaty Adelina Hutabarat
Jurnal Citizenship Virtues Vol. 1 No. 2 (2021): Nilai-Nilai Pendidikan dalam Budaya Lokal dan Modern
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.589 KB) | DOI: 10.37640/jcv.v1i2.1013

Abstract

Korupsi  penyakit menular yang  sangat berbahaya merupakan  masalah serius dalam setiap pemeintahan yang ada di dunia ini, dan bukan hanya masalah regional namun telah menjadi permasalahan internasional. Korupsi   juga melanda  lembaga dan profesi yang marak terjadi saat ini, termasuk lembaga pendidikan perguruan tinggi merupakan bagian dari korupsi itu sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai untuk memberantas korupsi melalui pendidikan anti korupsi yang ditanamkan secara terpadu termasuk perguruan tinggi. Hal ini disebabkan para koruptor adalah orang-orang pintar lulusan perguruan tinggi juga. Oleh sebab itu implementasi  nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Sehingga dapat menumbuhkan jiwa antikorupsi pada mahasiswa dan juga membangun mentalitas para generasi muda. Mengantikan para pejabat untuk bekerja secara jujur, tanggung, jawab dan adil. Tujuan penelitian ini mengetahui implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata kuliah Pancasila, dan untuk mengetahui metode penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi itu pada mata kulian Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik kuesioner pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata kuliah Pancasila menunjukan hasil yang baik artinya mahasiswa sudah mampu mengimplementasikannya namun belum menjadi karakter atau nilai pribadi pada mahasiswa Universitas Budi Darma Medan.
PEMBENTUKAN PERATURAN HUKUM DAERAH SECARA DEMOKRATIS Sumiaty Adelina Hutabarat
Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v2i02.122

Abstract

Produk hukum daerah berupa keputusan dan peraturan pemerintah daerah-daerah dapat ditangkap sebagai produk hukum yang cacat hukum, meskipun masing-masing formasi peraturan perundang-undangan daerah harus selalu memperhatikan konsep rule of law, asas demokrasi dalam pengembangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian adanya peraturan perundangan-undangan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan prinsip-prnsip hukum yang baik, sesuai dengan hukum Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan. Prinsip demokrasi telah diterapkan dalam pembentukan pengaturan hukum daerah dengan kapala daerah yang tertuang dalam rancangan peraturan darah yang diusulkan berasal dari pemerintah daerah dan DPRD proses perencanaan legislasi dan regulasi terpadu dan sistematis.