Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN MASYARAKAT DESA BERBASIS DIGITAL Muhammad Rozahi Istambul; Aminuddin; Hari Supriadi
Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan Vol. 8 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Widyatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.117 KB) | DOI: 10.33197/jitter.vol8.iss2.2022.793

Abstract

The village is the smallest part of the government so that the implementation of various performances must refer to the rules that apply to the government. One of the things that are the obligation of a village is that it is necessary to transparently show its performance to the community in the village concerned. This is nothing but to provide various information that the community needs to know when it will take care of various needs and require approval or recognition from the village as a form of authority in the government. Another very important performance is managed by the village apparatus, namely the service of a certificate which is very much needed by the village community. These various types of certificates, of course, will be one of the requirements for the community to complete their affairs, which indeed often ask for statements from the village. The service information system is a system that has a very important role in government and the development of population data administration, which is directed at fulfilling the rights of every citizen. In line with the direction of carrying out population data collection, population registration and civil registration as population sub-pillars need to be organized as well as possible, in order to provide benefits in improving governance and development, where population data management is the responsibility of the Regency/City Government, in its implementation starting from Rt/Rw/Village and Sub-district as the spearhead of population data collection. Based on the background of the problem above, a digital-based village service information system will be built. The service information system will be used within the scope of Ciwaruga Village, Parongpong District, West Bandung Regency.
EVALUASI PENERAPAN MERDEKA BERLAJAR KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIDYATAMA Ucu Nugraha; Muhammad Rozahi Istambul; Yani Iriani; Hari Supriadi; Riki Ridwan Margana
Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan Vol. 8 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Widyatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.09 KB) | DOI: 10.33197/jitter.vol8.iss2.2022.794

Abstract

Perubahan tingkat pengetahuan peserta didik dapat diketahui dengan hasil yang dapat dibuktikan, salah satunya melalui pengujian tertulis untuk mendapat nilai akhir. Fenomena kemampuan peserta didik yang telah lulus dari perguruan tinggi dan mempunyai kapasitas pengetahuan dari proses pembelajaran selama perkuliahan, ternyata tidak cukup membantu untuk menyelesaikan permasalahan di dunia kerja. Pendidikan yang diamanatkan oleh pemerintah dalam perundang-undangan, secara jelas memberikan kemudahan dan kebebasan penyelenggaraan pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan diarahkan pula perubahan perilaku dan pengetahuan secara permanen. Disamping itu pula pelaksanaan proses pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di ruang kelas sebagaimana biasanya, namun boleh pelaksanaannya di mana saja. Bila melihat amanat dari pemerintah tersebut, maka kebijakan yang digulirkan oleh Kemendikbud-Ristek dalam bentuk merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) sangatlah relevan. Adapun permasalahan yang muncul dalam penerapannya, seperti: 1) Belum adanya kebijakan pimpinan dari perguruan tinggi, 2) Sosialisasi yang perlu dilakukan, 3) Bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak eksternal, 4) Bagaimana persyaratan dan pelaporan yang diperlukan mahasiswa MBKM, 5) Bagaimana revisi kurikulum, 6) Bagaimana pemilihan dosen pembimbing, jika mahasiswa tidak sesuai tempat MBKM dengan bidang keilmuannya, 7) Bagaimana penyesuaian rekognisi dengan mata kuliah, 8) Bagaimana pelaporan data ke PDDIKTI bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM. Hal-hal tersebut yang akan menjadi bahan evaluasi penerapan MBKM.