Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

KAPASITAS DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI DALAM PENGAWASAN LALU LINTAS Novia Rindani; Februati Trimurni
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.990

Abstract

Pengawasan Lalu Lintas merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin kelancaran arus lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam pengawasan lalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu Lintas masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia; infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan belum memadai dalam mendukung kinerja; kepemimpinan strategis belum dilakukan secara maksimal; program dan manajemen proses belum efektif serta hubungan dan kerjasama dengan pihak lain belum optimal. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai perlu melakukan peningkatan kapasitas dalam pengawasan lalu lintas di Kota Binjai
PROGRAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO BIDANG PRODUKSI DI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA MEDAN Mutia Dwiyanti; Februati Trimurni
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.986

Abstract

Banyaknya pelaku usaha mikro bidang produksi yang mengalami penurunan omzet dan pendapatan akibat krisis pandemi COVID-19 mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan program pemberdayaan masyarakat untuk usaha mikro bidang produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan program pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro bidang produksi di dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah kota medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro bidang produksi di dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah kota medan belum terealisasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari kurangnya pengetahuan penggunaan teknologi dalam hal pemasaran sehingga membutuhkan kerja sama dengan beberapa market place dan kurangnya kesadaran usaha mikro bidang produksi untuk berpartisipasi menjadi binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN Andreas Winarta; Februati Trimurni
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1169

Abstract

Abstract: The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency issues and implements a program in the land sector, namely the Complete Systematic Land Registration (PTSL), which is the first simultaneous land registration. This study describes in detail the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in realizing orderly land administration at the National Land Agency of Medan City by using the Van Meter and Van Horn policy implementation models to determine the factors that contribute to PTSL policy. The research method used is a qualitative method in descriptive form. Data collection techniques were carried out by interview, observation and documentation. The findings in the research field concluded that the implementation of the PTSL program had been going well even though it was affected by the COVID-19 pandemic, thus requiring a refocusing of the budget to the health budget which resulted in fewer targets and realizations. Besides that, it is necessary to add juridical and physical personnel because human resources are important actors in a policy.Keywords: Program Implementation, Complete Systematic Land Registration (PTSL), Orderly Land Administration Abstrak: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan dan melaksanakan program dibidang pertanahan yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak. Penelitian ini untuk mendeskripsikan secara rinci implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui faktor yang berkontribusi dalam kebijakan PTSL. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dalam bentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil temuan di lapangan penelitian menyimpulkan bahwa implementasi program PTSL sudah berjalan dengan baik walaupun terkena dampak dari pandemi COVID-19 sehingga mengharuskan refocusing anggaran kepada anggaran kesehatan yang menyebabkan target dan realisasi menjadi lebih sedikit. Disamping itu perlunya penambahan tenaga yuridis dan tenaga fisik karena sumber daya manusia merupakan aktor penting dalam suatu kebijakan.Kata kunci: Implementasi Program, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Tertib Administrasi Pertanahan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG Zia Fadillah; Februati Trimurni
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1210

Abstract

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak atas identitas diwujudkan dengan menerbitkan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan itu pemerintah mengeluarkan Pernendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA, KIA hanya diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.Tercantum dalam Pasal 2 peraturan tersebut, penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kesadaran masyarakat di Kabupaten Deli Serdang akan pentingnya KIA sebagai upaya perlindungan dan identitas anak masih tergolong rendah. Dapat dilihat dari sasaran yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Terdapat 22 kecamatan dan sasaran yang wajib memiliki KIA di Kabupaten Deli Serdang berjumlah 560.395 orang anak. Pada tahun 2020 jumlah sasaran yang memiliki KIA hanya 33.597 dari 584.327 anak. Target nasional sebesar 20% pada Kabupaten dan kota. Pelaksanaan KIA di Kabupaten Deli Serdang belum mencapai setengah dari jumlah anak di Deli Serdang dan juga target sasaran yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin kebenaran informasi, peneliti menggunakan triangulasi data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan KIA dalam meningkatkan pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi kebijakan KIAdalam meningkatkan pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang sudah dijalankan. Dalam proses implementasinya Disdukcapil sudah melakukan koordinasi dengan kantor Camat dan bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Namun dalam pelaksanaanya Disdukcapil terdapat kendala salah satunya karena adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat juga tidak merasakan manfaat dari KIA ini dikarenakan belum adanya pemanfaataan data melalui KIA oleh organisasi publik di Kabupaten Deli Serdang.
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA MEKAR BARU KECAMATAN DATUK TANAH DATAR KABUPATEN BATU BARA Emelia Dewi Sukowati; Februati Trimurni
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 2 (2023): June 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i2.1330

Abstract

The Mekar Baru Village Government formed a Village-Owned Enterprise (BUMDes) as the driving force for the village economy, but in its formation there was still minimal guidance from the Regional Government so that several problems emerged, including the lack of training provided to the community in managing BUMDes, lack of socialization to the community, lack of supervision carried out so that BUMDes are not running optimally and there is a lack of government assistance in providing solutions to problems faced by BUMDes. The purpose of this study was to find out how the Implementation of the Village Owned Enterprises (BUMDes) Program in Mekar Baru Village, Datuk Tanah Datar District, Batubara Regency. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. The data obtained were then analyzed qualitatively using the Implementation Theory of Van Metter dan Van. The results showed that Standards and Objectives of the BUMDes program are not clear because the local government has not formulated a clear implementation process. Resources are still lacking such as competent Human Resources in managing BUMDes. The communication of the Implementing Body built by BUMDes is still lacking. Characteristics of the Implementing Agency which does not show alacrity in inviting the community to participate in BUMDes activities. The economic environment influences the community to choose to participate in the BUMDes. The attitude of the Mekar Baru BUMDes executors who are slow to respond to the needs of the community. The attitude of the Executor as an Implementor is also not fast and responsive in resolving the problems faced by BUMDes Mekar Baru, this is due to the lack of funds owned.
KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (SATLANTAS POLRESTABES) DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI JALAN SUTOMO MEDAN Agnes Maria Sabrina Sinaga; Februati Trimurni
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 6, No 2 (2023): June 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i2.1327

Abstract

he rise of existing illegal parking can interfere with the mobility of road users in carrying out their activities. In this case, the coordination of illegal parking control is carried out by the Departement of Transportation and Satlantas Polrestabes Medan. The obstacles in controlling illegal parking on Jalan Sutomo are the lack of unification of action between stakeholders, namely controls that are not routinely carried out, the communication that is established is still waiting for news, the action against traffic violators is also still minimal and also the level of compliance with existing regulations, resulting in illegal parking still developing today.The findings applied qualitative methods, which were analyzed descriptively. Data collection techniques were carried out by means of interview, observation and documentation. Before going to the field, the researcher firstly prepared and used interview, observation and documentation guidelines.The findings are, Coordination of the Departement of Transportation and in accordance with the Hasibuan indicator, namely the unity of communication actions, division of labor and discipline. The unit of actions carried out based on the Mayors regulation number 70 of 2017 concerning procedures for moving/craning, towing locks and blowing out the wheel. The communication, Departement of Transportation and Satlantas Polrestabes Medan communicated verbally and in writing viaWhatsApp, e-mail, and letters sent by the executor of illegal parking control activities. The division of labor was carried out based on government regulation number 80 of 2012 concerning procedures of inspection of motorized vehicles on the road and prosecution of traffic and transportation violations. The discipline carried out by the Departement of Transportation and Satlantas Polrestabes Medan is the compliance of both institutes regarding regulation compliance with the directions given.