Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Legal Assistance For “Nyonya Umi Fried Onion” Enterprises Micro, Small And Medium Enterprises (MSMEs) In Dringu Village, Probolinggo Regency, East Java, Indonesia Puspitosari, Hervina; Setyo Budiwitjaksono, Gideon; Vaskhie Siahaan, Vierenez; Veranica Isabella, Dhea
International Journal Of Community Service Vol. 3 No. 4 (2023): November 2023 ( Indonesia - Republik Demokratik Timor Leste - Malaysia - USA -
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v3i4.233

Abstract

This research explores the crucial role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia's economic development, especially in Probolinggo, East Java. MSMEs are identified as an effective measure in reducing poverty and unemployment, as well as a key element of economic recovery after the economic crisis. The government considers MSMEs as the largest group of economic actors in Indonesia, contributing significantly to national development. While Nyonya Umi's Fried Onion products have great potential to enter the market, challenges arise because they do not yet have brand rights, making development difficult and involving the risk of losing product assets to other parties. In this context, legal aid is considered essential to provide protection to the MSME Business Center in Dringu village, support its development, and overcome barriers such as the absence of a brand.
THE POSITION OF EVIDENCE OF TESTIMONIALS OF WITNESSES WITH DISABILITIES (MINORS) IN RAPE CASES IN THE PROOF PROCESS AT INVESTIGATION LEVEL (Study at the PPA Unit of the Surabaya Police Criminal Investigation Unit Aprilya, Tarrisa; Puspitosari, Hervina
JARES (Journal of Academic Research and Sciences) Vol 9 No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/jares.v9i2.3629

Abstract

The purpose of this study was to determine the strength of the evidence of rape victims in cases of rape of children with disabilities and to find out the inhibiting factors of the police against child witnesses with disabilities during the investigation process by the Surabaya Polrestabes. In this study the authors used empirical or sociological legal methods using a qualitative approach. Based on the research results, it is proven that the strength of the testimony of children with disabilities is the same as other normal children as long as the witness has the quality of being a witness and is assisted by an interpreter and psychiatrist who is neutral and impartial. This is due to the quality of the witness, not the physical limitations of the witness. The inhibiting factors of the police towards children with disabilities are witnesses not wanting to tell stories, and being proactive and difficult to control which results in delays in the investigation process, witnesses are not fluent in using sign language, and the unavailability of supporting facilities such as braille, (sign language translators), and refusals persons with disabilities as witnesses.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian Online Jenis Dingdong Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg Provinsi Nusa Tenggara Timur) Aulia Pinasti, Cahyani; Puspitosari, Hervina
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jselr.v2i1.293

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pasal 27 ayat (2) UU ITE Tahun 2019 dan Pasal 303 ayat (1) KUHP dalam perkara judi online dan putusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pid.B/2022 /PN Rtg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui studi pustaka. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan lex specialis Pasal 303 ayat (1) UU No. Kitab Hukum Pidana Indonesia. Mengenai pertimbangan dan putusan majelis hakim dalam putusan ini adalah benar. Padahal seharusnya JPU mendakwa dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan memperhatikan asas lex specialis derogate legi generali, mengingat terdakwa melakukan perjudian dingdong online dan sudah jelas tertera dalam dakwaan.
Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Hukum (Studi Kasus UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya) Lestari, Dewi Wahyu; Puspitosari, Hervina
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.9296

Abstract

Seorang anak yang terlibat dalam masalah hukum disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhinya ia pidana berdasarkan putusan hakim, kemudian mengulangi melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan di balik kasus-kasus pengulangan tindak pidana yang melibatkan anak-anak dari sudut pandang kriminologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan analisis deskriptif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang berfokus pada data-data nyata yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Pemasyarakatan (UPT PRSMP) Marsudi Putra Surabaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keluarga, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi memainkan peran dalam kasus residivis anak. Selain itu, UPT PRSMP Marsudi Putra Surabaya juga aktif dalam kegiatan pembinaan sebagai upaya untuk menanggulangi kasus-kasus residivis anak.  
Pelaksanaan Penahanan Kota Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Shoofiya, Silmina Inna; Puspitosari, Hervina
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i2.10

Abstract

Penahanan kota merupakan penempatan seorang tersangka atau terdakwa di kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan oleh instansi berwenang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis subjektivitas penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam pelaksanaan penahanan kota tersebut sekaligus kendala dan upaya dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan kota adalah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Pasal 20, 21 ayat (1), dan 21 ayat (4) KUHAP, serta melakukan pertimbangan lain diluar KUHAP dengan melakukan kajian terhadap kondisi dari tersangka atau terdakwa tersebut, maupun mengkaji berkas perkara secara cermat untuk meminimalisir kekhawatiran penuntut umum dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yaitu apabila tersangka atau terdakwa tidak bersikap kooperatif pada saat pelaksanaan penahanan kota, maka upaya penuntut umum selaku yang berwenang, yaitu mengalihkan jenis penahanan menjadi penahanan rutan sesuai kewenangannya yang diatur dalam undang-undang ketika tahanan tidak bersikap kooperatif selama pelaksanaan penahanan kota. Dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan kota adalah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Pasal 20, 21 ayat (1), dan 21 ayat (4), serta hal-hal lain diluar ketentuan hukum pidana.
Mechanization Taro Chips Processing at Small Micro Medium Enterprise in Tambakan village, Blitar District Suprianti, Lilik; Puspitosari, Hervina; Chandra Ayuswantana, Alfian; Perwita Sari, Rida
International Journal Of Community Service Vol. 2 No. 3 (2022): August 2022 (Indonesia - Malaysia - Kamboja)
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v2i3.106

Abstract

The community service program to assist the Small Micro Medium Enterprise in Tambakan Village, Blitar Regency East Java, has been done. The program's purpose was to improve the productivity of Taro chips as the prime product of Berkah Mulya Small Micro Medium Enterprise by introducing the appropriate technology to the taro chips making process. Currently, taro chips are produced manually. People did all the steps from cutting, frying, oil separating, and packaging by hand. It was time-consuming. The products sometimes were not uniform in thickness beside the oil content was relatively high, so the product was easy to be rancid. We introduced the cutting machine and the spinner to improve Taro Chips production's quality and quantity in this program. The methods used in this program started with a field survey, observation, socialization, the introduction of the appropriate technology (cutting and spinner machine), workshop and training, and evaluation. By applying the technology, the productivity increased from 5 kg/ day become 25 kg/day. The product's quality also becomes uniform in thickness, and the expiration date becomes longer
VICTIM IMPACT STATEMENT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN Puspitosari, Hervina; Kusumaningrum, Anggraeni Endah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3307

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya revenge porn dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban renvenge porn dalam perspektif hak asasi manusia. Perkembangan kejahatan dengan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya adalah perkembangan cyberporn.  Jenis penelitian ini   yuridis normatif, dengan    data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang dikuatkan dengan  wawancara dan dianalisis secara  kualitatif. Hasilnya bahwa muncul dinamika perkembangan kejahatan berupa revenge porn.   Revenge porn atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku . Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi. Victim impact statemens dapat menjadi pertimbangan dalam criminal juctice system sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban revenge porn. Pelaku tidak cukup hanya dipidana penjara tetapi bagaimana upaya pelaku untuk memulihkan kembali korban karena masa depannya sudah hancur akibat penyebaran foto atau video korban yang melanggar nilai kesusilaan dan penyebabkan trauma bagi korban dan berdampak pada depresi yang dialami oleh korban. Korban juga perlu mendapatkan rehabilitasi berupa layanan psikologis, dan rehabilitasi psikososial untuk menghilangkan trauma bagi korban revenge porn.  
Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Anak terhadap Aksi Kriminal dan Teror Senjata Tajam oleh Anak Anggota Kelompok Gangster: (Studi Di Polrestabes Surabaya) Wirawibawa, R. Rachmadani Arya; Puspitosari, Hervina
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.948

Abstract

The existence of the principle of restorative justice in the juvenile criminal justice system in Indonesia has been realized by the diversion process in practice, not all juvenile criminal cases can be pursued and diversioned, because they do not meet the criteria for the conditions for diversion, including in handling cases against children members of gangster groups at the investigation level. Gangster groups consisting of many children often commit various criminal acts, so foresight is needed in law enforcement, especially the imposition of article threats during investigations. In addition, in practice, of course, there are obstacles that must be faced in optimizing diversion for the children of members of gangster groups  at the investigation level.
Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang Anugerah Ferdianto, Rafi; Puspitosari, Hervina
Jurnal Syntax Fusion Vol 3 No 06 (2023): Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/fusion.v3i06.324

Abstract

Perkara tindak penganiayaan merupakan perkara yang dapat diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang menggunakan Restorative Justice. Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan dengan menekankan pemulihan terhadap pihak yang berkepentingan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang implementasi penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang sekaligus kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder didapatkan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Metode analisis yang dipakai adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah proses penghentian penuntutan dengan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan muncul kendala-kendala seperti waktu administrasi yang singkat, proses administrasi yang banyak dan panjang, koordinasi antara para pihak yang sulit, korban atau pihak korban enggan berdamai, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait restorative justice. Dan upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut seperti pengoptimalan koordinasi dengan para pihak, memperdayakan staf dan para pekerja kejaksaan Negeri Kota Malang, melakukan penyuluhan hukum terkait restorative justice dan mengoptimalkan Rumah Restorative Justice di wilayah Kota Malang.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Telemedicine Dalam Menerima Pelayanan Medis Berbasis Online Annisa Arfah, Najmah; Puspitosari, Hervina
Jurnal Syntax Fusion Vol 3 No 07 (2023): Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/fusion.v3i07.339

Abstract

The implementation of telemedicine healthcare services utilizes electronic systems that are susceptible to hacking and illegal access by unauthorized parties. Article 15 of Information and Electronic Transactions Law, which is responsible for data security in electronic system providers, still lacks clear norms that require legal certainty in telemedicine implementation. In practice, data breaches are frequently found in electronic system providers. This has the potential to create legal risks that may result in the violation of patient data confidentiality and medical records through telemedicine applications. This research aims to identify and analyze the legal protection for patient data in telemedicine, as well as the efforts and criminal liability of healthcare service facilities regarding patients' personal data during online medical services. The research adopts a normative juridical approach with a statute approach to legal provisions. The data analysis method used in this research is qualitative normative analysis of primary and secondary data. The findings of this research highlight the legal protection for patient data in telemedicine, as stipulated in the Republic of Indonesia Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, along with policies implemented by healthcare service facilities as controllers of personal data. The legal protection for telemedicine patient data includes personal data and medical records, while the accountability of healthcare service facilities entails administrative sanctions and imprisonment in accordance with the Personal Data Protection Law if unlawful acts that harm patients, such as data breaches or the release of false data. Patient data, including personal information and medical records, are crucial and confidential, thus requiring protection.