p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Respon Publik
Khoiron Khoiron
Unisma

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESAKU MENANTI (Studi Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial oleh Dinas Sosial di Kampung Wisata Topeng Lokasi Dusun Baran Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang) Kunti Fadaliyah; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 14, No 3 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.29 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk program desaku menanti, (2) Kondisi Gelandangan dan Pengemis sebelum Program Desaku Menanti, (3) Kondisi Gelandangan dan Pengemis Setelah Program Desaku Menanti.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang terjadi dilapangan secara menyeluruh. Peneliti juga menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yakni antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Program Desaku Menanti merupakan program pengentasan kemiskinan dengan membuat sebuah perkampungan baru dengan sasaran utama Gelandangan dan Pengemis. (2) Kondisi Gelandangan dan Pengemis sebelum program Desaku Menanti banyak diantara mereka tinggal ditempat layak huni dan hanya sebagian dari mereka yang mengemis, selain itu mereka memulung dan juga mengamen. (3) Kondisi Gelandangan dan Pengemis setelah program Desaku Menanti, banyak diantara mereka yang sudah berhasil miliki pekerjaan dan pengahasilan tetap dan dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan kondisi sosial.Kata Kunci : Pengentasan kemiskikinan, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat
MINIMNYA PERKEMBANGAN COBAN PARANGTEJO (Studi Perkembangan oleh BKPH (Badan Kesatuan Pemangku Hutan) Kepanjen) Ulfa Mei Kurniawati; Afifuddin Afifuddin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 13, No 4 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.454 KB)

Abstract

Pariwisata di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan menjadi sektor utama dalam peningkatan pendapatan nasional maupun daerah.Salah satunya pengelolahan pariwisata alam.Perkembangan dalam pariwisata mempunyai kelemahan dalam perkembangan pariwisata Coban Parangtejo.Kemudian sulitnya untuk mengubah pola fikir masyarakat akan adanya potensi wisata yang dimiliki, kemudian kendala lain yang dihadapi adalah berupa sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Selain itu karena letak Coban Parangtejolumayan terpencil dari pusat kota dan mayoritas di pemukiman warga dan tidak ada penginapan seperti home stay untuk para wisatawan yang melakukan penelitian yang memerlukan waktu berhari hari untuk tinggal. Hal ini menjadikan kelemahan dalam daya dukung terhadap perkembangan pariwisata di Coban Parangtejo             Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kurangnya daya dukung terhadap perkembangan coban parangtejo Untuk Mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan penelitian deskritifkualitatif yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang riil atau yang sebenarnya dan tentu saja berdasarkan pada fakta yang ada dan yang terjadi pada saat ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kelembahan dalam perkembangan pariwisata Coban Parangtejo dilihat dari pengelolahanya pariwisata karena dana yang ada masih kurang terpenuhi untuk mengembangkan Coban Parangtejo dan wahana yang ada, sedangkan untuk SDM itu mengikuti jika dana yang ada masih kurang otomatis SDM untuk perawatan juga kurang maksimal. kondisi Coban Parangtejo saat ini masih kurang perawatan dan kemanan karena SDM masih kurang.Partispasi masyarakat ada yang mengatakan bahwa mereka kurang sadar karena kesibukan masing – masing, dan Disana seharusnya lebih dibina untuk sadar wisata atau membuat pokwarwis. Kata Kunci : pariwisata, perkembangan, kelemahan,
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR GILI MATRA DALAM MENINGKATKAN PAD (studi pengembangan wisata di Kabupaten Lombok Utara tahun 2016-2018) Imam Wisnu Taqwin; Afifuddin Afifuddin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 13, No 4 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.173 KB)

Abstract

Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber penerimaan yang berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengembangan kawasan wisata gili matra dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara.Penelitian ini bersumber dari data primer berupa hasil wawancara pihak terkait dan data sekunder yaitu data time series yang dimulai dari tahun 2016 - 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan telaah data PAD pada publikasi pemerintah Kabupaten Lomok Utara. Teknik analisis yang digunankan adalah analisis data interaktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pengembangan pariwisata di Gili Matra secara umum memiliki karakteristik sebagai pariwisata kelautan (Marine Tourism), namun kebijakan dalam mengembangakan potensi masing-masing Gili difokuskan dalam membentuk ciri khas yang berbeda untuk setiap Gili. Ini nampak dari sebutan yang berbeda untuk setiap Gili. Gili Trawangan sebagai party Island, Gili Meno mendapat julukan sebagai Haoneymoon Island sedangakan Gili Air Lebih terkenal dengan nama Snorkling Island. Pemerintah dan masyarakat Gili Matra secara sadar mengembangkan objek wisata berdasarkan potensinya masng-masing. Pengembangan parawisata yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan ke Gili Matra sekaligus meningkatkan jumlah peneriamaan PAD bagi Pemerintah. Hal ini terbukti dari penerimaan PAD selalu melampaui target setiap tahunnnya. Kata Kunci : Tiga Gili, Gili Matra, Kabupaten Lombok Uatara, PAD, Pariwisata bahari (Marine Tourism).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BATU (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu ) Lailatul Chasanah; Slamet Muchsin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 14, No 3 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.581 KB)

Abstract

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk daerahnya agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta peran dari masyarakat itu sendiri. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengelola sumber potensi daerah nya serta meningkatkan daya saing dengan memerhatikan keadilan, pemerataan, prinsip demokrasi, serta keanekaragaman.Kegiatan perparkiran, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kota dari sektor dan Retribusi. Di Kota Batu membutuhkan banyak lahan parkir yang harus disediakan namun minimnya lahan parkir yang mengakibatkan para pengendara menaruh kendaraannya sembarangan dan dimanfatkan oleh juru parkir untuk menarik keuntungan, meski peraturan pemerintah tentang parkir dan pajak pembayaran buat parkir telah ditetapkan, namun masih saja juru parkir mengambil keuntungan sendiri dengan menaikan pembayaran tarif parkir, Seperti yang terjadi banyak penarikan uang parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang tertera dikarcis, contohnya di alun-alun kota Batu. Dalam karcis tertera Rp 2000 kemudian dibawahnya tertera tulisan sesuai perda nomor 10 tahun 2010. Dengan tidak sesuai nya tarif parkir ini menjadikan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada sektor retribusi parkir tidak dapat tercapai. Faktor-faktor yang menghambat diantaranya sumber daya manusia seharusnya profesional, isi kebijakan belum dipahami oleh implementor kebijakan dan pelaksana lainnya, serta pengawasan yang dilakukan kurang optimal. Dan faktor-faktor yang mendukung ini seharusnya didukung oleh ada insentif pengelola parkir, fasilitas yang memadai serta partisipasi masyarakat yang sangat penting juga dalam impelentasi kebijakan peraturan ini. Kata Kunci : Implementasi kebijakan, retribusi parkir