Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN (Studi di BPR Padma Singaraja) Desak Putu Firstia Devi Apriani; Ni Ny. Mariadi
Kertha Widya Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan modal kerja maka jasa perbankan sangat besar peranannya dalam perputaran perekonomian di Indonesia sebelum kredit itu cair maka ada perjanjian kredit antara pihak Bank dan debitur yang merupakan akta perjanjian utang piutang dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena adanya kesenjangan antara teori dengan praktik yang ada dilapangan dengan permasalahan 1.Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia di BPR Padma? 2.Bagaimana Kekuatan Akta dibawah tangan terhadap hak kefidusiaan? Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris yang sifatnya deskriptif yaitu menggambarkan suatu kejadian tertentu. Di dalam penelitian ini diperoleh data primer dan data sekunder. Pada teknik pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan, wawancara, observasi/pengamatan, dan teknik penyebaran quisioner. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia belum efektif diberlakukan di BPR padma singaraja. Sedangkan kekuatan hukum akta dibawah tangan,tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961TENTANG PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DI KECAMATAN DAN KABUPATEN BULELENG Ni Ny. Mariadi; I Gede Surata
Kertha Widya Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Abstrak: Kebutuhan akan tanah semakin meningkat, seiring dengan perkembangan penduduk, sedangkan luas wilayah Negara kita tidak akan bertambah luasnya, hal ini sebagai pemicu sering terjadinya konflik pertanahan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris,yaitu dengan membandingkan antara ketentuan yang ada dengan kenyataan dilapangan. Pada kesimpulannya bahwa keberadaan masyarakat khususnya petani belum mendapatkan pembagian tanah secara merata, bahkan yang ada kepincangan terhadap penguasaan dan pemilikan hak atas tanah pertanian.

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR RAMBU-RAMBU LALU LINTAS YANG DI BUAT OLEH DINAS PERHUBUNGAN (STUDI DI POLRES BULELENG) Gede Dharma Utama; Ni Ny. Mariadi
Kertha Widya Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Kota Singaraja kini mulai ramai serta padat kehidupan kotanya berdampak pada ketertiban lalu lintas. Kota Singaraja, seperti kota lainnya menghadapi masalah pelanggaran rambu kendaraan roda 4 (empat) atapun kendaraan roda 2 (dua). Dalam hal ini tegaknya hukum tersebut merupakan jawaban dari jaminan ketertiban, kepastian hukum, dan keamanan kepentingan bersama sebagai pengguna jalan raya. Penelitian ini meneliti upaya yang di lakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggar rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng dan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng.Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data adalah lapangan dan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif.Upaya yang di lakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggar rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng meliputi upaya preventif dan upaya represif. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng berupa tilang (tindakan langsung).

PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULELENG Ni Kadek Dwi Suandriani; I Gede Surata; Ni Ny. Mariadi
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Peran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hal yang menarik untuk ditelitiPenelitian ini meneliti peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga menggunakan data sekunder maupun primer, yang dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka maupun penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen, wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng ada yang tidak langsung dan ada yang langsung. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan menyediakan sarana prasarana bagi korban agar dapat berada di tempat yang aman dan nyaman bagi upaya pemulihannya.

ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL PADA UD DAMAI MOTOR DI SINGARAJA Made Ida Damayanti; I Gede Surata; Ni Ny. Mariadi
Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Kegiatan pembiayaan tidak selalu berbentuk penyediaan dana berupa uang. Lembaga pembiayaan dapat memfasilitasi tersedianya barang modal untuk melakukan aktivitas usaha, maupun barang-barang konsumsi untuk menunjang produktivitas masyarakat. Bentuk pembiayaan yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, berupa kendaraan roda 2, maupun mobil. Salah satu bentuk perjanjiannya adalah perjanjian sewa beli. Penelitian ini difokuskan untuk mencari jawaban tentang proses pembuatan perjanjian sewa beli mobil pada UD Damai Motor di Singaraja dan bagaimana perlindungan hak-hak konsumen dalam perjanjian sewa beli mobil pada UD Damai Motor di Singaraja. Permasalahan dalam penelitian ini didekati dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan secara normatif sosiologis maksudnya permasalahan terutama didekati dengan berpegangan pada peraturan perundang- undangan, dengan tetap memperhatikan hal-hal nyata yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study). Proses pembuatan perjanjian sewa beli mobil pada UD Damai Motor di Singaraja meliputi: tahap penjajagan, tahap negosiasi/ tawar menawar, tahap pembuatan perjanjian, dan tahap pelaksanaan perjanjian. Perlindungan hak-hak konsumen dalam perjanjian sewa beli mobil pada UD Damai Motor di Singaraja cukup baik, pada tahap pembuatan maupun dalam pelaksanaannya.

TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Singaraja) Ni Made Suparmi; I Gede Surata; Ni Ny. Mariadi
Kertha Widya Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kerugian yang timbul dari kecelakaan lalu lintas dari segi hukum perdata yaitu sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”. Tetapi dalam praktek di lapangan pihak yang harus mengganti kerugian dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas sangat sulit ditentukan dan masih harus dibuktikan dengan putusan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. kerugian yang harus diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian, tidaklah secara otomatis mengganti seluruh kerugian melainkan harus diperiksa dan diputus oleh hakim Pengadilan Negeri tentang seberapa besar akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ilmu hukum empiris yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu Bentuk ganti kerugian dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum ada dua macam yaitu Ganti rugi dalam bentuk uang. Ganti rugi ini berupa pemberian uang sejumlah tertentu untuk menutup kerugian penderita agar kembali seperti keadaan semula. Ganti rugi dalam bentuk uang lebih mudah dilakukan, karena seluruh jumlah kerugian telah terinci dalam surat gugatan. Dan ganti kerugian dalam bentuk “natural”. Ganti kerugian dalam bentuk natural, artinya pihak korban dapat menuntut adanya pemulihan keadaan semula. Proses pemberian ganti rugi pada perkara kecelakaan lalu lintas adalah dimulai dari pengajuan tuntutan, selanjutnya disidangkan sampai adanya putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian pelaku dapat melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela, membayar santunan atau jika tidak, putusan tersebut dapat dieksekusi.

PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM BENTUK AKTA HIBAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG) Ketut Suriawan; Ni Ny. Mariadi
Kertha Widya Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 4 Ayat (2) UUPA. PP RI nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pada waktu pembuatan akta hibah telah selesai dilakukan dihadapan Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan 2 (dua) orang saksi,maka akta otentik tersebut harus segera didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat sehingga akan muncul ke atas nama penerima hibah agar tanah tersebut memperoleh kepastian hukum. Karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Bentuk Akta Hibah untuk dapat menemukan kendala-kendala proses peralihan hak atas tanah dalam bentuk hibah serta Kekuatan hukum akta hibah bagi penerima hibah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang sifatnya deskriptif yaitu menggambarkan suatu gejala tertentu. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan, wawancara, observasi/pengamatan, dan teknik penyebaran quisioner.

PERANAN PRAJURU DALAM PERUBAHAN AWIG-AWIG DI DESA PAKRAMAN KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG Gede Sukadadi; I Gede Surata; Ni Ny. Mariadi
Kertha Widya Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Awig-awig merupakan satu kesatuan peraturan masyarakat hukum adat yang mengatur pergaulan warganya sehingga tercipta suasana aman, damai dan rukun, yang memiliki tiga unsur pokok yaitu: parahyangan (kahyangan tiga), pawongan (Penduduk atau krama), palemahan (wilayah). Penelitian ini meneliti tata cara perubahan awig-awig dan peranan prajuru desa pakraman dalam perubahan awig-awig tersebut di desa Pakraman Kubutambahan.. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga menggunakan data sekunder maupun primer, yang dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka maupun penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen, wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Perubahan awig-awig di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dilakukan melalui paruman, yang menghasilkan perarem. Awig-awig asli tidak diubah, hanya ditambahi atau dilengkapi dengan perarem. Peranan prajuru desa pakraman dalam perubahan awig-awig di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sangat menentukan, meskipun perubahan dilakukan melalui parumen dengan perarem. Prajuru, yang umumnya memelopori wacana perubahan awig-awig, menyusun panitia jika diperlukan, mengundang krama desa untuk melakukan paruman, memberikan penjelasan kepada krama tentang pentingnya perubahan awig-awig.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search