Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Jurnal Risalah Kenotariatan Indonesian Notary LOIS: Jurnal Hukum dan Humaniora
Novita Listyaningrum
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Status Harta Bersama Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018) Novita Listyaningrum
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.077 KB)

Abstract

Berakhirnya suatu harta bersama ditandai dengan selesai dibaginya harta bersama tersebut kepada mantan suami dan mantan isteri pasca putusnya perkawinan. Termasuk dalam pembagian tersebut adalah seluruh kekayaan, keuntungan, kerugian dan beban yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini ingin  membahas mengenai bagaimanakah status harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018 dan bagaimanakah pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018 ditinjau dari Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa status harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018 adalah dikeluarkan dari daftar harta bersama. Putusan tersebut tidaklah tepat karena Hakim tidak berhak mengeluarkan harta bersama yang dibebani Hak Tanggungan dari daftar harta bersama. Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kata Kunci: Harta Bersama, Hak Tanggungan, Perceraian
Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji Dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Sulastri, Sulastri; Novita Listyaningrum; Baiq Nuraini Dwi S
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.252

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19 dan bentuk perlindungan hukum terhadap calon jama’ah Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya adalah teori perlindungan hukum, teori perjanjian dan teori tanggung jawab negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di masa pandemi Covid-19 ini harus merujuk Keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020, antara lain: harus memenuhi persyaratan umum yang berkaitan dengan usia dan riwayat penyakit calon jemaah; penerapan protokol kesehatan yang di mana calon jemaah wajib mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan; karantina; penyediaan transportasi bagi calon jemaah dari pemberangkatan sampai pemulangan; pembatasan kuota calon jemaah. Kemudian negara melalui pemerintah dapat menggunakan diskresinya menggunakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk memberikan perlindungan hukum calon jemaah Haji dan Umrah pada konteks penanganan kegagalan massif pemberangkatan Haji dan Umrah. Berdasarkan temuan penelitian, dapat direkomendasikan bahwa hendaknya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus konsisten dalam membuat Peraturan Perundang-undangan yang di mana harus ada konsistensi dari mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai peraturan perundang-undangan yang terbawah. Selain itu juga, harus ada koherensi pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak keagamaan warga negara (dalam hal ini ibadah Haji dan Umrah). Peraturan yang tidak relevan dengan kondisi terkini pelaksanaan Haji dan Umrah harus diamandemen atau dicabut. Selain itu diharapkan Komisi VIII DPR RI dapat mendesak pemerintah untuk melakukan upaya diplomasi agar jemaah haji Indonesia dapat dipastikan memperoleh kuota untuk melaksanakan ibadah haji dan memastikan pemerintah agar dapat memenuhi cakupan vaksinasi bagi calon jemaah haji.
Legal Perspectives on Healthcare Inequality in Indonesia Novita Listyaningrum; Sukadi, Sukadi; Lubis, Junaidi
KARSA Journal of Social and Islamic Culture Vol. 33 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia faces significant challenges in ensuring equitable health rights fulfillment despite having comprehensive health legislation, with persistent disparities in healthcare access across geographical and socioeconomic dimensions raising questions about the effectiveness of health rights implementation within the international human rights law framework. This research aims to analyze the implementation of health rights in Indonesia within the framework of international human rights law, evaluate the conformity of Indonesian health policies with international human rights standards, identify legal and policy factors contributing to healthcare access disparities, and assess the effectiveness of health regulation implementation in ensuring citizens’ health rights fulfillment. The study employs normative-empirical methods with a policy analysis approach. Research findings demonstrate that despite Indonesia’s comprehensive legal foundation from constitutional to technical, operational regulations, healthcare access disparities remain a complex structural challenge. The evaluation of AAAQ principles (Availability, Accessibility, Acceptability, and Quality) reveals significant geographical and socioeconomic inequality, particularly between urban-rural areas and western-eastern Indonesian regions. The effectiveness of health regulation implementation shows a paradox between firm normative commitments and diverse practical realities, with challenges including coordination complexity across government levels, limited healthcare human resources, and unequal health facility distribution. This research recommends human rights-based health policy reforms that integrate Pancasila values to create a more inclusive, equitable, and sustainable healthcare system that achieves health justice in Indonesia.
ENHANCING THE SETTLEMENT OF MILD ASSAULT CASES THROUGH PENAL MEDIATION: LAW ENFORCEMENT PRACTICES BY THE WEST LOMBOK RESORT POLICE SIS NANDA KUS ANDRIANTO; NOVITA LISTYANINGRUM; IRPAN SURIADIATA; ABABIL KARHOMA WIJAYA
LOIS: Jurnal Hukum dan Humaniora Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Aksara Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement addressing small offenses, particularly minor assaults, is increasingly shifting from traditional judicial systems to restorative justice approaches utilizing prison mediation techniques. This study aims to elucidate the functioning of penal mediation at the West Lombok Resort Police level, the legal frameworks that underpin it, and the challenges encountered throughout its implementation. We employed interviews, field observations, and document analyses to obtain the data. The poll results indicate that criminal mediation relies on the mutual agreement of the victim and the perpetrator, with investigators serving as facilitators and overseers of the procedure. This is supported by the Chief of Police Regulation and the principle that investigators possess the autonomy to make independent decisions, as articulated in the Criminal Procedure Code and the Police Law. Punitive mediation incorporates community members, such as village leaders and Bhabinkamtibmas, to leverage local and societal values in problem resolution.
Co-Authors Ababil Karhoma Wijaya Baiq Nuraini Dwi S Irpan Suriadiata Lubis, Junaidi Sis Nanda Kus Andrianto Sukadi Sukadi Sulastri Sulastri