Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Edukasi perlindungan anak di dunia pendidikan pada sekolah MAN 1 Langkat Lubis, Junaidi; Dermawan, Haris; Dekar, Muhammad; Lubis, Muhammad Koginta
Penamas: Journal of Community Service Vol. 4 No. 2 (2024): Penamas: Journal of Community Service
Publisher : Nur Science Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53088/penamas.v4i2.1109

Abstract

Children are a gift from Allah SWT, the Almighty God; therefore, their protection must be ensured to be given a high place so that in the future, the priority for the protection of children must be even better so that no more children become victims of the bad treatment that occurs, especially in the education world. Providing education to children is the responsibility of all parties so that child protection continues to improve daily, both in the social environment and especially in the educational environment. Child protection education at Madrasah Aliyah Negeri School (MAN) 1 Langkat represents a genuine concern for fulfilling children's rights in education. The Battuta University Law Study Program community service team collaborates with MAN 1 Langkat to carry out legal education activities regarding child protection in education. The methods used in this service are socialization and mentoring. The results of the service activities show that the students at MAN 1 Langkat school are thrilled; this can be seen from how seriously they listen to what is said and actively ask questions about children, children's rights, and how to implement protection in the school environment so that in the future they will understand their rights. Children in the world of education must be educated.
MENGURAI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Lubis, Junaidi; Dermawan, Haris; Lubis, Muhammad Koginta
Khatulistiwa Law Review Vol. 3 No. 2 (2022): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v3i2.3635

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami bersama bahwa perundungan merupakan perbuatan yang dapat mengancam kesehatan bahkan mengakibatkan kematian. Perundungan adalah tindakan yang membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat apalagi jika perundungan sampai dilakukan di dunia pendidikan yang harusnya bebas dari segala bentuk tindakan yang mengejek, merendahkan, mengucilkan apalagi jika sampai pada menghina secara terang-terangan yang tentu ini akan berdampak buruk bagi kesehatan mental dan jiwa seseorang. Sudah barang tentu perbuatan perundungan adalah bagian dari perbuatan jahat yang harus diselesaikan dengan pendekatan hukum pidana sebagai instrumen untuk membuat efek jera dan menuntaskan permasalahan perundungan yang selalu menghantui kehidupan masyarakat. Tulisan ini menggunakan pendekatan hukum pidana sebagai instrumen untuk menjawab persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Adapun aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan perundungan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan aturan hukum lainnya. Tulisan ini diharapkan dapat mencerahkan masyarakat agar bisa terhindar dari perbuatan perundungan yang merugikan dan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Hukum pidana belum mengatur secara terang tentang perbuatan perundungan walaupun ada perbedaan sudut pandang dalam pemberlakuan hukumnya dalam perundungan itu sendiri. The objective of this research is to gain a deeper understanding of the ways in which bullying can pose a significant threat to an individual's well-being and even their physical safety. Bullying represents a significant threat to the survival of society, particularly when it occurs in educational settings, which should be free from all forms of actions that mock, demean, or exclude. This is especially true when such actions manifest as blatant insults, which inevitably have a detrimental impact on an individual's mental health and well-being. It is evident that bullying constitutes an immoral act that necessitates the implementation of a criminal law approach as a means of establishing a deterrent effect and resolving the pervasive issue of bullying that persistently afflicts individuals. This paper employs a criminal law approach as a means of addressing the issues that arise in people's lives. The rules of law governing acts of bullying will be further elucidated by the Criminal Code, the Electronic Information and Transaction Law, and other legal instruments. This paper is intended to enlighten the public so that they may avoid acts of bullying that are detrimental and have a negative impact on the survival of society. While the criminal law has not clearly regulated the act of bullying, there are different perspectives on the application of the law in bullying itself.
Legal Perspectives on Healthcare Inequality in Indonesia Novita Listyaningrum; Sukadi, Sukadi; Lubis, Junaidi
KARSA Journal of Social and Islamic Culture Vol. 33 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia faces significant challenges in ensuring equitable health rights fulfillment despite having comprehensive health legislation, with persistent disparities in healthcare access across geographical and socioeconomic dimensions raising questions about the effectiveness of health rights implementation within the international human rights law framework. This research aims to analyze the implementation of health rights in Indonesia within the framework of international human rights law, evaluate the conformity of Indonesian health policies with international human rights standards, identify legal and policy factors contributing to healthcare access disparities, and assess the effectiveness of health regulation implementation in ensuring citizens’ health rights fulfillment. The study employs normative-empirical methods with a policy analysis approach. Research findings demonstrate that despite Indonesia’s comprehensive legal foundation from constitutional to technical, operational regulations, healthcare access disparities remain a complex structural challenge. The evaluation of AAAQ principles (Availability, Accessibility, Acceptability, and Quality) reveals significant geographical and socioeconomic inequality, particularly between urban-rural areas and western-eastern Indonesian regions. The effectiveness of health regulation implementation shows a paradox between firm normative commitments and diverse practical realities, with challenges including coordination complexity across government levels, limited healthcare human resources, and unequal health facility distribution. This research recommends human rights-based health policy reforms that integrate Pancasila values to create a more inclusive, equitable, and sustainable healthcare system that achieves health justice in Indonesia.
Penguatan Nilai-Nilai Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja di SMK Dharma Analitika Medan Lubis, Junaidi; Lubis, M. Koginta; Dermawan, Haris; Indrayani, Leni; Suriyati, Chairus; Maria, Juliya; Banun, Sri
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/2rx41m52

Abstract

Kenakalan remaja merupakan tindakan yang sangat meresahkan dalam dunia pendidikan, termasuk di SMK Dharma Analitika Medan. Dalam jangka waktu 3 tahun terakhir kenakalan remaja yang dilakukan usia 15-18 tahun itu meningkat. Sehingga pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk kembali mengingatkan bahwa ada dampak buruk yang menanti ketika kenakalan remaja tidak diredam sedini mungkin sebagai upaya untuk memperkecil keberulangan terjadinya kenakalan remaja dalam bentuk apapun. Adapun tujuan kegiatan ini dilakukan adalah sebagai bentuk kepedulian Universitas terhadap dunia Pendidikan dilingkungan sekolah menengah atas agar bersama-sama memperbaiki dunia remaja dan dunia pendidikan yang lebih humanis sesuai dengan harapan kita semua, dan kegiatan ini membawa dampak yang positif bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan khususnya bagi remaja yang masih sekolah ditingkat atas. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan penyuluhan yaitu menyampaikan materi secara ceramah, diskusi kasus, membuat sesi tanya jawab untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman peserta dalam menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja yang bisa berakibat buruk untuk dirinya, keluarga dan juga sekolah. Dengan kegiatan penyuluhan ini harapannya kenakalan remaja di sekolah SMK Dharma Analitika Medan dapat diturunkan agar peserta didik kembali bisa fokus dengan tujuan awal yaitu belajar dan menggapai cita-cita dimasa yang akan datang
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Jasa Pembangunan Yang Melakukan Korupsi di Kabupaten Aceh Tamiang Maria*, Juliya; Indrayani, Leni; Lubis, Junaidi; Hayyumi, Rizka
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 1 (2024): Februari, Educational Studies, History of Education and Social Science
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v9i1.29553

Abstract

Tindak pidana korupsi sudah menjalar ke perusahan-perusahaan penyedia jasa pemerintahan. Tindak pidana tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan jalan mempunyai relasi orang pemerintahan atau sering disebut orang dalam. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Aceh Tamiang merupakan korupsi terhadap pembangunan pasar tradisional dan sarana pendukung lainnya. Dimana akibat korupsi tersebut mengakibatkan kerugian atas keuangan Negara serta masyarakat sekitar pembangunan. Berdasarkan Hasil Penelitian faktor penyebab terjadinya korupsi adalah karena adanya kekuasaan yang diberikan oleh Direktur PT. Loeh Perkasa kepada terdakwa selaku Kuasa Direktur yang mempunyai kewenangan dalam mengerjakan pembanguan di Kabupaten Aceh Tamiang. Pertimbangan terhadap hukuman bagi terdakwa adalah Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Efforts to Overcome Community Diseases in Kampung Solok Village, Barus District, Central Tapanuli According to Criminology Lubis, Junaidi; Indrayani, Leni; Suharno, Suharno; Maria, Juliya
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.31903

Abstract

The disease of society (guessing numbers) is one of the diseases that continues to exist to this day and is very difficult to overcome. From a legal perspective, social illness is a crime (delict) that is disturbing in society. The pattern of societal ills encourages people to always be lulled by momentary pleasures, causing some people to be lazy about carrying out business activities. Based on the research results, it is known that community disease is a community behavior that must continue to be addressed, because it has a negative impact on society. Law enforcement in dealing with community diseases, namely preventative management of community diseases, means that the response is carried out by preventing the spread of community diseases from becoming more widespread. In essence, this social disease is an act that is clearly contrary to legal, religious, moral and moral norms, and can endanger the survival of the community, nation and state.
Ukuran Maslahat sebagai Kaidah Pembuatan Hukum Lubis, Junaidi
At-Tajdid : Journal of Islamic Studies Vol 3, No 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : Pacsasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/at-tajdid.v3i4.28760

Abstract

perbuatan manusia, maka setiap orang adalah pembuat hukum, karena setiap orang selalu melakukan perintah dan larangan terhadap orang lain yang di bawah kekuasaannya. Namun membuat sebuah hukum yang baik tidak mudah apabila diukur manfaatnya yang harus bersifat universal, efektif, dan rasional. Negara adalah kumpulan orang banyak dengan berbagai macam perbedaan. Negara membutuhkan hukum yang baik untuk mengatur warganya agar hidup damai, saling memberikan manfaat, saling menguntungkan, saling melengkapi dalam hidup mereka. Hukum yang baik juga tidak bermanfaat apabila negara tidak ada untuk menjalankannya. Menemukan hukum yang baik saat negara berhadapan dengan masyarakat yang berobah, berkembang, disaat hukum yang lama telah daluarsa, itu adalah problematika dunia hukum saat ini. Solusinya ialah para pemikir hukum membuat kaedah hukum yang universal, para praktisi hukum membuat hukum dari kaedah tersebut sesuai dengan tuntutan kehidupan manusia. Akan halnya hukum Islam, kaedah itu sesungguhnya telah ada di dalam Alquran, tersimpan dengan rapi di dalam teks-teksnya, hanya tinggal mengeluarkannya saja. Usaha untuk itu telah dilakukan ummat Islam sepanjang zaman sesuai masa dimana mereka hidup, termasuk saat ini. Inilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.
Penyuluhan hukum kenakalan remaja dalam perspektif hukum serta pencegahannya pada SMA Harapan Mekar Suwanto, Suwanto; Firmansyah, Firmansyah; Halil, Abdul; Lubis, Muhammad Koginta; Lubis, Junaidi
Penamas: Journal of Community Service Vol. 6 No. 1 (2026): Penamas: Journal of Community Service
Publisher : Nur Science Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53088/penamas.v6i1.2799

Abstract

Adolescence is a developmental phase that is particularly vulnerable to deviant behavior. The rising incidence of student misconduct, such as school fights, drug misuse, and risky sexual behavior, underscores the need to strengthen legal awareness early to safeguard young people’s futures. This legal outreach program at SMA Harapan Mekar, Medan, aimed to provide legal education for Grade 12 students (35 participants) on the boundaries of juvenile delinquency that may escalate into criminal offenses and the related legal consequences under the Indonesian Criminal Code (KUHP). The program employed interactive lectures, small-group discussions, and analysis of real-life cases involving adolescents. The results indicate increased student legal awareness, reflected in participants’ ability to identify forms of delinquency that may lead to legal problems and to understand the potential criminal sanctions that may be imposed. The program emphasizes prevention through character strengthening within the school environment. Sustaining its impact requires collaboration among law enforcement, academics, and schools to foster a law-abiding, legally aware generation.
Analisis Hukum Tindak Pidana Aborsi di Kecamatan Tanjung Morawa (Studi di Kantor Kepolisian Resort Kota Deli Serdang) Juliandi, Juliandi; Syamantha, Talita; Suriyati, Chairus; Lubis, Junaidi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i01.1514

Abstract

Abortion is criminal act. So that in law enforcement, the village, sub-district and so on governments should also be involved in providing information about the dangers of abortion crimes, especially to families and young generations in Tanjung Morawa District. Abortion crimes that occurred in Tanjung Morawa District, Deliserdang Regency also increased from the previous 15 incidents in 2022 and around 28 incidents until 2025. Of course, this criminal act of abortion must be carried out by law enforcement so that in the future the same criminal act will not be repeated in the future. Many individuals commit the crime of abortion secretly, and most of them are assisted by people who do not have adequate training. The obejctives of the research include to enforce criminal law for every abortion perpetrator, especially in Tanjung Morawa District. The topic was chosen because of a sense of concern in the people of Tanjung Morawa to be more responsible and not to have abortions for various specific reasons. Combinations normative and empirical to describe and explain events from various reference sources and the study's findings, which included interviews with members of the Deliserdang Resort police, revealed that the dread of becoming pregnant outside of marriage led to a number of criminal abortions, having free sex, and lack of responsibility from the male side. With this research, in the future the crime of abortion can be minimized in Tanjung Morawa sub-district.
Penyuluhan hukum: Etika bermedia sosial bagi siswa SMK Tarbiyah Islamiyah Deli Serdang Zega, Arni Meriah; Kurniawan, Muhammad Rizky; Nasution, Adam Siddik Pratama; Indrayani, Leni; Lubis, Junaidi
Penamas: Journal of Community Service Vol. 6 No. 1 (2026): Penamas: Journal of Community Service
Publisher : Nur Science Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53088/penamas.v6i1.2796

Abstract

The abuse of social media such as Facebook, Tik-Tok, Instagram and other social media among teenagers is currently increasing to the stage of addiction, such as high rates of cyberbullying, the spread of false information, and a decline in morale among high school students. The main challenge faced by the partner, SMK Tarbiyah Islamiyah, is the lack of students' legal understanding of ethics in communicating in cyberspace. This community service program aims to provide legal information related to the ethics of using social media based on the Electronic Information and Transaction Law. The implementation of the activity was carried out through interactive legal counseling, which included lectures, group discussions, and simulation case studies on digital ethics violations. The results of this activity showed a significant increase in student understanding, where before this event only 40% of students understood about the legal aspects of social media, and that number jumped to 85% after counseling. Students are now more aware of the importance of filtering content and understanding the legal risks of each post. The conclusion of this activity is that regular legal counseling is very effective in forming responsible attitudes of adolescents on social media, as well as a preventive measure against cybercrime in the school environment.