Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Edukasi perlindungan anak di dunia pendidikan pada sekolah MAN 1 Langkat Lubis, Junaidi; Dermawan, Haris; Dekar, Muhammad; Lubis, Muhammad Koginta
Penamas: Journal of Community Service Vol. 4 No. 2 (2024): Penamas: Journal of Community Service
Publisher : Nur Science Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53088/penamas.v4i2.1109

Abstract

Children are a gift from Allah SWT, the Almighty God; therefore, their protection must be ensured to be given a high place so that in the future, the priority for the protection of children must be even better so that no more children become victims of the bad treatment that occurs, especially in the education world. Providing education to children is the responsibility of all parties so that child protection continues to improve daily, both in the social environment and especially in the educational environment. Child protection education at Madrasah Aliyah Negeri School (MAN) 1 Langkat represents a genuine concern for fulfilling children's rights in education. The Battuta University Law Study Program community service team collaborates with MAN 1 Langkat to carry out legal education activities regarding child protection in education. The methods used in this service are socialization and mentoring. The results of the service activities show that the students at MAN 1 Langkat school are thrilled; this can be seen from how seriously they listen to what is said and actively ask questions about children, children's rights, and how to implement protection in the school environment so that in the future they will understand their rights. Children in the world of education must be educated.
MENGURAI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Lubis, Junaidi; Dermawan, Haris; Lubis, Muhammad Koginta
Khatulistiwa Law Review Vol. 3 No. 2 (2022): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v3i2.3635

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami bersama bahwa perundungan merupakan perbuatan yang dapat mengancam kesehatan bahkan mengakibatkan kematian. Perundungan adalah tindakan yang membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat apalagi jika perundungan sampai dilakukan di dunia pendidikan yang harusnya bebas dari segala bentuk tindakan yang mengejek, merendahkan, mengucilkan apalagi jika sampai pada menghina secara terang-terangan yang tentu ini akan berdampak buruk bagi kesehatan mental dan jiwa seseorang. Sudah barang tentu perbuatan perundungan adalah bagian dari perbuatan jahat yang harus diselesaikan dengan pendekatan hukum pidana sebagai instrumen untuk membuat efek jera dan menuntaskan permasalahan perundungan yang selalu menghantui kehidupan masyarakat. Tulisan ini menggunakan pendekatan hukum pidana sebagai instrumen untuk menjawab persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Adapun aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan perundungan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan aturan hukum lainnya. Tulisan ini diharapkan dapat mencerahkan masyarakat agar bisa terhindar dari perbuatan perundungan yang merugikan dan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Hukum pidana belum mengatur secara terang tentang perbuatan perundungan walaupun ada perbedaan sudut pandang dalam pemberlakuan hukumnya dalam perundungan itu sendiri. The objective of this research is to gain a deeper understanding of the ways in which bullying can pose a significant threat to an individual's well-being and even their physical safety. Bullying represents a significant threat to the survival of society, particularly when it occurs in educational settings, which should be free from all forms of actions that mock, demean, or exclude. This is especially true when such actions manifest as blatant insults, which inevitably have a detrimental impact on an individual's mental health and well-being. It is evident that bullying constitutes an immoral act that necessitates the implementation of a criminal law approach as a means of establishing a deterrent effect and resolving the pervasive issue of bullying that persistently afflicts individuals. This paper employs a criminal law approach as a means of addressing the issues that arise in people's lives. The rules of law governing acts of bullying will be further elucidated by the Criminal Code, the Electronic Information and Transaction Law, and other legal instruments. This paper is intended to enlighten the public so that they may avoid acts of bullying that are detrimental and have a negative impact on the survival of society. While the criminal law has not clearly regulated the act of bullying, there are different perspectives on the application of the law in bullying itself.
Legal Perspectives on Healthcare Inequality in Indonesia Novita Listyaningrum; Sukadi, Sukadi; Lubis, Junaidi
KARSA Journal of Social and Islamic Culture Vol. 33 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia faces significant challenges in ensuring equitable health rights fulfillment despite having comprehensive health legislation, with persistent disparities in healthcare access across geographical and socioeconomic dimensions raising questions about the effectiveness of health rights implementation within the international human rights law framework. This research aims to analyze the implementation of health rights in Indonesia within the framework of international human rights law, evaluate the conformity of Indonesian health policies with international human rights standards, identify legal and policy factors contributing to healthcare access disparities, and assess the effectiveness of health regulation implementation in ensuring citizens’ health rights fulfillment. The study employs normative-empirical methods with a policy analysis approach. Research findings demonstrate that despite Indonesia’s comprehensive legal foundation from constitutional to technical, operational regulations, healthcare access disparities remain a complex structural challenge. The evaluation of AAAQ principles (Availability, Accessibility, Acceptability, and Quality) reveals significant geographical and socioeconomic inequality, particularly between urban-rural areas and western-eastern Indonesian regions. The effectiveness of health regulation implementation shows a paradox between firm normative commitments and diverse practical realities, with challenges including coordination complexity across government levels, limited healthcare human resources, and unequal health facility distribution. This research recommends human rights-based health policy reforms that integrate Pancasila values to create a more inclusive, equitable, and sustainable healthcare system that achieves health justice in Indonesia.
Penguatan Nilai-Nilai Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja di SMK Dharma Analitika Medan Lubis, Junaidi; Lubis, M. Koginta; Dermawan, Haris; Indrayani, Leni; Suriyati, Chairus; Maria, Juliya; Banun, Sri
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/2rx41m52

Abstract

Kenakalan remaja merupakan tindakan yang sangat meresahkan dalam dunia pendidikan, termasuk di SMK Dharma Analitika Medan. Dalam jangka waktu 3 tahun terakhir kenakalan remaja yang dilakukan usia 15-18 tahun itu meningkat. Sehingga pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk kembali mengingatkan bahwa ada dampak buruk yang menanti ketika kenakalan remaja tidak diredam sedini mungkin sebagai upaya untuk memperkecil keberulangan terjadinya kenakalan remaja dalam bentuk apapun. Adapun tujuan kegiatan ini dilakukan adalah sebagai bentuk kepedulian Universitas terhadap dunia Pendidikan dilingkungan sekolah menengah atas agar bersama-sama memperbaiki dunia remaja dan dunia pendidikan yang lebih humanis sesuai dengan harapan kita semua, dan kegiatan ini membawa dampak yang positif bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan khususnya bagi remaja yang masih sekolah ditingkat atas. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan penyuluhan yaitu menyampaikan materi secara ceramah, diskusi kasus, membuat sesi tanya jawab untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman peserta dalam menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja yang bisa berakibat buruk untuk dirinya, keluarga dan juga sekolah. Dengan kegiatan penyuluhan ini harapannya kenakalan remaja di sekolah SMK Dharma Analitika Medan dapat diturunkan agar peserta didik kembali bisa fokus dengan tujuan awal yaitu belajar dan menggapai cita-cita dimasa yang akan datang
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Jasa Pembangunan Yang Melakukan Korupsi di Kabupaten Aceh Tamiang Maria*, Juliya; Indrayani, Leni; Lubis, Junaidi; Hayyumi, Rizka
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 1 (2024): Februari, Educational Studies, History of Education and Social Science
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v9i1.29553

Abstract

Tindak pidana korupsi sudah menjalar ke perusahan-perusahaan penyedia jasa pemerintahan. Tindak pidana tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan jalan mempunyai relasi orang pemerintahan atau sering disebut orang dalam. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Aceh Tamiang merupakan korupsi terhadap pembangunan pasar tradisional dan sarana pendukung lainnya. Dimana akibat korupsi tersebut mengakibatkan kerugian atas keuangan Negara serta masyarakat sekitar pembangunan. Berdasarkan Hasil Penelitian faktor penyebab terjadinya korupsi adalah karena adanya kekuasaan yang diberikan oleh Direktur PT. Loeh Perkasa kepada terdakwa selaku Kuasa Direktur yang mempunyai kewenangan dalam mengerjakan pembanguan di Kabupaten Aceh Tamiang. Pertimbangan terhadap hukuman bagi terdakwa adalah Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Efforts to Overcome Community Diseases in Kampung Solok Village, Barus District, Central Tapanuli According to Criminology Lubis, Junaidi; Indrayani, Leni; Suharno, Suharno; Maria, Juliya
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.31903

Abstract

The disease of society (guessing numbers) is one of the diseases that continues to exist to this day and is very difficult to overcome. From a legal perspective, social illness is a crime (delict) that is disturbing in society. The pattern of societal ills encourages people to always be lulled by momentary pleasures, causing some people to be lazy about carrying out business activities. Based on the research results, it is known that community disease is a community behavior that must continue to be addressed, because it has a negative impact on society. Law enforcement in dealing with community diseases, namely preventative management of community diseases, means that the response is carried out by preventing the spread of community diseases from becoming more widespread. In essence, this social disease is an act that is clearly contrary to legal, religious, moral and moral norms, and can endanger the survival of the community, nation and state.
Ukuran Maslahat sebagai Kaidah Pembuatan Hukum Lubis, Junaidi
At-Tajdid : Journal of Islamic Studies Vol 3, No 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : Pacsasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/at-tajdid.v3i4.28760

Abstract

perbuatan manusia, maka setiap orang adalah pembuat hukum, karena setiap orang selalu melakukan perintah dan larangan terhadap orang lain yang di bawah kekuasaannya. Namun membuat sebuah hukum yang baik tidak mudah apabila diukur manfaatnya yang harus bersifat universal, efektif, dan rasional. Negara adalah kumpulan orang banyak dengan berbagai macam perbedaan. Negara membutuhkan hukum yang baik untuk mengatur warganya agar hidup damai, saling memberikan manfaat, saling menguntungkan, saling melengkapi dalam hidup mereka. Hukum yang baik juga tidak bermanfaat apabila negara tidak ada untuk menjalankannya. Menemukan hukum yang baik saat negara berhadapan dengan masyarakat yang berobah, berkembang, disaat hukum yang lama telah daluarsa, itu adalah problematika dunia hukum saat ini. Solusinya ialah para pemikir hukum membuat kaedah hukum yang universal, para praktisi hukum membuat hukum dari kaedah tersebut sesuai dengan tuntutan kehidupan manusia. Akan halnya hukum Islam, kaedah itu sesungguhnya telah ada di dalam Alquran, tersimpan dengan rapi di dalam teks-teksnya, hanya tinggal mengeluarkannya saja. Usaha untuk itu telah dilakukan ummat Islam sepanjang zaman sesuai masa dimana mereka hidup, termasuk saat ini. Inilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.
Orphan Child Maintenance in Islamic Law: Contemporary Social Relevance and a Case Study of Medan Tembung District Heriandi; Yazid, Imam; Lubis, Junaidi
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.65527

Abstract

This article examines the formulation and implementation of the obligation to provide maintenance for orphans in Islamic law and the factors contributing to its variation and neglect in social practice. The main research problem addresses how Islamic law normatively constructs the obligation of orphan maintenance and why this norm is not fully internalized in community life. This study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach, integrating normative analysis of the Qur’an, hadith, and classical Islamic jurisprudence with field research conducted in Medan Tembung District through interviews, observation, and documentation. The findings reveal that Islamic law provides a strong and multilayered normative framework for ensuring orphan maintenance through the responsibilities of guardians, extended family, and social mechanisms; however, in practice, maintenance is predominantly perceived as a moral or charitable act rather than a legally binding obligation. Variations and neglect are influenced by economic constraints, low legal awareness, family cultural structures, and weak institutional integration. The study concludes that the gap between normative provisions and social practice undermines effective protection of orphans’ welfare, highlighting the need to strengthen legal awareness and develop a more structured and sustainable system of maintenance responsibility.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI JALUR KEIMIGRASIAN STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN Taufiq, Achmad; Lubis, Junaidi; Indrayani, Leni; Maria, Juliya
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 27 No 1 (2026): Edisi April 2026
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v27i1.10558

Abstract

Organized cross-border crimes that deprive human rights, namely the Crime of Trafficking in Persons (TPPO), often use population migration routes as the main entry route. This research seeks to review how criminal law is applied to trafficking perpetrators who take advantage of immigration access, as well as uncover the obstacles that arise when law enforcement is carried out in the area of the Class II Immigration Office of TPI Belawan. This study adopts an empirical juridical approach with a qualitative analysis framework. Information collection was carried out through the review of regulatory documents and in-depth discussions with officials at the Class II Immigration Office of TPI Belawan. The research findings indicate that enforcement efforts against trafficking cases in the Belawan operational area rely on Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking and Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. It was identified that the modes of violation that often occur are falsification of travel documents and the abuse of residence permits to facilitate the sending of illegal migrant workers abroad. Significant obstacles faced include challenges in proving criminal elements, disconnection of the perpetrator network, and lack of synergy between law enforcement agencies in the port area. In closing, improving immigration surveillance capabilities and strengthening partnerships are important means to reduce the threat of human trafficking through the sea route in the Belawan area.
Criminological Aspects: Strategies for Handling Vehicle Registration Certificate Forgery Sinaga, Maruba Judianto; Lubis, Junaidi; Suriyati, Chairus; Indrayani, Leni; Maria, Juliya
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Issue 3, May 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v6i3.3851

Abstract

Introduction: Vehicle Registration Certificate forgery is a serious crime linked to vehicle theft, not just an administrative violation. From a criminological view, it is driven by the gap between the high demand for cheap transport and strict ownership laws. This inequality creates a black market where stolen vehicles are sold using fraudulent documents to deceive the public. Purposes of the Research: To find out and describe the efforts and strategies implemented by the Kutalimbaru Sector Police in dealing with the crime of forgery of Vehicle Registration Certificate, both through preventive (prevention) and repressive (enforcement) measures. Methods of the Research: This empirical juridical study employs a field research method to analyze the relationship between legal regulations and sociological facts. It evaluates law enforcement effectiveness at the Kutalimbaru Police regarding document falsification. Furthermore, a case approach is utilized by examining specific Vehicle Registration Certificate forgery files handled by the precinct to understand the practical application of criminology in legal proceedings. Findings of the Research: This study offers novelty by examining Kutalimbaru’s unique role as a strategic buffer zone connecting Deli Serdang to surrounding areas. Unlike urban-centric research, it analyzes how this specific geographical location serves as a "safe passage" for distributing fraudulent vehicles and a hideout for stolen property before being integrated into the market using forged Vehicle Registration Certificate documents.