Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Notary Socius: Social Sciences Research Journal
Andika Prayoga
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Andika Prayoga; Billquis Kamil Arasy
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.256 KB)

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang diawali dengan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan. Pada saat perkawinan berlangsung Undang-undang menyatakan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan yaitu perjanjian mengenai harta. Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Selanjutnya jika ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung harus mengajukan permohonan pembuatan perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) diperkuat dengan pendekatan kasus (case approach), data-data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian  menyatakan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan adanya persetujuan kedua belah pihak suami istri dan kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk membuat perjanjian perkawinan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Kemudian kedua belah pihak suami istri sudah tidak perlu lagi mengajukan permohonan pembuatan perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan, melainkan keduanya dapat langsung menghadap kepada Notaris untuk meminta dibuatkan akta otentik perjanjian perkawinan dan mencatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan.Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Notaris
Green Initiative: Community Outreach on the Cultivation and Sustainable Management of Potential Plant Species in Tumbang Habaon Village, Tewah Distric Gusnia Devianti; Zimon Pereiz; Chuchita Chuchita; Efriyana Oksal; Mesra Ratna Sari Telaumbanua; Felly Sabatini; Julia J; Angelia Solla; Debby Catur Prasetyo; Gracyela Hutabalian; Anjelika A; Heja H; Ornella Arnia Florensia; Mauliya Apriyanti; Andika Prayoga; Arisumi Ir L Tundan, Jonathan Dandy; Abdullah A
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 4 (2025): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17677966

Abstract

The Green Initiative conducted in Tumbang Habaon Village, Tewah District, Gunung Mas Regency, Central Kalimantan, aimed to improve environmental awareness and strengthen community capacity in the cultivation and sustainable management of potential plant species. Using a Participatory Action Research (PAR) approach, the program involved socialization activities, technical training, and the collaborative planting of 2,000 trees, including guava, petai, and jengkol. Community members received guidance on proper planting techniques, land preparation, and plant maintenance. The activity successfully increased community understanding of environmental conservation from 40% to 80%. The planted trees showed an 85% survival rate within the first six months, supported by routine mentoring. The program also generated early economic benefits for 50 households through the introduction of productive tree species and contributed to reducing flood risks and improving local biodiversity. Challenges faced during implementation—such as limited availability of quality seedlings and initial community reluctance—were addressed through cooperation with local government stakeholders. Overall, the Green Initiative serves as a practical community service model that promotes environmental sustainability, community participation, and local empowerment, with potential for replication in other rural villages facing similar environmental issues.
Co-Authors Abdullah A Angelia Solla Anjelika A Arisumi Ir L Tundan, Jonathan Dandy Billquis Kamil Arasy Chuchita Chuchita Debby Catur Prasetyo Efriyana Oksal Felly Sabatini Gracyela Hutabalian Gusnia Devianti Heja H Julia J Mauliya Apriyanti Mesra Ratna Sari Telaumbanua Ornella Arnia Florensia Zimon Pereiz