Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam
Nuril Farida Maratus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum) Nuril Farida Maratus
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.203 KB) | DOI: 10.56593/khuluqiyya.v2i1.40

Abstract

Peraturan tentang perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana diatur di dalamnya mengenai pencatatan perkawinan (pasal 2 ayat 1 & 2). Kenyataan yang terjadi saat ini, masih dijumpai adanya pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah sirri). Ketidaktaatan masyarakat sehingga bertindak demikian karena didasari beberapa alasan, salah satunya penafsiran terhadap bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penyusun menggunakan pendekatan sosiologi untuk mengupas lebih lanjut. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan mengadakan pemahaman interpretatif terhadap perilaku sosial guna mendapatkan penjelasan mengenai sebab-sebabnya, perkembangannya maupun pengaruhnya. Menurut Weber, perilaku manusia mempunyai arti bagi pihak-pihak yang terlibat yang kemudian berorientasi terhadap perilaku yang sama pihak lain. Untuk menganalisa perilaku sosial maka Weber menciptakan tipe-tipe perilaku ideal sebagai pola agar dapat membandingkannya dengan perilaku aktual. Max Weber memperkenalkan pengertian tipe ideal yang dimaksudkannya sebagai ekspresi semua formulasi dan batasan konseptual dalam sosiologi. Hasil dari penelitian ini bahwa dasar hukum pencatatan perkawinan termuat dalam pasal 2 ayat 2 UUP serta dipertegas dalam KHI pasal 5 KHI yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Pada dasarnya terdapat empat faktor yang bisa menjadikan hukum bisa berfungsi secara efektiv di masyarakat. Diantaranya adalah faktor kaidah hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitas dan kesadaran masyarakat.
BIAS PATRIARKHISME DALAM REGULASI: ANALISIS UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK (KIA) NO. 4 TAHUN 2024 PERSPEKTIF LEGAL FEMINISM Khaidarulloh; Nuril Farida Maratus
IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak No. 4 Tahun 2024 (UU KIA) di Indonesia dengan pendekatan legal feminism, untuk mengungkapkan bias patriarkal yang terkandung dalam regulasi ini. Dengan metode kualitatif normatif-sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun UU KIA berupaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, kebijakan ini secara implisit memperkuat peran tradisional perempuan dalam ranah domestik, serta membatasi keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Tantangan implementasi juga terlihat dari hambatan struktural, seperti koordinasi antar-lembaga dan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Studi ini menyarankan perlunya reformasi hukum yang tidak hanya mendukung hak-hak perempuan dan anak secara substantif tetapi juga menghindari penguatan norma gender tradisional yang membatasi kesetaraan.   Kata Kunci: Bias Patriarkal, Legal Feminism, Kesejahteraan Ibu dan Anak, Hak Perempuan, Kesetaraan Gender
Co-Authors Khaidarulloh