Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat Kemudi Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian
Afrizal Afrizal
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan BUMDES Di Kabupaten Bintan Muhammad Isa Alamsyahbana; Afrizal Afrizal; Armansyah Armansyah
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 2, No 2 (2022): June
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.2.2.345-356.2022

Abstract

Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki cukup banyak BUMDes. Setidaknya BUMDes tersebut tersebar di 9 wilayah Kecamatan se-Kabupaten Bintan dengan berbagai macam jenis usaha. Dalam menjalankan operasionalnya, BUMDes sering mengalami kendala, dimana salah satunya yaitu kendala dalam membuat laporan keuangan BUMDes. Pelatihan di buat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman kepada pengelola BUMDes dalam menyusun kaporan keuangan BUMDes berdasarkan Permen No 3 Tahun 2021. Selain itu, peserta juga diajak untuk mencoba menggunakan aplikasi akuntansi berbasis internet bernama Si Apik sebagai alternatif pembuatan laporan keuangan berbasis teknologi. Pelatihan diikuti dengan antusias dan response yang baik dari peserta dan diharapkan acara seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan oleh dinas terkait dan melibatkan banyak akademisi maupun praktisi.
Paradigma Baru Birokrasi Pemerinthan dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Afrizal Afrizal
Kemudi Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (875.268 KB)

Abstract

Substitution of the new order regime reform era to bring home big enough task for holders of development policy in this country . Government bureaucracy into one part left by the new order of special concern by the government , especially pemerintaha area. The inability of the government to manage the bureaucracy caused by many things one of which is the lack of quality of personnel in providing service to the community . Apparatus still positioning itself not as a public servant but someone who must be served . Therefore, in this paper the author tries to analyze the problems with the approach of a paradigm shift regarding the bureaucratic apparatus of government as part of efforts to resolve the issue of government bureaucracy in order to realize good governance.
Fenomena Pemekaran Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan) Bismar Arianto; Afrizal Afrizal
Jurnal Selat Vol. 1 No. 1 (2013): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2326.255 KB)

Abstract

Gejala pemekaran daerah di Indonesia sejak tahun 1999 cendrung meningkat. Mulai Oktober 1999 sampai Januari 2008 telah terbentuk 164 daerah baru yang terdiri dari 7 Provinsi baru, 134 Kabupaten baru, dan 23 Kota baru. Gejolak pemekaran daerah di berbagai daerah di Indonesia hingga hari ini terus berkembang. Meskipun hasil evaluasi pemekaran daerah menunjukkan prestasi yang tidak baik namun hingga kini masih banyak daerah di Indonesia yang berniat membentuk daerah otonom baru. Seperti yang terjadi di Provinsi Kepuluan Riau. Wacana tersebut diantaranya di Kabupaten Bintan, karimun dan kabupaten Lingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pemekaran daerah di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengalisa penyebab keinginan pemekaran daerah di Kabupaten Bintan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka dan wawancara. Kajian ini menyimpulkan adanya perubahan proses pemekaran di Kabupaten Bintan, dari Kabupaten Bintan Timur sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Utara sebagai kabupaten pemekaran, dalam perjalanannya berubah Kabupaten Bintan Utara menjadi kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Timur menjadi kabupaten pemekaran serta masih ada pro dan kontra dalam proses pemekaran ini, hal ini harus dikelola dengan baik untuk menghindari perpecahan di masyarakat. Kata Kunci : otonomi daerah dan pemekaran daerah
Peran Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Meningkatkan Kemampuan Desa Terhadap Pengelolaan Kewenangan (Studi Pelaksanaan Kewenangan Desa Malang Rapat Dalam Mengelola Potensi Wisata) Afrizal Afrizal; Nazaki Nazaki
Jurnal Selat Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.232 KB)

Abstract

Villages have the authority to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, rights of origin, and / or traditional rights recognized and respected within the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of the potentials in the village of Malang Rapat is tourism. The existing condition indicates that the village has not maximally managed the potential to improve the welfare of the village community. What is the function of local government that has direct oversight of the village to create policies that encourage villages to be able to manage their authority. The purpose of this study is to see what the local government does to the village, why the village government has not been able to maximize the authority of the village. The concept / theory that approaches is the authority of the village. While the method used is descriptive qualitative. The results of the analysis obtained by the local government in this case the Bintan regency government has not been maximal in conducting guidance to the village of Malang Rapat Keywords: Village Authority, Community Welfare, Tourism Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu potensi yang ada di desa Malang Rapat adalah bidang pariwisata. Kondisi yang ada menunjukkan belum maksimalnya desa mengelola potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bagaimana fungsi pemerintah daerah yang memiliki pengawasan langsung terhadap desa untuk membuat kebijakan yang mendorong desa untuk mampu mengelola kewenangannya. Tujuan penelitian ini untuk melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap desa, mengapa pemerintah desa belum mampu memaksimalkan kewenangan desa yang dimiliki. Konsep/teori yang menjadi pendekatan adalah kewenangan desa. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang analisa yang didapatkan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten Bintan belum maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap desa Malang Rapat. Kata kunci: Kewenangan Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Pariwisata
Co-Authors Armansyah Armansyah Bismar Arianto Muhammad Isa Alamsyahbana Nazaki Nazaki