Garuda - Garba Rujukan Digital

Dinamika Pemekaran Daerah Di Kepulauan (Studi Penataan Pemekaran Daerah di Kabupaten Lingga Tahun 2015-2025) Arianto, Bismar; Suradji, Suradji; Adhayanto, Oksep; Prastya, Imam Yudhi
Jurnal Selat Vol 3 No 1 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.965 KB)

Since 1999 until 2015, Riau Archipelago Province was a regency. Riau Archipelago had passed development process for six times. In 1999, Karimun Regency, Natuna Regency and Batam City were formed. In 2001, the administrative city of Tanjung Pinang was formed. In 2003, Lingga Regency was formed, and In 2008 Anambas Archipelago Regency was legalized. Until this time, the dynamic of development in Riau Archipelago Province is still powerful. The fact there are five of seven Regencies / cities are in effort to be developed. This dynamic of development also happened in Lingga Regency, eventhought with the smallest Regional Fund Budget in Riau Archipelago Province. the purpose of this study is to explain the efficient estimation and time for new autonomy region increament in Lingga Regency. The parameter of region systemation which is used in this study is based on outonomy region systemation in big design of region systemation in indonesia of 2010-2025 which considered the geography dimension, demography dimension and system dimension. this study concludes based on the dimension of geography, economy, financial system, public administration system, and regional government management system, Natuna Regency is able for one new autonomy region increment. however, based on dimension of demography, security and defence system, and politic and culture social system, Lingga Regency is not recommended for new autonomy Region increment. totally, maximum amount estimation of new autonomy region increment in Lingga until 2025 is only one new autonomy region. The efficient schedule for its development process is in 2019-2021. Key words : Region Development, Territory Systemation and New Autonomy Region

Fenomena Pemekaran Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan) Arianto, Bismar; Afrizal, Afrizal
Jurnal Selat Vol 1 No 1 (2013): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2326.255 KB)

Gejala pemekaran daerah di Indonesia sejak tahun 1999 cendrung meningkat. Mulai Oktober 1999 sampai Januari 2008 telah terbentuk 164 daerah baru yang terdiri dari 7 Provinsi baru, 134 Kabupaten baru, dan 23 Kota baru. Gejolak pemekaran daerah di berbagai daerah di Indonesia hingga hari ini terus berkembang. Meskipun hasil evaluasi pemekaran daerah menunjukkan prestasi yang tidak baik namun hingga kini masih banyak daerah di Indonesia yang berniat membentuk daerah otonom baru. Seperti yang terjadi di Provinsi Kepuluan Riau. Wacana tersebut diantaranya di Kabupaten Bintan, karimun dan kabupaten Lingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pemekaran daerah di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengalisa penyebab keinginan pemekaran daerah di Kabupaten Bintan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka dan wawancara. Kajian ini menyimpulkan adanya perubahan proses pemekaran di Kabupaten Bintan, dari Kabupaten Bintan Timur sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Utara sebagai kabupaten pemekaran, dalam perjalanannya berubah Kabupaten Bintan Utara menjadi kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Timur menjadi kabupaten pemekaran serta masih ada pro dan kontra dalam proses pemekaran ini, hal ini harus dikelola dengan baik untuk menghindari perpecahan di masyarakat. Kata Kunci : otonomi daerah dan pemekaran daerah

Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Tanjungpinang Arianto, Bismar
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1231.333 KB)

Selain sebagai hak masyarakat, keterbukaan informasi publik juga sekaligus  sebagai instrumen bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, karena semakin terbuka suatu pemerintahan maka akan semakin rendah tingkat penyelewengannya serta pemerintahannya semakin dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui persepsi masyarakat, civil society organization, dan aparatur pemerintah itu sendiri terhadap keterbukaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (SKPD) khususnya Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi terhadap keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cukup baik. Bila dilihat menurut tanggapan responden terhadap seluruh bentuk informasi, maka hanya terdapat satu bentuk informasi yang memperoleh tanggapan baik yakni informasi mengenai profil organisasi, selebihnya adalah cukup baik. Perlu penyamaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat/stakeholder mengenai prinsip penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, penyebarluasan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD juga perlu ditingkatkan, serta diperlukan pula peningkatan perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Rekrutmen Politik Calon Anggota Dprd Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sopian, muhammad; arianto, bismar
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.895 KB)

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggotaanggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik. Fungsi rekrutmen ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Objek penelitian adalah Kader Politik DPC Partai PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang dan calon-calon anggota legislatifnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun pengukuran dari pelaksanaan rekrutmen politik dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan pimpinan daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada PemilihanUmum Tahun 2014 mencakup indikator-indikator sebagai berikut : Model rekrutmen, Sumber Perekrutan dan Cara Seleksi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif lebih dominan menggunakan tipe kecendrungan partisan. Pada rekrutmen yang dilakukan oleh Partai PDIP Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka atau sumber perekrutan internal dan eksternal. Serta dalam melakukan rekrutmen bagi calon legislatifnya menggunakan metode ilmiah.

Kiprah Natsir dalam Memperjuangkan Negara Islam Indonesia Arianto, Bismar
Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.786 KB)

Polemik tentang agama dan negara adalah sebuah sejarah panjang dalam perjalananan bangsa Indonesia terutama terjadi pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pergulatan yang panjang tersebut ada keterlibatan Natsir yang merupakan bagian dari golongan Islam dalam beberapa momen penting soal agama dan negara ini. Tulisan ini ingin membahas tentang dinamika perdebatan dan upaya dari golongan Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dinamika perjuangan ini akan dibagi ke dalam tiga fase pembahasan. pertama perdebatan awal tahun kemerdekaan yaitu mulai dari tahun 1940-an, kedua, perdebatan di Konstituante dan ketiga perjuangan negara Islam pasca Natsir. Dari uraian tulisan ini dapat disimpulkan pertama, dinamika pergulatan ide dan gagasan tentang agama dan negara sudah berlangsung lama dalam sejarah kenegaraan Indonesia, mulai diera tahun 1930-an sampai dengan awal reformasi terus bergelora, hingga saat inipun masih berpotensi untuk tetap tumbuh, hal ini bisa dilihat dengan menguatkanya solidaritas kelompok Islam pasca pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2016. Kedua, dalam pergulatan tentang agama dan negara di Indonesia keterlibatan Natsir secara signifikan ada pada periode tahun 1940-an serta pada saat pembahasan dasar negara dalam sidang-sidang konstituante. Ketiga, gagasan atau pemikiran Natsir tentang negara Islam dapat dilihat dari pemikiran beliau mengenai ; Islam sebagai ideologi, gambaran negara Islam, negara sebagai alat dan bentuk negara Islam. Namun pandangan Natsir tentang negara Islam tidak terungkap secara komprehensif . Esensi utama yang dikemukan Natsir tentang negara Islam lebih bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist bisa diaktulalisasikan dalam kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan. Bagi Natsir persolaan mengurus negara bukan hanya permasalahan duniawi namun juga terkait dengan pertanggungjawaban manusia sebagai hamba Allah dimuka bumi.

PEMANFAATAN DANA DESA DAN KONTRIBUSI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH KEPULAUAN (STUDI DI KABUPATEN BINTAN) Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri; Bismar Arianto; Askarmin Askarmin
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 2 (2019): JIWBP
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Filosofi dasar dari dana desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Provinsi Kepuluan Riau sudah mendapatkan dana desa sebesar Rp. 706.512.687.000. desa-desa di Kabupaten Bintan hingga tahun 2018 sudah mengelola dana desa sebesar Rp.66.584.751.000. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk tahun 2016 sebesar 69,86% di bidang pembangunan, 26,36% di bidang pemberdayaan, sedangkan untuk tahun 2017 pemanfaatan dana desa sebesar 52,75% di bidang pembangunan, 46,03% dibidang pemberdayaan. Secara signifikan kontribusi yang dirasakan masyarakat dari dana desa yang signifikan pada penambahan sarana fisik dasar di desa seperti jalan desa, drainase, pembanguna PAUD, Posyandu dan lain-lain.Kontribusi dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat belum signifikan dirasakan, sebagian besar dana desa pada bidang ini dialokasikan untuk kegiatan pendirian dan penyertaan modal di BUMDes. Pada tahun tahun 2016 dari dana desa di Kabupaten Bintan berpotensi menyerap 1.910 orang tenaga kerja, dengan jangka waktu kerja selama dua bulan. Pada tahun tahun tahun 2017 dari dana desa di Kabupaten Bintan berpotensi menyerap 1.702 orang tenaga kerja, dengan jangka waktu kerja selama dua bulan.

Strategic Study on The Business Development of Regional Owned Enterprises in Tanjungpinang City S. Suryadi; F. Fatahurazak; Oksep Adhayanto; Bismar Arianto
Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business Vol. 2 No. 2 (2022): February - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grmapb.v2i2.192

PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (PT. TMB) is a Regional Owned Company in Tanjungpinang City; the company's current activities are: Running a business in the field of regional asset monitoring services in the form of leasing: stores and places of business by renting out to tenants as small entrepreneurs and traders of essential goods for the people of Tanjung City. This study aims to discover and explore the possibility of how BUMD can develop economic resources. This research focuses on identifying internal and external factors for what happened to PT. Tanjungpinang Makmur Bersama to be able to analyze the right business strategy to be implemented. The data collected in this study came from two sources: The primary data collection method was carried out by direct interviews with informants. The informants in this study are the management of PT. Tanjungpinang Makmur Bersama. Secondary data used in this research can be in the form of documents in the format of Financial Statements, Work Plans and Company Budgets, Company Business Plans. The results of the research are presented qualitatively and quantitatively in this study, while the managerial implications and suggestions are also explained in detail at the end of this study.

Memahami Front Pembela Islam: Gerakan Aksi Atau Negara Islam Bismar Arianto
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

ABSTRAKArtikel ini berupaya memahami Forum Pembela Islam (FPI) dalam konteks gerakan Islam. Pemahaman terhadap FPI menjadi penting sebab FPI termasuk gerakan politik berbasis nilai Islam yang termasuk berpengaruh secara politik di Indonesia. Pemahaman terhadap FPI perlu mengkaji dari segi tipologi pemikiran politik sebab itu akan menjadi alasan FPI selama ini bergerak sebagai gerakan politik. Tipologi pemikiran FPI menjadi hal menarik jika dikaitkan dengan pembahasan mengenai relasi Islam dengan politik termasuk kedudukan Islam dalam teori negara.Kata Kunci: FPI, Pemikiran, Negara, Gerakan Politik

Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Tanjungpinang Bismar Arianto
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1231.333 KB)

Selain sebagai hak masyarakat, keterbukaan informasi publik juga sekaligus sebagai instrumen bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, karena semakin terbuka suatu pemerintahan maka akan semakin rendah tingkat penyelewengannya serta pemerintahannya semakin dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui persepsi masyarakat, civil society organization, dan aparatur pemerintah itu sendiri terhadap keterbukaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (SKPD) khususnya Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi terhadap keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cukup baik. Bila dilihat menurut tanggapan responden terhadap seluruh bentuk informasi, maka hanya terdapat satu bentuk informasi yang memperoleh tanggapan baik yakni informasi mengenai profil organisasi, selebihnya adalah cukup baik. Perlu penyamaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat/stakeholder mengenai prinsip penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, penyebarluasan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD juga perlu ditingkatkan, serta diperlukan pula peningkatan perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Rekrutmen Politik Calon Anggota Dprd Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) muhammad sopian; bismar arianto
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.895 KB)

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggotaanggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik. Fungsi rekrutmen ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Objek penelitian adalah Kader Politik DPC Partai PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang dan calon-calon anggota legislatifnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun pengukuran dari pelaksanaan rekrutmen politik dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan pimpinan daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada PemilihanUmum Tahun 2014 mencakup indikator-indikator sebagai berikut : Model rekrutmen, Sumber Perekrutan dan Cara Seleksi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif lebih dominan menggunakan tipe kecendrungan partisan. Pada rekrutmen yang dilakukan oleh Partai PDIP Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka atau sumber perekrutan internal dan eksternal. Serta dalam melakukan rekrutmen bagi calon legislatifnya menggunakan metode ilmiah.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search