Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
muhamad rusjana
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM PPAT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN (Studi Di Polresta Bandar Lampung Dan Ppat Wilayah Kota Bandar Lampung) ainun desmarini; Lina Maulidiana; muhamad rusjana
VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i2.1732

Abstract

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus tetap teliti supaya tidak menemui masalah yang dapat membahayakan profesinya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah dipalsukannya dokumen berupa KTP maupun sertifikat lainnya oleh pengguna jasa PPAT. Dengan demikian penting untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT pada pelaksanaan jual beli tanah dalam hal adanya dokumen yang dipalsukan oleh pemohon serta faktor penghambat perlindungan hukum terhadap PPAT pada pelaksanaan jual beli tanah dalam hal adanya dokumen yang dipalsukan oleh pemohon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PPAT pada pelaksanaan jual beli tanah dalam hal adanya dokumen yang dipalsukan oleh pemohon adalah menekankan pola preventif yaitu dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. Penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen dalam jual beli tanah yang dalam hal ini dilakukan oleh penghadap PPAT bisa dijatuhi pidana telah menyuruh memasukan keterangan palsu identitas, dokumen, data palsu kepada PPAT kedalam akta otentik. PPAT yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas tidak bisa/dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak/partij akte yang dibuat.
Transformasi Pendekatan Hukum Agraria melalui Manajemen Konflik terhadap Kebijakan Pertanahan di Indonesia M. Harviend Gilang Perdana; Zanuar Barep Prasetyo; Muhamad Rusjana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5077

Abstract

Analisis transformasi pendekatan hukum agraria dari model represif menuju pendekatan partisipatif melalui integrasi teori manajemen konflik dalam kebijakan pertanahan di Indonesia. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini mengkaji dinamika konflik agraria, keterlibatan aktor negara dan non-negara, serta efektivitas lembaga resolusi konflik seperti GTRA. Studi ini juga menyoroti contoh kasus konflik masyarakat adat Dayak dan PT Sintang Raya sebagai ilustrasi problematik implementasi kebijakan. Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, peraturan, dan laporan CSO dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Analisis dilakukan secara tematik dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif memberikan peluang untuk membangun keadilan agraria yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, implementasi teori manajemen konflik dalam praktik kebijakan masih menghadapi tantangan berupa resistensi birokrasi, disharmonisasi regulasi, serta ketimpangan akses informasi. Keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada kapasitas lembaga, kemauan politik, dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi kebijakan lintas sektor, penguatan kapasitas SDM, serta sistem evaluasi berbasis keadilan sosial. Dengan demikian, pendekatan manajemen konflik dapat berfungsi sebagai kerangka kerja transformatif dalam menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
Co-Authors ainun desmarini Lina Maulidiana M. Harviend Gilang Perdana Zanuar Barep Prasetyo