Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Devotion: Journal Corner of Community Service Ipso Jure
Andriansyah Kartadinata
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TANAH DI PROVINSI LAMPUNG Fathur Rachman; Irwan Jaya Diwirya; Andriansyah Kartadinata
VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.784 KB) | DOI: 10.24967/vt.v5i2.1770

Abstract

Umumnya sengketa tanah yang terjadi di Indonesia adalah sengketa hak atas tanah yang dilanggar. Tak heran jika tanah menjadi milik khusus yang tak henti-hentinya memicu berbagai pertikaian sosial yang pelik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung dan untuk mengetahui penyelesaian praktik pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan sumber data meliputi data sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan kepustakaan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, dan pengolahan data dilakukan dengan seleksi data dan klasifikasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1. Praktek pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung dikarenakan adanya keinginan untuk memiliki tanah tersebut. Sehingga pelaku termotivasi untuk memiliki tanah tersebut karena tanah tersebut memiliki potensi yang sangat besar sehingga pelaku menggunakan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk dengan memalsukan sertifikat tanah. Yang kedua adalah dia merasa bahwa tanah itu miliknya, biasanya seseorang mendapat informasi dari keluarganya bahwa itu adalah tanah. dari nenekmu tetapi lokasi benda itu tidak jelas. Sehingga ia termotivasi dan merasa berhak atas tanah tersebut sehingga membuat sertifikat tanah atas tanah yang diinginkannya. Padahal di atas tanah itu sudah melekat hak orang lain. Disinilah sering timbul sengketa tanah dengan membawa sertifikat tanah masing-masing. Faktor ketiga adalah mengubur hak milik orang lain atas tanah tersebut. Misalnya, seseorang yang sudah lama tinggal dan menggarap tanah bersertifikat kemudian menjual tanah tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut tidak memiliki sertifikat tanah. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh orang lain dan dibuatkan sertipikat tanah dengan mencantumkan akta jual beli, sehingga mengakibatkan dua sertipikat hak milik atas tanah tersebut, hal ini tentu saja merugikan pemilik asli sertipikat tanah tersebut.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN METODE PHISING OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG Yuli Purwanti; Fathur Rachman; Tedi Gunawan; Andriansyah Kartadinata
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2088

Abstract

Tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media transaksi elektronik yang dilakukan oleh oknum pelaku kejahatan selama ini meningkatkan jumlah tindak pidana phising yang terjadi di Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan metode phising oleh Kepolsian Derah Lampung; dan 2) modus operandi tindak pidana penipuan dengan metode phising di Provinsi Lampung. Metode penelitian terdiri dari pendekatan masalah menggunakan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenisnya data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seleksi data dan klasifikasi data. Dari hasil penelitian, disimpulkan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui metode phising dapat menggunakan kebijakan penal atau pun non penal. Modus operandi tindak pidana dengan metode phising di Provinsi Lampung Phising  dialukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telephone, email ataupun pesan teks. Seolah-olah dari lembaga resmi, namun sebetulnya mereka ingin menggali supaya kita memberikan data-data pribadi kita menggunakan sofware atau tools.
Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Advokat Di Kota Bandar Lampung Andriansyah Kartadinata; Irwan Jaya Diwirya; Satrya Surya Pratama
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2402

Abstract

Notaries in making authentic deeds are guaranteed by law, so notaries mean that they have a very noble position, have high dignity because the position of notary is given by the government on behalf of the state to meet the needs of society in the field of civil law. Efforts to maintain the good name of the notary's position, in carrying out their duties, the notary has certain restrictions that must be obeyed, the notary may also not perform other work that is contrary to religious norms, decency or propriety that may affect the honor and dignity of a notary based on statutory provisions and professional code of ethics. The legal issues discussed in this paper are the legal consequences of a notary having concurrent positions, as well as the position of the deed issued by the notary.The method used in this study uses legal research, which is an alternative approach that examines doctrinal studies of law with regard to the legal issues studied, namely the legal consequences of the notary's position and the deeds he made and are associated with the theory of legal certainty as the basis for the regulations that have been made and promulgated, runs clearly, logically, and does not cause multiple interpretations.The results of the discussion explain that the legal consequences of a notary who holds concurrent positions as an advocate, the notary's profession does not solely apply as stipulated in the legislation and professional code of ethics, and the legal consequences of a deed issued by a notary if the notary holds concurrent positions is equivalent to an underhanded or void agreement by law.The conclusion drawn from this research is that notaries are not allowed to hold concurrent positions in order to protect the notary professional organization so that conflicts of interest do not occur, while the legal consequences of a deed made when a notary is subject to sanctions due to concurrent positions loses the form of an authentic deed.
Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Masayu Robianti; Fathur Rachman; Andriansyah Kartadinata
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2586

Abstract

This study aims to analyze the reasons for the legislators to change the setting of the minimum age for marriage for women according to the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Amendment to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The choice of this theme is based on the constitutional background in the previous Marriage Law, the contents of Article - Marriage Law Number 16 of 2019 are not in line with the law that was born later, namely Law 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: what are the reasons for the legislators to change the minimum marriage limit based on the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code for Amendments to the Marriage Law. This research is a normative juridical research, using historical approach (historical approach) and statutory approach (statue approach). and the statutory approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author were analyzed. The results of this study the reasons for the legislators to change the minimum marriage limit for women based on the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Amendment to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage is the result of this research. Philosophically, this is to eliminate discrimination in the acquisition of basic rights and constitutional rights arising from differences in the minimum age limit for marriage as stipulated in Law no. 16 of 2019. Sociologically, this is to prevent the occurrence of early marriage which will have a further impact on the occurrence of pregnant women and childbirth at an early age which are at high risk for the health of the mother and baby. Juridically, this is a fulfillment of the mandate of the Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 related to the unification of the minimum age for marriage between men and women, synchronizing the law alongside the Child Protection Act, and part of ensuring the ability to act within the law.
Training on the Utilization of Cloud Storage and Data Encryption in the Archiving of Authentic Deeds by Notaries on Sebesi Island, South Lampung Rendy Renaldy; Andriansyah Kartadinata; Eko Aziz Apriadi
Devotion: Journal Corner of Community Service Vol. 4 No. 2 (2025): November
Publisher : CV. Tripe Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54012/devotion.v4i2.649

Abstract

This community service activity focuses on improving the digital literacy of notaries and prospective notaries in Pulau Sebesi, South Lampung, regarding the secure archiving of authentic deeds through cloud storage and data encryption. The purpose of this program is to enhance understanding of legal and technological aspects of digital archiving in accordance with the Notary Law and the Electronic Information and Transactions Law. The method used was a participatory-collaborative approach involving legal socialization, technical training, and direct mentoring. Participants were introduced to encryption practices and the use of cloud platforms for secure document management. The results showed an increase in participants’ knowledge and skills in applying digital security principles to notarial archives, as well as the formation of a digital notary group committed to continuing technological adaptation for legal documentation in remote island areas.
Legal Certainty in Sharia Business Contracts: Protecting the Rights of Contracting Parties Lina Maulidiana; Nugroho Noto Diharjo; Andriansyah Kartadinata
Ipso Jure Vol. 3 No. 9 (2026): Ipso Jure - October
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/d0mbge30

Abstract

Legal certainty is the precondition on which contractual trust in Islamic commerce is built, yet Sharia business contracts in Indonesia operate at the intersection of religious normativity, civil law, and sector-specific regulation. This article examines how legal certainty is constructed in Sharia business contracts and how the rights of contracting parties are protected when that certainty falters. Using a normative juridical method supported by statutory, conceptual, and case approaches, the study analyses statutes, a landmark constitutional decision, fatwas of the National Sharia Council, and scholarship published between 2021 and 2026. The findings show that certainty is produced by three interlocking layers: the substantive validity requirements drawn from fiqh muamalah and the Civil Code, the institutional architecture that turns fatwas into enforceable obligations, and the procedural forum in which disputes are finally adjudicated. Uncertainty persists where fatwas lack direct statutory force, where standard clauses displace genuine bargaining, where court decisions on the same contract type diverge, and where digital platforms outpace regulation. The article argues that protecting contracting parties requires a shift from formal compliance to substantive fairness grounded in balance, transparency, and good faith, supported by clearer dispute clauses, a codified role for fatwas, and digitally aware supervision. The study concludes with recommendations for legislators, regulators, courts, and contract drafters.
Co-Authors Eko Aziz Apriadi Fathur Rachman Fathur Rachman Irwan Jaya Diwirya Lina Maulidiana Nugroho Noto Diharjo Rendy Renaldy Robianti, Masayu Satrya Surya Pratama Tedi Gunawan Yuli Purwanti