Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Yuli Purwanti
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDATANGAN PADA DELIK ADUAN SECARA NON LITIGASI (Studi Kasus Polres Tanggamus) setiawan setiawan; Dwi Putri Melati; Yuli Purwanti
VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i2.1730

Abstract

Kejahatan pemalsuan tandatangan mengandung sistem ketidak benaran dan merupakan suatu bentuk tindak pidana. Namun penyelesaian secara non litigasi dapat ditempuh sebagai bentuk restorative justice dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan. Dengan demikian maka akan tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan secara non litigasi dengan menagngkat salah satu contoh kasus yang terdapat di Polres Tanggamus, dan apakah faktor penghambat terhadap penyelesaian tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan secara non litigasi.Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil pembahasan disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan yang dilakukan Supendi kepada Anton diselesaikan dengan cara non litigasi dikarenakan korban Anton meminta penyidik menghentikan penyidikan dan mencabut laporannya dengan alasan sudah terjadi kesepakatan damai dan tersangka Supendi sudah membayar hutang dan mengembalikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada Anton. Faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidan pemalsuan tandatangan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanggamus yaitu hambatan dari aspek komponen dan hambatan dari aspek substantif, struktur maupun kultur.
Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee Karmuz Karmuz; Fathur Rachman; Yuli Purwanti
VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v1i2.696

Abstract

The ground is important for the community resources, good as a medium growing plants, and as a space or container place performs various functions. Land in relation to the issue, the government issued the law number 5 1960 re basic provisions concerning the fundamentals of agrarian affairs (UUPA). Next, as a form of uupa to this is that the , the government issued the act of number 56 prp 1960 on the provision of it a bit and government regulation no 224 1961 on the implementation of the subdivision of land and the provision of compensation, in article 3 paragraph (1) PP no. 1 224 1961 jo article 1 PP no. 1 41 years 1964 arranged the prohibition of land as guntai /absentee ownership. Highlights the difficulty in this research is what factors causing the occurrence of ownership of land as absentee in the city of bandar lampung and the role of national land agency bpn make glad the city of bandar lampung in overcome or solve the problems of their lands were absent.The kind of research used in this research is research descriptive namely research that seeks, described a symptom the, the incident happened when now to focus on actual problems as they are at the time of the visit.Approach that is used is the methodology of juridical law sosiologis.proses collection of data consists of the study of literature and field study. Next, the method of analysis in a qualitative analysis. The result showed that the cause of the absentee land ownership is the lack of legal awareness, community cultural factors, the law enforcement officials, the infrastructure and economic factors.The role of the national land agency to address the absentee land ownership in the city of bandar lampung by controlling the administration and control, law and to prevent new absentee land ownership of land agency kordinasi badly needed by the related agencies and, district the village head and PPAT / notary.
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Geger Agung Ariwibowo; Ria Delta; Yuli Purwanti
VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i1.770

Abstract

AbstrakDalam kehidupan masyarakat banyak dijumpai buruh perempuan outsourcing yang tertipu oleh agen, mereka direkrut untuk dipekerjakan sebagai PRT baik hasil di luar negeri atau, namun nyatanya mereka rawan dipekerjakan sebagai PSK atau PSK. Sudah bertahun-tahun di Indonesia trafficking tidak asing tetapi merupakan isu nasional bahkan internasional yang sampai saat ini belum kita temukan point tersebut. Permasalahan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum mendasari kejahatan terhadap trafficking dan hukum apa yang mengulangi trafficking apa.Terdiri dari, Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, normatif pendekatan suatu masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis jenis datanya terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan sekunder. Data sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi lapangan. Pengolahan data yang dilakukan antara lain pemilihan data analisis data dan klasifikasi data yang digunakan adalah kualitatif.Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang mulai dari proses penyidikan sampai dengan pengadilan dengan bukti memenuhi unsur kejahatan perdagangan yang terbukti yaitu, unsur setiap orang, unsur pelaksana rekrutmen, unsur pelaksana, pelaksana perintah, dan yang terlibat dilakukan sekarang setelah melihat unsur-unsur di atas terdakwa telah dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan tindak pidana perdagangan orang karena selain dari perdagangan orang merugikan para korbannya mereka juga menerima bantuan sehingga perlu mendapatkan pidana yang lebih berat.Kata kunci: Penerima jasa, perdagangan manusia, pekerjaan.
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI Rohmadi Rohmadi; Fathur Rachman; Yuli Purwanti
VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i1.766

Abstract

AbstrakPencurian kendaraan bermotor dengan berbagai modus kejahatan yang kebetulan merupakan fenomena tersendiri di masyarakat, sehingga diperlukan kajian tentang pencurian kendaraan bermotor aspek kriminolgi untuk ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertangungjawaban tindak pidana terdadap pencurian tersebut. kendaraan bermotor dan segala rintangan yang dihadapi tanggamus polisi atas pencurian kendaraan bermotor.Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif normatif, dengan mengadopsi pendekatan permasalahan yurdis normatif dan yuridis empiris. Jenisnya berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Strategi pemilihan data pengolahan data meliputi data dan klasifikasi, sedangkan dalam analisis data kualitatif analisis.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pidana yang diinterogasi tersangka pencurian kendaraan bermotor adalah pelaku pidana pidana atas pengadila pencurian kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Polsek Kota Agung Tanggamus dalam penyidikan ini namun hanya berkasnya yang diserahkan kepada kejaksaan untuk dikejar. Kendala yang dihadapi tanggamus polisi dalam mengurangi pencurian kendaraan adalah kurangnya penegakan hukum atar koordinat sehingga hakim menjatuhkan hukuman kepadanya dalam memutuskan atau memberikan hukuman yang terlalu ringan. Hal ini mengarah pada tindakan pencegahan pencurian kendaraan bermotor dan berpotensi berulang kali mengatakan kejahatan itu. 
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN METODE PHISING OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG Yuli Purwanti; Fathur Rachman; Tedi Gunawan; Andriansyah Kartadinata
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2088

Abstract

Tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media transaksi elektronik yang dilakukan oleh oknum pelaku kejahatan selama ini meningkatkan jumlah tindak pidana phising yang terjadi di Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan metode phising oleh Kepolsian Derah Lampung; dan 2) modus operandi tindak pidana penipuan dengan metode phising di Provinsi Lampung. Metode penelitian terdiri dari pendekatan masalah menggunakan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenisnya data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seleksi data dan klasifikasi data. Dari hasil penelitian, disimpulkan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui metode phising dapat menggunakan kebijakan penal atau pun non penal. Modus operandi tindak pidana dengan metode phising di Provinsi Lampung Phising  dialukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telephone, email ataupun pesan teks. Seolah-olah dari lembaga resmi, namun sebetulnya mereka ingin menggali supaya kita memberikan data-data pribadi kita menggunakan sofware atau tools.
PENDAMPINGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI DESA BERBASIS WEBSITE DI DESA MERAK BELANTUNG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Yuli Purwanti; Muhammad Rasid; Muhammad Lutfi; Mungafif Mungafif; Sri Wantoro; Tedi Gunawan
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2026): Volume 5 Nomor 1, Mei 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jm-pkm.v5i1.3428

Abstract

Desa Merak Belantung merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Administrasi desa dianggap penting karena merupakan suatu keharusan bagi pemerintah desa untuk mengetahui pelayanan administrasi yang ada di desa. Sistem administrai desa yang dilakukan secara manual memang banyak kendala dan kekurangannya. Dengan berkembangnya sistem informasi, pengetahuan dan teknologi saat ini tidak hanya di sektor-sektor Pembangunan infrastruktur dan teknologi saja akan tepai juga sampai kepada sistem administarsi desa. Metode pelaksanaan pendampingan digitalisasi Desa ini yaitu kolaborasi antara Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dengan Desa Merak Belantung yaitu dengan cara melaksanakan pendampingan dan pelatihan. Penyuluhan dan pelatihan  ini diadakan di Balai Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan dihadiri oleh perangkat desa serta perwakilan masyarakat. Dengan adanya digitalisasi desa diharapkan Desa  Merak Belantung terutama masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan layanan administrasi desa tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Penyuluhan dan pendampingan digitalisasi desa dapat membantu aparatur desa memahami dasar-dasar penggunaan teknologi digital, seperti cara mengoperasikan komputer, menggunakan internet, mengelola website desa, aplikasi desa digital dari pemerintah dan juga memanfaatkan berbagai aplikasi yang bermanfaat, serta warga desa dapat mengakses website desa. Setelah kegiatan terlaksana dampaknya apartur desa dapat mengoprasikan website Desa, aplikasi desa digital dan Masyarakat juga mengetahi dan dapat mengakses website Desa untuk mengetaui beragai informasi dan mendapatkan pelayanan publik.
Pendampingan Revitalisasi Rumah Anak Bahari sebagai Pusat Literasi di Desa Merak Belantung Yunita Mauliana; Yuli Purwanti; Sukarsih Sukarsih; Yayan Febriyanto; Ihwanudin Ma’ruf; Apriyanto Apriyanto; Nur Handoko
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI Vol 5 No 2 (2025): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI
Publisher : Universitas Methodist Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46880/methabdi.Vol5No2.pp230-236

Abstract

Rumah Anak Bahari in Merak Belantung Village, Kalianda District, South Lampung Regency, is a reading facility initiated by the Indonesian Navy through the Pesisir Village Renovation II program in March 2016. However, the infrastructure at the Rumah Anak Bahari has deteriorated and the books has become inadequate. Beside that, children's interest in reading is increasingly eroded by gadgets and less useful digital content. Therefore, the purpose of this activity is to revitalize Rumah Anak Bahari by revitalizing the existing facilities and infrastructure so that Rumah Anak Bahari can be used as a literacy center, creating a comfortable educational space for children and adolescents, reducing dependence on gadgets, increasing knowledge, and instilling a love of literacy. This activity began with coordination with village officials and the management of Rumah Anak Bahari, followed by the implementation of revitalization activities, such as repairing signs, repainting the building, arranging the reading room, and making seating. Final stage was the handover of books as additional literature. This revitalization not only focuses on physical improvements and the provision of quality book, but also as a safe and educational space for children and adolescents in Merak Belantung Village.
MEMISKINKAN KORUPTOR SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN POLITIK HUKUM INDONESIA Yuli Purwanti; Eka Ubaya Taruna Rauf; Satriya Surya Pratama; Mohammad Lutfi; Irwan Jaya Diwirya; Mirwansyah Mirwansyah
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2025): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/12357882

Abstract

Memiskinkan koruptor sebagai politik hukum pidana dalam hal pemberantasan korupsi  dan pemiskinan koruptor juga dianggap sebagai langkah yang efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta tidak melanggar hak asasi manusia karena yang disita adalah hasil korupsi yang merupakan kekayaan yang dimiliki  masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis  hukum pidana dari aspek sosiologis tentang memiskinkan koruptor sebagai Upaya penegakan hukum dan politik hukum Indonesia dari aspek yuridis dan sosiologis. dari korupsi yang dialihkan ke pihak lain untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak korupsinya Dalam penerapannya memiskinkan  koruptor tersebut adalah dengan, harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana akan terkuras karena selain membayar uang pengganti sebesar dana yang terbukti dikorup dalam sidang pengadilan, juga membayar denda yang ditetapkan pengadilan. Memiskinkan koruptor segera mungkin untuk ditegaskan dalam sebuah peraturan yang jelas agar dapat menjadi arah kebijakan atau politik hukum pidana pada tindak pidana korupsi. Menerapkan undang-undang pencucian uang sebagai Upaya memiskinkan koruptor. Salah satu upaya dalam memiskinkan koruptor yang telah dilakukan selama ini adalah dengan menerapkan undang-undang pencucian uang, untuk mengungkap hasil.
Co-Authors Andriansyah Kartadinata Apriyanto Apriyanto Dwi Putri Melati Fathur Rachman Fathur Rachman Geger Agung Ariwibowo Ihwanudin Ma’ruf Irwan Jaya Diwirya Karmuz Karmuz Mauliana, Yunita Mirwansyah Mirwansyah Mohammad Lutfi Muhammad Lutfi Muhammad Rasid Mungafif Mungafif Nur Handoko Rauf, Eka Ubaya Taruna Ria Delta Rohmadi Rohmadi Satriya Surya Pratama setiawan setiawan Sri Wantoro Sukarsih Sukarsih Tedi Gunawan Tedi Gunawan Yayan Febriyanto