Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Yuli Purwanti
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDATANGAN PADA DELIK ADUAN SECARA NON LITIGASI (Studi Kasus Polres Tanggamus) setiawan setiawan; Dwi Putri Melati; Yuli Purwanti
VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i2.1730

Abstract

Kejahatan pemalsuan tandatangan mengandung sistem ketidak benaran dan merupakan suatu bentuk tindak pidana. Namun penyelesaian secara non litigasi dapat ditempuh sebagai bentuk restorative justice dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan. Dengan demikian maka akan tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan secara non litigasi dengan menagngkat salah satu contoh kasus yang terdapat di Polres Tanggamus, dan apakah faktor penghambat terhadap penyelesaian tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan secara non litigasi.Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil pembahasan disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan yang dilakukan Supendi kepada Anton diselesaikan dengan cara non litigasi dikarenakan korban Anton meminta penyidik menghentikan penyidikan dan mencabut laporannya dengan alasan sudah terjadi kesepakatan damai dan tersangka Supendi sudah membayar hutang dan mengembalikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada Anton. Faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidan pemalsuan tandatangan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanggamus yaitu hambatan dari aspek komponen dan hambatan dari aspek substantif, struktur maupun kultur.
Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee Karmuz Karmuz; Fathur Rachman; Yuli Purwanti
VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v1i2.696

Abstract

The ground is important for the community resources, good as a medium growing plants, and as a space or container place performs various functions. Land in relation to the issue, the government issued the law number 5 1960 re basic provisions concerning the fundamentals of agrarian affairs (UUPA). Next, as a form of uupa to this is that the , the government issued the act of number 56 prp 1960 on the provision of it a bit and government regulation no 224 1961 on the implementation of the subdivision of land and the provision of compensation, in article 3 paragraph (1) PP no. 1 224 1961 jo article 1 PP no. 1 41 years 1964 arranged the prohibition of land as guntai /absentee ownership. Highlights the difficulty in this research is what factors causing the occurrence of ownership of land as absentee in the city of bandar lampung and the role of national land agency bpn make glad the city of bandar lampung in overcome or solve the problems of their lands were absent.The kind of research used in this research is research descriptive namely research that seeks, described a symptom the, the incident happened when now to focus on actual problems as they are at the time of the visit.Approach that is used is the methodology of juridical law sosiologis.proses collection of data consists of the study of literature and field study. Next, the method of analysis in a qualitative analysis. The result showed that the cause of the absentee land ownership is the lack of legal awareness, community cultural factors, the law enforcement officials, the infrastructure and economic factors.The role of the national land agency to address the absentee land ownership in the city of bandar lampung by controlling the administration and control, law and to prevent new absentee land ownership of land agency kordinasi badly needed by the related agencies and, district the village head and PPAT / notary.
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Geger Agung Ariwibowo; Ria Delta; Yuli Purwanti
VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i1.770

Abstract

AbstrakDalam kehidupan masyarakat banyak dijumpai buruh perempuan outsourcing yang tertipu oleh agen, mereka direkrut untuk dipekerjakan sebagai PRT baik hasil di luar negeri atau, namun nyatanya mereka rawan dipekerjakan sebagai PSK atau PSK. Sudah bertahun-tahun di Indonesia trafficking tidak asing tetapi merupakan isu nasional bahkan internasional yang sampai saat ini belum kita temukan point tersebut. Permasalahan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum mendasari kejahatan terhadap trafficking dan hukum apa yang mengulangi trafficking apa.Terdiri dari, Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, normatif pendekatan suatu masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis jenis datanya terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan sekunder. Data sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi lapangan. Pengolahan data yang dilakukan antara lain pemilihan data analisis data dan klasifikasi data yang digunakan adalah kualitatif.Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang mulai dari proses penyidikan sampai dengan pengadilan dengan bukti memenuhi unsur kejahatan perdagangan yang terbukti yaitu, unsur setiap orang, unsur pelaksana rekrutmen, unsur pelaksana, pelaksana perintah, dan yang terlibat dilakukan sekarang setelah melihat unsur-unsur di atas terdakwa telah dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan tindak pidana perdagangan orang karena selain dari perdagangan orang merugikan para korbannya mereka juga menerima bantuan sehingga perlu mendapatkan pidana yang lebih berat.Kata kunci: Penerima jasa, perdagangan manusia, pekerjaan.
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI Rohmadi Rohmadi; Fathur Rachman; Yuli Purwanti
VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i1.766

Abstract

AbstrakPencurian kendaraan bermotor dengan berbagai modus kejahatan yang kebetulan merupakan fenomena tersendiri di masyarakat, sehingga diperlukan kajian tentang pencurian kendaraan bermotor aspek kriminolgi untuk ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertangungjawaban tindak pidana terdadap pencurian tersebut. kendaraan bermotor dan segala rintangan yang dihadapi tanggamus polisi atas pencurian kendaraan bermotor.Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif normatif, dengan mengadopsi pendekatan permasalahan yurdis normatif dan yuridis empiris. Jenisnya berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Strategi pemilihan data pengolahan data meliputi data dan klasifikasi, sedangkan dalam analisis data kualitatif analisis.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pidana yang diinterogasi tersangka pencurian kendaraan bermotor adalah pelaku pidana pidana atas pengadila pencurian kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Polsek Kota Agung Tanggamus dalam penyidikan ini namun hanya berkasnya yang diserahkan kepada kejaksaan untuk dikejar. Kendala yang dihadapi tanggamus polisi dalam mengurangi pencurian kendaraan adalah kurangnya penegakan hukum atar koordinat sehingga hakim menjatuhkan hukuman kepadanya dalam memutuskan atau memberikan hukuman yang terlalu ringan. Hal ini mengarah pada tindakan pencegahan pencurian kendaraan bermotor dan berpotensi berulang kali mengatakan kejahatan itu. 
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN METODE PHISING OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG Yuli Purwanti; Fathur Rachman; Tedi Gunawan; Andriansyah Kartadinata
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 01 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i01.2088

Abstract

Tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media transaksi elektronik yang dilakukan oleh oknum pelaku kejahatan selama ini meningkatkan jumlah tindak pidana phising yang terjadi di Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan metode phising oleh Kepolsian Derah Lampung; dan 2) modus operandi tindak pidana penipuan dengan metode phising di Provinsi Lampung. Metode penelitian terdiri dari pendekatan masalah menggunakan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenisnya data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seleksi data dan klasifikasi data. Dari hasil penelitian, disimpulkan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui metode phising dapat menggunakan kebijakan penal atau pun non penal. Modus operandi tindak pidana dengan metode phising di Provinsi Lampung Phising  dialukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telephone, email ataupun pesan teks. Seolah-olah dari lembaga resmi, namun sebetulnya mereka ingin menggali supaya kita memberikan data-data pribadi kita menggunakan sofware atau tools.
Co-Authors Andriansyah Kartadinata Dwi Putri Melati Fathur Rachman Fathur Rachman Geger Agung Ariwibowo Karmuz Karmuz Ria Delta Rohmadi Rohmadi setiawan setiawan Tedi Gunawan