Articles
<![CDATA[Pengaruh Pengungkapan Other Comprehensive Income Terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 ]]>
<![CDATA[Novita Sari, Via]]>;
<![CDATA[Surya, Firman]]>;
<![CDATA[Rosita, Irda]]>
<![CDATA[ Akuntansi dan Manajemen Vol. 14 No. 2 (2019): Akuntansi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30630/jam.v14i2.22
<![CDATA[This study aims to examine the effect of other comprehensive income disclosure towards value relevance of accounting information with the audit quality as moderating variables. The data used in this study is the secondary data obtained from the financial statements of consumer goods industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2015-2017. The sampling technique used by using purposive sampling and it obtained the sample of 34 consumer goods industry companies. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis and dummy variable moderation test (sub-group) using SPSS version 20. The results showed that the disclosure of other comprehensive income do not affect the value relevance of accounting information which is moderated by audit quality.]]>
<![CDATA[Merancang Aplikasi Database Keuangan untuk Pengelolaan Keuangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) ]]>
<![CDATA[Irda Rosita]]>;
<![CDATA[Eliyanora]]>;
<![CDATA[Diyah Hastiyahsari]]>
<![CDATA[ Akuntansi dan Manajemen Vol. 13 No. 1 (2018): Akuntansi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30630/jam.v13i1.34
<![CDATA[Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) dapat menjadi solusi alternatif pemerataan aliran listrik di berbagai daerah yang tidak terjangkau oleh PLN. PLTMh umumnya dikelola secara swadaya oleh masyarakat yang berada disekitar PLTMh tersebut. Akan tetapi, jika PLTMh yang tidak dikelola dengan baik, akan mengakibatkan PLTMh tidak berfungsi karena ketiadaan pendanaan untuk menutupi biaya operasional PLTMh, terutama biaya pemeliharaan turbin. Oleh karena itu, pengurus PLTMh perlu diberikan pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan dibuatkan sebuah aplikasi pengelolaan keuangan yang dapat membantu pengurus dalam pelaporan keuangannya. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Korong Wonorejo, Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat merupakan sebuah PLTMh yang didirikan atas keinginan warga desa Wonorejo untuk memiliki listrik di daerahnya. Saat ini, pengurus PLTMh Wonorejo melakukan pencatatan transaksi secara manual. Hal ini mengakibatkan pengurus PLTMh tidak dapat menyediakan informasi keuangan yang bersifat real time. Setelah dilakukan survey awal untuk melihat pencatatan yang dilakukan, dirancangkanlah sebuah aplikasi databse keuangan dengan menggunakan Microsoft Access 2010. Diharapkan setelah menggunakan aplikasi ini, pengurus dapat menyiapkan pelaporan keuangan dengan lebih cepat dan mudah dan dari segi penyimpanan data menjadi lebih rapi dan efisien.]]>
<![CDATA[Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang ]]>
<![CDATA[Andriani, Wiwik]]>;
<![CDATA[Rosita, Irda]]>;
<![CDATA[Ihsan, Hidayatul]]>
<![CDATA[ Akuntansi dan Manajemen Vol. 10 No. 2 (2015): Akuntansi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30630/jam.v10i2.105
<![CDATA[Government Performance Accountability Report (LAKIP) as a part of Government Performance Accountability System (SAKIP) has an important role in good governance implementation in every government agency. This study aims to observe the implementation of SAKIP in oreder to achieve good governance in Padang State of Polytechnic (PNP). Based on LAKIP review by Directorate General of Higher Education in 2011, PNP got “Adequate†result. The LAKIP review result increased in 2012 and 2013. Data was collected through questionnaires based on government agency performance accountability woking paper relesed in Regulation of the Minister of State for Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 13/2010. Items to be evaluated are (1) performance planning (Strategic Plan/Renstra), Annual Performace Plan/Renja, and Performance Establisment), (2) performance meaurement, (3) performance repoting, (4) performance evaluation, and (5) performance achievement.]]>
<![CDATA[Administrasi Keuangan untuk Baitul Mal wat Tamwil (BMT) ]]>
<![CDATA[Rosita, Irda]]>;
<![CDATA[Surya, Firman]]>;
<![CDATA[Eliyanora]]>
<![CDATA[ Akuntansi dan Manajemen Vol. 10 No. 1 (2015): Akuntansi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30630/jam.v10i1.107
<![CDATA[Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akan tetapi karena permasalahan birokrasi dan terikat dengan undang-undang perbankan yang berlaku, BMItidak dapat mencapai lapisan paling bawah masyarakat Indonesia, sehingga dibentuklah lembaga keuangan alternatif yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang tidak hanya berorientasi aspek bisnis tetapai juga aspek sosial. BMT Mesjid Raya Koto Baru dan Mesjid Al Manar merupakan lembaga keuangan ekonomi mikro yang berbasis di Solok, Sumatera Barat. Kedua BMT ini telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kecil sekitar BMT tersebut, melalui penyaluran pinjaman lunak. Semua dana BMT berasal dari sumbangan donatur dalam jumlah yang masih sangat terbatas. Peluang penambahan sumber pendanaan BMT masih besar melalui hibah pemerintah dan tambahan sumbangan donatur. Namun, karena keterbatasan BMT dalam memberikan informasi keuangan sebagai pertanggungjawaban menyebabkan BMT belum maksimal memanfaatkan peluang yang ada. Untuk itu perlu dirancangkan aplikasi sistem informasi akuntansi yang cocok untuk BMT. Perancangan dilakukan dengan 3 tahapan: analisis sistem, perancangan sistem dan implementasi sistem. Hasil dari implementasi sistem ini adalah BMT dapat melakukan administrasi keuangannya secara cepat, tepat dan lengkap.]]>
<![CDATA[Penerapan Biaya Kualitas Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi Pada Catering ABC ]]>
<![CDATA[Rahmi, Mustika]]>;
<![CDATA[Rosalina, Eka]]>;
<![CDATA[Rosita, Irda]]>
<![CDATA[ Akuntansi dan Manajemen Vol. 10 No. 1 (2015): Akuntansi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30630/jam.v10i1.109
<![CDATA[Persaingan dalam dunia usaha menuntut perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dalam peningkatan kualitas itu sendiri menimbulkan biaya yang disebut biaya kualitas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan biaya kualitas dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi pada Perusahaan Catering ABC Padang. Unsur-unsur biaya kualitas pada umumnya ada empat akan tetapi biaya kualitas yang terdapat pada Catering ABC Padang ada tiga unsur biaya kualitas yaitu, biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan eksternal, sedangkan biaya kegagalan internal tidak terdapat pada perusahaan. Biaya kualitas yang terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 383.809.980 atau 3,14% dari total penjualan aktualnya. Dari hasil taksiran yang diperoleh dengan penambahan biaya pada kategori biaya pencegahan, biaya kualitas menurun sebesar Rp. 143.379.480 dibandingkan sebelumnya Rp.383.809.980 atau sebesar 1,13% dari total penjualan aktualnya, yang artinya terjadi penghematan biaya sebesar Rp. 240.430.480. Sehingga dapat disimpulkan dengan menetapkan biaya kualitas dapat meningkatkan efisiensi produksi karena adanya penekanan biaya sAdd Contributorecara keseluruhan.]]>
<![CDATA[Pelatihan Learning Managament System di Pondok Pesantren sebagai Bentuk Mitigasi Dampak Covid-19 ]]>
<![CDATA[Nurul Fauzi]]>;
<![CDATA[Irda Rosita]]>;
<![CDATA[Iis Ismawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas: Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Vol 3 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.519 KB)
<![CDATA[Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode diskusi, pelatihan dan pendampingan. Pelatihan diikuti oleh 20 orang guru. Hasil diskusi dengan pihak pengelola Pondok Pesantren diperoleh data bahwa usia pengajar beragam dan kemampuan mengoperasikan komputer juga tidak merata. Sehingga diputuskan kegiatan pelatihan dan pendampingan difokuskan pada satu LMS dari dua yang direncanakan yaitu Google Class Room (GCR). Sebagai salah satu bentuk metode pembelajaran Asynchronous, GCR dinilai lebih aplikatif untuk diadopsi guru-guru di PP Thawalib. Materi pelatihan lain adalah mengelola pembelajaran Synchronous dengan Google Meet dan pembuatan Google Form untuk memudahkan pemberian tugas dan ujian bagi para santri. Hasil Program kemitraan mampu meningkatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik guru-guru peserta pelatihan dalam hal berikut yaitu (1) pemahaman tantang model pembelajaran remote learning, (2) peningkatan motivasi untuk lebih adaptif terhadap tuntutan era digital saat ini dan antisipasi mitigasi dampak Covid-19, (3) mengelola LMS menggunakan Google Class Room, (4) membuat alat assessment online yang beragam untuk santri menggunakan Google Form dan (5) melakukan model pembelajaran synchronous menggunakan media Google Meet. Luaran kegiatan berupa artikel ilmiah, video pelaksanaan kegiatan dan modul pelatihan.]]>
<![CDATA[Manajemen Pengelolaan Keuangan Berbasis Digital pada Kelompok Pengelola Wisata Kapalo Banda Taram ]]>
<![CDATA[Nurul Fauzi]]>;
<![CDATA[Irda Rosita]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas: Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Vol 3 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.148 KB)
|
DOI: 10.30630/jppm.v3i2.708
<![CDATA[Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mitra Kelompok Pengelola Wisata Kapalo Banda Taram. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola usaha wisata dalam aspek pengelolaan keuangan berbasis digital melalui metode diskusi, pelatihan, pendampingan dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa telah terjadi penambahan pengetahuan dan keterampilan mitra, dimana mitra telah mampu secara mandiri menyusun laporan keuangan sederhana menggunakan aplikasi “Akuntansi UKM”. Sehingga kelompok mitra dapat menyajikan laporan keuangan tersebut bukan hanya pada internal kelompok namun juga pada pihak eksternal yaitu pemerintahan nagari sebagai wujud transparansi pengelolaan wisata yang telah diamanatkan masyarakat setempat kepada mitra pengelola.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Aplikasi Digital sebagai Media Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Amanah di Nagari Taram ]]>
<![CDATA[Irda Rosita]]>;
<![CDATA[Nurul Fauzi]]>
<![CDATA[ ABEC Indonesia Vol. 10 (2022): 10th Applied Business and Engineering Conference ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Caltex Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The ability of managements to manage finances will affect the quality of financial reports and cooperative performance. However, the problem is that the management's understanding and skills in preparing cooperative financial reports are generally still weak. The purpose of implementing this community service activity is to provide an understanding of financial literacy and support Amanah Cooperative partners in compiling books and financial reports through the use of digital applications. Implementation methods include training and application simulation. The results of the implementation show that the training is able to increase understanding and new skills for partners that are useful in preparing financial reports.]]>
<![CDATA[Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota ]]>
<![CDATA[Silsabila, Silsabila]]>;
<![CDATA[Fauzi, Nurul]]>;
<![CDATA[Rosita, Irda]]>
<![CDATA[ Ekonomis: Journal of Economics and Business Vol 8, No 1 (2024): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/ekonomis.v8i1.1486
<![CDATA[This research aims to examine in depth and interpret the governance practices of the Sato Sakaki Nagari-Owned Enterprise (BUMNag) in Nagari Taram. The research paradigm used is interpretive qualitative. The research method is a case study. Data collection techniques using in-depth interviews, observation, and document study. Data analysis techniques use the Miles & Huberman model: data reduction, display, and verification. The research results show that implementing the principle of transparency is carried out by disclosing information at the Nagari deliberations with financial reporting. The implementation of the principle of accountability is carried out with accountability by applicable regulations, which is carried out once every six months to the Nagari Taram Government and once a year through the Nagari deliberation. Implementation of the principle of responsibility is carried out by trying to sell LPG gas cheaper than in regular shops, providing pertashops, and not building businesses that are the same as those run by the community. The principle of independence is proven by the absence of intervention from other parties in the management of BUMNag only if applicable regulations do not implement the work division system. Implementing the fairness principle involves interested parties in decision-making, and various parties can provide constructive input.]]>
<![CDATA[Investigating Financial Reporting Practices in Hybrid Financial Institusions in Indonesia ]]>
<![CDATA[Makmur, Andrew]]>;
<![CDATA[Fauzi, Nurul]]>;
<![CDATA[Rosita, Irda]]>;
<![CDATA[Handayani, Desi]]>;
<![CDATA[Gustati, Gustati]]>
<![CDATA[ Entrepreneurship and Small Business Research Vol. 1 No. 3 (2022): Entrepreneurship and Small Business Research (December - March) ]]>
Publisher : <![CDATA[Publication Division of International Ecsis Association ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.411 KB)
|
DOI: 10.55980/esber.v1i3.57
<![CDATA[Hybrid financial institutions are sociopreneur organizations that carry out business activities with the aim of making profits and helping the community. Although these financial institutions make significant economic and social contributions to society, their financial reporting models still do not adequately present economic and non-economic information. This study aims to understand how financial reporting practices in financial institutions that have two functions or are often called hybrid financial institutions (profit motive and social motive) in Indonesia, especially in customary financial institutions Lumbung Pitih Nagari (LPN) in West Sumatra. The research design uses a case study at a hybrid financial institution of LPN. LPN is a customary financial institution whose main purpose of establishment is to help people who live in a village. In addition, this financial institution is also required to generate profit. The data collection technique is an in-depth interview with informants consisting of managers, communities, and other stakeholders. The results of this study show that LPN Limau Manis as a hybrid financial institution still uses financial reporting practices that are no different from conventional financial institutions in general. The types of financial statements produced following conventional financial institutions consist of income statements, statements of changes in equity, balance sheets, cash flow statements and notes to financial statements. While information about the social functions they perform is not reported in specific reports. It is only reported in a standard format in the form of social activity reports submitted at the General Meeting.]]>
