Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nyimak: Journal of Communication JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmu Hukum
Riyanda Elsera Yozani
Riau University
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Riyanda Elsera Yozani; Firdaus Firdaus; Dessy Artina
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.377 KB) | DOI: 10.30652/jih.v8i2.7870

Abstract

AbstractMoney laundering criminal acts are referred to as follow-up crimes and follow-up actions, money laundering is a follow-up action that is continued or an original crime (predicate crime) while the follow-up perpetrator of the findings of a large fund that appears to be clean or lawful, using sophisticated, creative and complex methods The purpose of deciding on this Test is, namely; First, the Current Criminal Law Policy Can Overcome Money Laundering in Indonesia, Secondly, Constraints that back down in the Criminal Law Policy in overcoming Money Laundering in Indonesia. This type of research can be classified in the type of Normative Law research. Data collection in this study uses library research methods (library research) or documentary studies. From the results of the study there are two main things that can be concluded. First, criminal law policy in the renewal of criminal law in the field of money laundering crimes that focuses on the policy formulation of criminal acts, criminal liability, and criminal sanctions In other words, renewal of criminal law requires the existence of research and thinking on a central problem and very fundamental and strategic in formulated in a statutory regulation. Second, Constraints in dealing with money laundering crimes in addition to the Constraints of the Financial Transaction Analysis Center (PPATK), Banking constraints, Police Investigator Constraints and lack of coordination between other law enforcement officers in carrying out money laundering and government efforts to overcome obstacles - these obstacles. In carrying out their respective roles synergies between these institutions are needed to prevent and eradicate money laundering crimes that apply effectively, Suggestion the author, first, It is expected that in money laundering regulations, the government is expected to be more assertive in formulating criminal acts, criminal liability, sanctions or penalties so that money laundering criminals feel more afraid, this is to reduce future money laundering crimes, Secondly, It is hoped that banks will implement a single Idenity number system so that banks can obtain the identity of service users and avoid fake identity users to use with the aim of conducting money laundering. Keywords: Legal Policy, Eradication, Crime, Money Laundering AbstrakTindak pidana pencucian uang disebut sebagai tindak lanjut kejahatan dan tindak lanjut, pencucian uang adalah tindak lanjut yang dilanjutkan atau merupakan kejahatan asal (predicate crime) sedangkan pelaku tindak lanjut atas temuan dana besar yang tampaknya bersih atau halal, menggunakan metode canggih, kreatif, dan kompleks. Tujuan penentuan Tes ini adalah, yaitu; Pertama, Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dapat Mengatasi Pencucian Uang di Indonesia, Kedua, Kendala yang mundur dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam mengatasi Pencucian Uang di Indonesia. Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam jenis penelitian Hukum Normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumenter. Dari hasil penelitian ada dua hal utama yang dapat disimpulkan. Pertama, kebijakan hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana di bidang kejahatan pencucian uang yang berfokus pada perumusan kebijakan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Dengan kata lain, pembaruan hukum pidana mensyaratkan adanya penelitian dan pemikiran tentang masalah sentral dan sangat mendasar dan strategis dalam dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum pidana dalam rangka mengatasi kejahatan pencucian uang dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membuat dan membentuk peraturan tentang hukum pidana di masa depan secara efektif dan efisien. Kedua, Kendala dalam menangani kejahatan pencucian uang di samping Kendala Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kendala Perbankan, Kendala Penyidik Polisi dan kurangnya koordinasi antara petugas penegak hukum lainnya dalam melakukan pencucian uang dan upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan. - Hambatan ini. Dalam menjalankan perannya masing-masing diperlukan sinergi antara lembaga-lembaga ini untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang yang berlaku efektif, Saran penulis, pertama, Diharapkan dalam peraturan pencucian uang, pemerintah diharapkan lebih tegas dalam merumuskan tindak pidana , pertanggungjawaban pidana, sanksi atau hukuman sehingga penjahat pencucian uang merasa lebih takut, ini untuk mengurangi kejahatan pencucian uang di masa depan. Kedua, Diharapkan bank akan menerapkan sistem nomor identitas tunggal sehingga bank dapat memperoleh identitas pengguna jasa dan menghindari pengguna identitas palsu untuk digunakan dengan tujuan melakukan pencucian uang. Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Pemberantasan, Kejahatan, Pencucian Uang
Accommodation Strategies IN Cross-cultural Communication of Rohingya Ethnicity in Interacting with The Community of Pekanbaru City Ringgo Eldapi Yozani; Qori Gita Cahyani; Nova Yohana; Mutia Novela Sari; Tutut Ismi Wahidar; Riyanda Elsera Yozani
Nyimak: Journal of Communication Vol. 10 No. 1 (2026): Nyimak: Journal of Communication
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/nyimak.v10i1.15020

Abstract

Pekanbaru City has become one of the destinations for asylum seekers, including members of the Rohingya ethnic group who have experienced forced migration from Myanmar. This study aims to examine the strategies of convergence, divergence, and the phenomenon of over-accommodation in communication interactions between Rohingya refugees and the local community. The research employs a qualitative method using a symbolic interaction approach. The findings reveal that the communication accommodation practices of the Rohingya refugees are dynamic, reflecting both efforts to adapt to the host community and attempts to maintain their cultural identity. Convergence strategies are demonstrated through the use of the Indonesian language, open nonverbal communication, and cultural adjustments such as shared religious practices with the local population. In contrast, divergence strategies are reflected in the continued use of the Rohingya language among fellow refugees, the tendency to withdraw from conversations they do not fully understand, and the preservation of traditional dietary habits, clothing styles, and social roles. Furthermore, the phenomenon of over-accommodation appears in the form of reliance on refugees who are more proficient in Indonesian to act as communication intermediaries, which may limit opportunities for independent adaptation. These findings highlight that the communication accommodation process among Rohingya refugees in Pekanbaru is complex and shaped by the simultaneous need for social integration and cultural preservation.Keywords: Communication accommodation, Rohingya, refugees ABSTRAKPekanbaru merupakan salah satu wilayah tujuan bagi imigran pencari suaka, termasuk Etnis Rohingya yang mengalami migrasi paksa dari Myanmar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi konvergensi, divergensi, serta fenomena akomodasi berlebihan dalam interaksi komunikasi antara pengungsi Rohingya dan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interaksi simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akomodasi komunikasi Etnis Rohingya bersifat dinamis, yang mencerminkan upaya adaptasi sekaligus pelestarian identitas budaya mereka. Strategi konvergensi terlihat melalui penggunaan Bahasa Indonesia, komunikasi nonverbal yang terbuka, serta penyesuaian budaya seperti praktik keagamaan yang serupa dengan masyarakat setempat. Sementara itu, strategi divergensi tampak pada penggunaan Bahasa Rohingya di antara sesama pengungsi, kecenderungan menarik diri dari percakapan yang tidak dipahami, serta pelestarian kebiasaan makan, gaya berpakaian, dan peran sosial tradisional. Selain itu, fenomena akomodasi berlebihan muncul dalam bentuk ketergantungan pada pengungsi yang lebih fasih berbahasa Indonesia sebagai perantara komunikasi, yang berpotensi menghambat proses adaptasi mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa proses akomodasi komunikasi pengungsi Rohingya di Pekanbaru berlangsung secara kompleks dan dipengaruhi oleh kebutuhan adaptasi sekaligus upaya mempertahankan identitas budaya.Kata Kunci: Akomodasi komunikasi, Rohingya, pengungsi
Kewenangan Hukum Pemadam Kebakaran dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Separen Separen; Riyanda Elsera Yozani; Ilham Azhari; Ali Asfar
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i3.14242

Abstract

This study analyzes the legal authority of the Fire and Rescue Service (Damkar) in managing forest and land fires (Karhutla) in Lingga Regency and examines intergovernmental coordination in its implementation. The study is significant due to the increasing incidence of Karhutla and the lack of explicit legal provisions defining Damkar’s authority within the forest and land fire governance framework. Employing an empirical legal method with a descriptive-analytical approach, data were collected through interviews, document analysis, and literature review, and analyzed using administrative law and governmental authority perspectives. The findings reveal that Damkar’s involvement in Karhutla management is conducted through cross-sectoral coordination involving BPBD, TNI, Polri, subdistrict administrations, and village governments. Juridically, Damkar’s authority does not originate from a specific delegation of power but from institutional attribution and administrative mandates attached to local government functions in public protection and basic services. The novelty of this study lies in reconceptualizing Damkar as an administrative instrument of local government in ecological disaster governance rather than merely a firefighting institution. This study contributes to administrative law scholarship by clarifying the relationship between attributed authority, administrative mandates, and inter-agency coordination in disaster management, while offering a governance model that strengthens legal certainty, institutional accountability, and the effectiveness of forest and land fire management through regulatory harmonization, integrated operational standards, and collaborative governance mechanisms.   Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan hukum Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Lingga serta mengkaji koordinasi antarorgan pemerintahan dalam pelaksanaannya. Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kejadian Karhutla dan belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur kewenangan Damkar dalam sistem tata kelola penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan perspektif Hukum Administrasi Negara dan teori kewenangan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Damkar dalam penanganan Karhutla dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor bersama BPBD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Secara yuridis, kewenangan Damkar tidak bersumber dari delegasi kewenangan khusus, melainkan berasal dari atribusi kelembagaan dan mandat administratif yang melekat pada fungsi pemerintah daerah di bidang perlindungan masyarakat dan pelayanan dasar. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konsep Damkar sebagai instrumen administratif pemerintah daerah dalam tata kelola bencana ekologis, bukan sekadar institusi pemadam kebakaran. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan Hukum Administrasi Negara melalui penegasan hubungan antara atribusi kewenangan, mandat administratif, dan koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana, sekaligus menawarkan model tata kelola kolaboratif yang memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas kelembagaan, dan efektivitas penanganan Karhutla melalui harmonisasi regulasi, standar operasional terpadu, dan sinergi antarlembaga.
Co-Authors Ali Asfar Dessy Artina Firdaus Firdaus Ilham Azhari Mutia Novela Sari Nova Yohana Qori Gita Cahyani Ringgo Eldapi Yozani Separen Separen Tutut Ismi Wahidar