Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos
Abdul Latif
Universitas Pasir Pengaraian
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KONSEP ASAS PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI Abdul Latif; Rise Karmilia
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.363 KB) | DOI: 10.30652/jih.v9i1.7866

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep asas partisipasi pelaksanaan pembangunan desa dalam perspektif Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, sekaligus melihat peran asas partisipasi dalam mencegah tindak pidana korupsi pelaksanaan pembangunan desa. Tipe penelitian hukum adalah yuridis normatif dengan demikian tipologi penelitian yang dilakukan adalah preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (library research) dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian.  Data yang diperoleh melalui studi pustaka (library research) dikumpulkan, diurutkan, dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan dasar, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif. Partisipasi masyarakat telah hadir ketika masih dalam tahap perencanaan desa dengan tujuan pencegahan secara dini terhadap potensi korupsi. Namun partisipasi masyarakat tidak akan dapat berjalan maksimal jika tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa. Partisipasi masyarakat sebagai sebuah kontrol sosial dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dalam pembangunan desa dapat dilakukan dalam tahap perencanan melalui penilaian penyusunan RPJMDES dan RKP, sedangkan dalam tahap pelaksanaan, pengawasan berupa penilaian terhadap pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan barang material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan material, dan kualitas hasil pembangunan desa.  
PANDANGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU Abdul Latif
Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 5 No. 1 (2016): Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.119 KB)

Abstract

Standard contract is an agreement whose contents are made by one party only, whileothers do not have the opportunity to negotiate or ask for a change to the contents. Thepurpose of this study is to see the validity of the standard contract when viewed from theperspective of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection . This study uses normativejuridical method , using data sources , such as primary legal materials , secondary legalmaterials , and tertiary legal materials . Then the data obtained was done using descriptivemethod of analysis . Results of this research is that in the view of the Law No. 8 of 1999 onConsumer Protection , the raw agreement is not prohibited along the raw contents of theagreement does not contain terms that contain conditions restricting or removing entirelythe responsibility borne by the employer
Co-Authors Rise Karmilia