Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS SKILL DEVELOPMENT CENTRE (SDC) DALAM MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT Serly Wulandari; Saadah Oktaviani; Mubarak R. Adam
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v14i2.2743

Abstract

Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang mengalami permasalahan terkait pengangguran. Pengangguran tersebut terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga berpengaruh pada tingkat angkatan kerja dan memerlukan pemberdayaan masyarakat berbasis Skill Development Centre (SDC) sebagai solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Ruang lingkup dalam melakukan tahapan pemberdayaan masyarakat berbasis Skill Development Centre (SDC) menggunakan Teori Ambar Teguh Sulistiyani dengan dimensi berupa penyadaran, enabling dan empowerment melalui indikator keberhasilan pemberdayaan dari Sumodiningrat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan keabsahan data menggunakan teknik validitas internal. Informan penelitian ditetapkan secara purposive sampling. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis Skill Development Center (SDC) sudah berjalan dengan baik dan berhasil namun masih belum optimal karena terjadinya berbagai kendala seperti masih kurangnya anggaran dan sarana prasarana pelatihan, masih rendahnya antusiame masyarakat untuk mengikuti pelatihan serta belum optimalnya sinergi antar instansi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK Sesario Fernandes; Serly Wulandari
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 2, Oktober 2020
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the functions of government is service. Of function the government presence in providing services to the community is very important included in the Child Identity Card (KIA) services. Depok city government through agency of population and civil registration Depok implemented the program Child Identity Card Depok City since 2015. But, the release of ministerial regulation number 2 year 2016 about Child Identity Card, KIA Depok City have been issued since 2015, should be replaced by KIA national scale. This research using methods descriptive with a qualitative approach. The operationalization of the concept of this research using the theory of the Implementation Of Policy Edwards III as to dimensions among other: communication, resources, disposition, as well as the structure of bureaucracy. Data sources in the form of person, place and paper. Data collection techniques through interviews, observation and review of documentation. Informants this research set in purposive sampling and insidental sampling. Technique data analysis through editing stage, classiϔication and interpretation. The research results show that the implementation of Policy KIA on the agency of Population and Civil registration Depok City is not optimal caused by 4 variable not in the condition of being ideal. Keywords: The Implementation Of Policy, Child Identity Card
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS SKILL DEVELOPMENT CENTRE (SDC) DALAM MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT Serly Wulandari; Saadah Oktaviani; Mubarak R. Adam
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v14i2.2743

Abstract

Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang mengalami permasalahan terkait pengangguran. Pengangguran tersebut terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga berpengaruh pada tingkat angkatan kerja dan memerlukan pemberdayaan masyarakat berbasis Skill Development Centre (SDC) sebagai solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Ruang lingkup dalam melakukan tahapan pemberdayaan masyarakat berbasis Skill Development Centre (SDC) menggunakan Teori Ambar Teguh Sulistiyani dengan dimensi berupa penyadaran, enabling dan empowerment melalui indikator keberhasilan pemberdayaan dari Sumodiningrat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan keabsahan data menggunakan teknik validitas internal. Informan penelitian ditetapkan secara purposive sampling. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis Skill Development Center (SDC) sudah berjalan dengan baik dan berhasil namun masih belum optimal karena terjadinya berbagai kendala seperti masih kurangnya anggaran dan sarana prasarana pelatihan, masih rendahnya antusiame masyarakat untuk mengikuti pelatihan serta belum optimalnya sinergi antar instansi.
Di Bawah Bayang-Bayang Nikel: Multi-Dampak Tata Kelola Pertambangan di Perbatasan Konawe–Konawe Utara, Indonesia Selvia Junita Praja; Serly Wulandari; Tumpak Haposan Simanjuntak; Ihwan Sudrajat; Rossy Lambelanova
Society Vol 13 No 2 (2025): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v13i2.942

Abstract

Decentralization in Indonesia is designed to strengthen local development. Yet, the prolonged boundary dispute between Konawe and North Konawe Regencies reveals a governance paradox in which resource abundance within contested territories generates cascading multidimensional impacts. This qualitative case study employs purposive sampling of government officials, electoral supervisors, community leaders, and industry actors, with data collected through semi-structured interviews, field observations, and documentary analysis, and processed in NVivo 12 using iterative coding. The findings demonstrate that unresolved territorial fragmentation, compounded by intensive nickel mining, produces a multi-impact cascade: environmental degradation manifested in flooding, soil erosion, water and air pollution; economic uncertainty that constrains welfare distribution; social tensions arising from labor absorption and demographic shifts; political vulnerabilities such as duplication risks in the Final Voters List (DPT); and governance stagnation in land administration and investment. By advancing the concept of local spatial geopolitics of mining, this study shows how boundary disputes create a governance vacuum that amplifies ecological, economic, social, political, and administrative risks, and calls for joint-boundary management mechanisms, strengthened environmental regulation, and coordinated law enforcement to restore legitimacy and resilience in mining regions.