Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.248
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control) Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Medium : Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah
Rossy Lambelanova
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Government role in influencing creative economy for community purchasing power Dedeh Maryani; Rossy Lambelanova
TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control) Vol 17, No 2: April 2019
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/telkomnika.v17i2.9711

Abstract

This research was conducted to find out whether the West Java provincial government has implemented the development of creative economy by looking at the form of policy and budget support in APBD and the problem. The results show, West Java Provincial Government has made regional regulations and creative economic blueprints. It is suggested to be more committed to facilitate the marketing of results, facilitate business actor access to banking, protection of intellectual property rights, and enhancement of cooperation between provinces and districts/municipalities for the sustainability of necessary raw materials.
KESIAPAN PEMEKARAN “KABUPATEN RENAH INDOJATI” DI PROVINSI SUMATERA BARAT Astika Ummy Athahirah; Rossy Lambelanova
Sosiohumaniora Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.073 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.14363

Abstract

Kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan publik menjadi permasalahan utama yang mendasari tuntutan masyarakat di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pemekaran daerah. Sebagaimana diisyaratkan desentralisasi, pemekaran daerah diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik yang memadai. Namun hingga saat ini, pemekaran tersebut belum dapat diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran tersebut dengan menggunakan teori pemekaran oleh (Fitrani, Hofman, & Kaiser, 2005) Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya Bupati Pesisir Selatan, anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, camat pada masing-masing kecamatan dan beberapa tokoh adat serta masyarakat. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa kesimpulan bahwa kesiapan pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” belum maksimal karena belum ada Peraturan Pemerintah sebagai aturan taktis operasional yang mengatur mengenai pemekaran daerah. Pemekaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong diantaranya faktor sosial, ekonomi dan politik sedangkan faktor budaya dan sejarah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pemekaran “Kabupaten Renah Indojati”. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Rossy Lambelanova
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.118 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.12137

Abstract

Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat, dalam pelaksanaanya masih terdapat fenomena-fenomena permasalahan di lapangan baik di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle (1980), yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat menunjukkan peningkatan indeks dari tahun ke tahun, namun perkembangan IPM ini tidak semata-mata menunjukkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil, secara faktual masih banyak kekurangan di lapangan yang masih memerlukan kerja ekstra dari pemerintah daerah dan belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat  
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMFASILITASI KETENAGAKERJAAN UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI PUBLIK DI KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT P. R. Benirobin; Muchlis Hamdi; Rossy Lambelanova; Reydonnizar Moenek
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v3i2.93

Abstract

The research objective is to obtain a picture of the sub-optimal role of the Melawi Regency Government in facilitating employment to increase public investment in Melawi Regency. The research method is qualitative with interviews, observation and documentation. The researcher conducted an analysis guided by the scope of facilitating manpower contained in Law Number 13 of 2003, namely facilitating job training, facilitating employment placement and expanding job opportunities and facilitating industrial relations; and using Siagian's role theory which states that the role of government is as a stabilizer, innovator, modernizer, pioneer and implementer.
STRATEGI DAN MODE PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM MENERAPKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH MURAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Hamdi Darmawan; Ermaya Suradinata; Rossy Lambelanova; Sampara Lukman
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v4i1.364

Abstract

According to our Constitution, every person has the right to physical and moral prosperity, to a home, and to a safe and stable living atmosphere. Residence plays a critical role in defining the nation's character and identity as part of the initiative to create a whole human being. However, not all Indonesian people can get a decent place to live as mandated by our constitution. Their small income causes them to be unable to buy a house which is getting more expensive. The city government of Palembang has launched a policy of low-cost housing for low-income communities (MBR). However, this policy has not been maximally successful. This study intends to find the right strategy and model in implementing the policy. This research uses a qualitative approach by making in-depth observations and a literature approach.
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SUSU SAPI PERAH DI KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH Dimas Novendra Alfianto; Rossy Lambelanova
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 6, No. 2, November 2021
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/j-3p.v6i2.1960

Abstract

Boyolali Regency is a Regency with a cattle population and the largest producer of meat and milk in Central Java. However, the abundance of potential resources has not been utilized optimally by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Given this phenomenon, the role of the government through the Department of Cooperatives and Manpower of Boyolali Regency has an important task of empowering dairy cow milk SMEs in maximizing the existing potential and then using it to improve welfare. The purpose of this study was to analyze how the implementation of MSME empowerment carried out by the Boyolali District Cooperatives and Manpower Service, to find out the inhibiting factors of the empowerment program, and to analyze the efforts made by the Boyolali District Cooperatives and Manpower Service in increasing the productivity of dairy cows MSMEs. This research method is a descriptive qualitative research design with a deductive approach. The data collection technique used in this research is through the results of interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out using the stages of empowerment, namely awareness and behavior formation activities, transforming knowledge and skills, and carrying out intellectual ability enhancement. The results of this study indicate that the implementation of the dairy cow's milk MSME empowerment program in Boyolali Regency has been running well, but there are still several obstacles including the lack of product development innovation, the nature of cow's milk that is easily spoiled making processing difficult, and limited funds causing disruption of empowerment. It is recommended to carry out the empowerment process by: Continuous or sustainable guidance or assistance by relevant stakeholders, adjustment of training time, training carried out offline and online, creation of business partners or associations, ease and facilitation of business licensing, utilizing information technology to expand marketing networks. Keywords: UMKM, Empowerment, Welfare
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN SILPA TERHADAP BELANJA MODAL DAN DAMPAKNYA KEPADA PERTUMBUHAN EKONOMI PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Dessyana Lourine Talluta; Rossy Lambelanova; Ella Wargadinata
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 8 No 1 (2018)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (848.549 KB) | DOI: 10.33701/jiwbp.v8i1.282

Abstract

This study aims to examine the effect of PAD, Balancing Funds in this case Revenue Sharing Fund  (DBH), GeneralAllocation Grant  (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Budget Financing Surplus (SILPA) on Capital Expenditures and the impact on the Economic Growth of the Regional Government of Kupang City, East Nusa Tenggara Province.This research used mixed methods, with sequential explanatory models, where data collection and quantitative analysis were carried out in the first stage by using secondary data. Population in this research are Statement of Budget Realization and Gross Domestic Regional Product Report by Kupang City Government with 13 years samples from 2005 to 2017. Then followed by collection and analysis of qualitative data in the second stage through interviews, in order to strengthen the results of quantitative research conducted in the first phase. To test and prove the research hypothesis, the analytical method used to test the effect of PAD, DBH, DAU, DAK, and SILPA on Capital Expenditure is Multiple Linear Regression and to examine the Impact of Capital Expenditures on Economic Growth, Simple Linear Regression is used.Based on the results of data analysis it can be concluded that through t test, partially PAD variable gives significant influence towards capital expenditure, it is showed by significant influence in amount of0.001 < 0,05 probability value. DAU gives significant influence towards capital expenditure, it is showed by significant influence in amount of 0.021 < 0.05 probability value. While DBH has no significant effect on Capital Expenditures with  significant value of 0.381 > 0.05 probability value. DAK has no significant effect on Capital Expenditures with significant value of 0.219 > 0.05 probability value. SILPA has no significant effect on Capital Expenditures with  sig value of 0.305> 0.05 probability value. While through the F Test  PAD, DBH, DAU, DAK, and SILPA simultaneously gives significant influence towards capital expenditure with a value of sig 0,000 <0,05 probability value. Furthermore, through t Test Capital Expenditures gives significant influence towards Economic Growth of Kupang city with significant value of 0.010 <0.05 probability value. Key words: Local Own Sources Revenue, Revenue Sharing Fund,  General Allocation Grant, Special Allocation Fund, Budget Financing Surplus, Capital  Expenditure and Economic GrowthThis study aims to examine the effect of PAD, Balancing Funds in this case Revenue Sharing Fund  (DBH), GeneralAllocation Grant  (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Budget Financing Surplus (SILPA) on Capital Expenditures and the impact on the Economic Growth of the Regional Government of Kupang City, East Nusa Tenggara Province.This research used mixed methods, with sequential explanatory models, where data collection and quantitative analysis were carried out in the first stage by using secondary data. Population in this research are Statement of Budget Realization and Gross Domestic Regional Product Report by Kupang City Government with 13 years samples from 2005 to 2017. Then followed by collection and analysis of qualitative data in the second stage through interviews, in order to strengthen the results of quantitative research conducted in the first phase. To test and prove the research hypothesis, the analytical method used to test the effect of PAD, DBH, DAU, DAK, and SILPA on Capital Expenditure is Multiple Linear Regression and to examine the Impact of Capital Expenditures on Economic Growth, Simple Linear Regression is used.Based on the results of data analysis it can be concluded that through t test, partially PAD variable gives significant influence towards capital expenditure, it is showed by significant influence in amount of0.001 < 0,05 probability value. DAU gives significant influence towards capital expenditure, it is showed by significant influence in amount of 0.021 < 0.05 probability value. While DBH has no significant effect on Capital Expenditures with  significant value of 0.381 > 0.05 probability value. DAK has no significant effect on Capital Expenditures with significant value of 0.219 > 0.05 probability value. SILPA has no significant effect on Capital Expenditures with  sig value of 0.305> 0.05 probability value. While through the F Test  PAD, DBH, DAU, DAK, and SILPA simultaneously gives significant influence towards capital expenditure with a value of sig 0,000 <0,05 probability value. Furthermore, through t Test Capital Expenditures gives significant influence towards Economic Growth of Kupang city with significant value of 0.010 <0.05 probability value. Key words: Local Own Sources Revenue, Revenue Sharing Fund,  General Allocation Grant, Special Allocation Fund, Budget Financing Surplus, Capital  Expenditure and Economic Growth <w:LsdException Loc
KINERJA PEMERINTAH KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KAMPUNG NOHON DISTRIK PASSUE KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA Ucok Pardosi; Ermaya Suradinata; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.677 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.335

Abstract

Kinerja dari Pemerintah Kampung Nohon dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dianggap kurang maksimal, hal ini dikarenakan masih lambatnya sumber daya aparatur, kurangnya pemahaman tentang teknologi dan informasi dan juga sarana dan prasarana pendukung lainnya yang masih kurang. Penelitian ini secara kualitatif terkait indikator kinerja organisasi, yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas (Dwiyanto dalam Sudarmanto,2015:16) diimbangi dengan faktor pendukung dan faktor penghambat serta strategi dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kampung Nohon menggunakan analisis ASOCA (Suradinata,2013). Hasil penelitian menunjukkan kemampuan kinerja Pemerintah Kampung Nohon sudah cukup baik, namun perlu adanya peningkatan kualitas dari Perangkat Kampung, selain itu juga perlu adanya standar operasional prosedur tentang pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Strategi yang juga merupakan saran yakni motivasi serta dorongan kerja dari Kepala Kampung kepada perangkatnya, adanya standar operasional prosedur yang dibuat, bimbingan teknis, dan koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Pemerintah Kampung terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta pemberian insentif kerja kepada Perangkat Kampung.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBEKALAN KEWIRAUSAHAAN APARATUR PRA PURNABAKTI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Kellie Praja Putra; H. Khasan Effendy; Rossy Lambelanova
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.287 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.343

Abstract

Program pembekalan kewirausahaan merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan aparatur pra purnabakti menghadapi masa pensiun. Program tersebut merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang di atur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Pembekalan Kewirausahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,Bagaimana pelaksanaan program pembekalan kewirausahaan dan bentuk program pembekalan kewirausahaan yang bagaimana yang cocok diterapkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Penentuan informan menggunakan purpose sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembekalan kewirausahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum berjalan secara optimal diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa kriteria dimensi yakni, Efektivitas, Efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan belum berjalan secara optimal. Hanya saja resposivitas peserta yang sudah cukup baik karena antusias aparatur sangat tinggi setiap pelaksanaan program pembekalan kewirausahaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus merubah pola pembekalan kewirausahaan, karena program pembekalan kewirausahaan adalah suatu bentuk penghargaan bukan suatu hak darisetiap aparatur. Saran dari peneliti adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat merubah program pembekalan kewirausahaan sesuai dengan minat bakat, dan menyeleksi aparatur yang betul-betul memiliki keterampilan berwirausaha yang diikutsertakan.
EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK PADA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA Zefanya Yosua Jocom; Rossy Lambelanova; Marja Sinurat
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.889 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.437

Abstract

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara memiliki tugas Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Kependudukan yang salah satunya adalah dokumen kependudukan berupa Kartu Penduduk Elektronik yang Pelayanan KTP-el di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, disebut KTP-el. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi Dunn (2012: 728), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif, dalam pemilihan informan menggunakan metode purposive. Analisis data yang digunakan adalah Analisis data lapangan Miles dan Huberman. Komponen dalam analisis data di antaranya, reduksi data, displai data, pengelompokan data dan penyimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program KTP-el yang sudah dicapai masih belum maksimal, di mana masih banyaknya ketidaksesuaian NIK di Kartu Keluarga dengan di KTP-el, kemudian sering terjadinya kekosongan blanko KTP-el menyebabkan pelayanan menjadi terlambat dan banyaknya data duplicated record karena belum adanya pengecekan biometrik di Kecamatan. Adapun Strategi yang dilakukan Suku Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Jakarta Utara antara lain; menyosialisasikan manfaat KTP-el, memangkas persyaratan yang tidak perlu memastikan ketersediaan Blangko KTP-el. saran dalam penelitian ini, yaitu perlunya dilakukannya sosialisasi secara komprehensif dan perlunya ditambahkan aplikasi untuk cek biometrik di kecamatan supaya lebih efektif dan efisien, mengadakan bimbingan teknis kepada operator, serta perawatan alat-alat perekaman KTP-el.
Co-Authors Astika Ummy Athahirah Dessyana Lourine Talluta Dimas Novendra Alfianto Ela Lesmanawaty Wargadinata Ermaya Suradinata Ermaya Suradinata Esteria Nivianny Zacharias Etin Indrayani Florianus Mario Ndapa Fransina Jeane Matmey H. Khasan Effendy Hamdi Darmawan Hyronimus Rowa Irwan Tahir Isak Bonai Kellie Praja Putra Marja Sinurat Maryani, Dedeh Muchlis Hamdi Nur Asiah Ritonga P. R. Benirobin Permata Ayu Putri S. Reydonnizar Moenek Richi Agung Ervanto Roslianah Roslianah Sadu Wasistiono Sampara Lukman Septian Yudi Pratama Tjahya Supriatna Tjahya Supriatna Ucok Pardosi Wike Anggraini Zefanya Yosua Jocom