Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kajian Hukum Kajian Hukum
Eko Nurharyanto
Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIRIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA PSIKOTROPIKA Eko Nurharyanto
Kajian Hukum Vol 2, No 1 (2017): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.246 KB)

Abstract

ABSTRAK Psikotropika mempunyai manfaat bagi pengobatan dan pelayanan kesehatan akan tetapi juga mempunyai  akibat sampingan yaitu apabila disalahgunakan. Pemyalagunaaan psikotropika  sangat membahyakan bagi si Pemakai, masyuarakat dan bangsa.Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalagunaan Psikotropika telah membentuk Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1997  tentang Psikotropika, titiuk berat undang-undang ini ditujukan untuk pencegahan akibat sampingan penggunaan psikotropika  yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang sangat merugikan bagi perorangan, masyarakat dan Negara.Penelitian ini untuk mengetahui Proses penyidikan perkara psikotropika yang merupakan tugas dan kewajiban bagi kepolisian kita tentunya harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada.Dalam pelaksanaan penyidikan sering terjadi adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, bahkan dalam masyarakat tersebar isu bahwa polisi hanya mengejar target yang telah ditentukan oleh pimpinan dan tersangka psikotropika merasa dijebak oleh aparat.Penelitian ini mencoba untuk mengalalisis proses penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap perkara psikotropika ditinjau secara yuridis normatif serta menganter isu yang muncul dalam masyarakat tersebut, jika isu itu benar maka tindakan apa yang harus dilakukan terhadap oknum tersebut.Kami berharap semoga artikel ini yang merupakan hasil penelitian  dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan masyarakat pada umumnya.Kata Kunci : Penyidikan, psikotropika
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PADA PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 GUNA MENGATASI MASALAH PERGELANDANGAN DAN PENGEMISAN (STUDI KASUS NO. 24/PID.C/2021/PN SMN) Haryati; Suryawan Raharjo; Eko Nurharyanto
Kajian Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2023kh.v8.i2.50

Abstract

The phenomenon of vagrancy and begging in the Special Region of Yogyakarta is a complex and ongoing social problem that negatively impacts public order and community quality of life. Despite efforts to address the issue through Regional Regulation No. 1/2014, the problem remains unresolved. Therefore, strategic criminal law enforcement and in-depth analysis are necessary. The method used to analyze the phenomenon or issue being studied is a normative legal research method, with primary data obtained from interviews, supplemented by secondary data from relevant legal documents, including the Penal Code (KUHP) and related regulations. Data collection techniques include interviews, documentation study, and analysis is conducted logically and juridically to draw conclusions. The implementation of the Minor Criminal Offenses (Tipiring) trial process for vagrancy and begging cases in Yogyakarta, as seen in Case No. 24/Pid.C/2021/PN Smn, demonstrates an efficient and streamlined judicial system. Regional Regulation No. 1/2014 serves as an effective legal basis for holistic handling through preventive, coercive, rehabilitative, and social reintegration approaches. Despite inter-institutional coordination and resource constraints, this policy has potential for creating inclusive and sustainable social order with active community participation.
Co-Authors Haryati Suryawan Raharjo