Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives JPH Galunggung
Mery Herlina
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI RATIO DECIDENDI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PUU-XX/2022 TERHADAP HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA PSIKOTROPIKA Mery Herlina
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8669

Abstract

Persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah ditentukan sejumlah 20 (dua puluh) persyaratan. Adapun tujuan persyaratan tersebut sebagai seleksi awal untuk menyaring dan mendapatkan calon pimpinan daerah terbaik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Di antara ke 20 persyaratan, terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada salah satu persyaratan calon kepala daerah yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 terkait dengan frasa “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”. Dengan adanya persyaratan tersebut hak konstitusional mantan narapidana psikotropika yang telah menjalani masa pidananya terhalangi untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil bupati). Berkaitan hal itu beberapa waktu lalu melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara No 2/PUU-XX/2022  telah dilakukan pengujian UU No. 10 Tahun 2016 pada Pasal 7 ayat (2) huruf i dan berimplikasi terhadap hak politik mantan narapidana psikotropika yang dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah sepanjang mantan narapidana tersebut mengakui pernah dijatuhi pidana penjara, telah menjalani hukuman, jujur dengan terbuka mengakui segala latar belakang jati dirinya kepada publik.
IMPLEMENTATION OF OMNIBUS MODEL REGULATIONS IN THE ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATIONS Mery Herlina
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2023): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, January 2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Currently, the formation of laws and regulations using the omnibus method has been accommodated in the system of laws and regulations in Indonesia. The problem is how to apply it to regional regulations? This research is legal research (legal research) with a typology of normative legal research or doctrinal research that aims to produce arguments, theories, or new concepts for solving the problems to be studied. The results of the study concluded that the application of the omnibus model regulation in the formation of regional regulations can be carried out on the substance of the contents of regional regulations whose formation provisions are based on the implementation of laws formed using the omnibus law method. In addition, the application of the omnibus model regulations in the formation of Regional Regulations are intended to solve various problems in the formation of the Regional Regulations themselves, mainly with regard to the increasing number and inconsistent and harmonious contents.
Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia Mery Herlina
Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives Vol. 1 No. 1 (2024): Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives
Publisher : Mahalisan Legal Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70837/4n41x506

Abstract

Norma penjelasan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dirancang untuk memberikan kejelasan dan panduan dalam implementasi hukum, namun sering kali menghadapi tantangan seperti multitafsir, formulasi yang kurang spesifik, dan rendahnya pemanfaatan oleh penegak hukum. Kondisi ini berdampak negatif pada kepastian hukum, konsistensi putusan pengadilan, dan legitimasi sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi norma penjelasan terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia dan memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi perannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi kasus pada putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam formulasi dan implementasi norma penjelasan sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik interpretasi. Namun, reformulasi berbasis partisipasi, pelatihan bagi penegak hukum, harmonisasi peraturan, pengawasan implementasi, dan integrasi teknologi terbukti sebagai strategi efektif untuk memperkuat fungsi norma penjelasan dalam mendukung penegakan hukum. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum normatif dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas dan legitimasi sistem hukum di Indonesia.
KONSEP PENYUSUNAN NORMA PENJELASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN GUNA MENCEGAH MULTITAFSIR DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Mery Herlina
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 1 No 3 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v1i3.35

Abstract

Multitafsir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum, menghambat efektivitas penegakan hukum, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masalah ini utamanya disebabkan oleh ambiguitas bahasa hukum, penjelasan yang tidak memadai, serta inkonsistensi antar-peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep penyusunan norma penjelasan yang dapat mencegah multitafsir, dengan mengedepankan prinsip kejelasan, keterpaduan, dan responsivitas terhadap kebutuhan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis konseptual dan perundang-undangan, didukung oleh studi literatur dan evaluasi dokumen peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multitafsir dapat diminimalkan melalui penerapan prinsip-prinsip kejelasan bahasa hukum, keselarasan antara norma inti dan penjelasannya, serta harmonisasi antar-peraturan untuk menciptakan keterpaduan dalam sistem hukum. Selain itu, responsivitas terhadap konteks sosial-budaya dan pelibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan norma penjelasan menjadi elemen kunci untuk menghasilkan peraturan yang relevan dan dapat diterima secara luas. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya reformasi legislasi yang disertai panduan teknis penyusunan norma penjelasan, serta penguatan kapasitas pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Dengan konsep ini, sistem hukum Indonesia diharapkan dapat mengurangi potensi multitafsir dalam peraturan perundang-undangan, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung terciptanya keadilan yang berkelanjutan. Studi ini juga merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk mengukur dampak implementasi norma penjelasan terhadap praktik penegakan hukum.
IMPLIKASI KETERLAMBATAN PERPANJANGAN SURAT IJIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN Ai Uuh Muhlasoh; Mery Herlina; Dede Permana
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 3 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v2i3.82

Abstract

This research is motivated by the importance of a Practice Permit (SIP) as the legal and administrative basis for medical personnel to legally provide health services to the public. According to Law Number 17 of 2023 concerning Health, a SIP is valid for five years and must be renewed before it expires. Delays in the SIP renewal process can result in medical personnel being deemed illegal in their practice, which can lead to termination of services and the threat of legal and administrative sanctions. The purpose of this study is to determine and analyze the impact of delays in SIP renewal on health services and to identify obstacles and efforts made by medical personnel in the process, specifically at Jasa Kartini Hospital in Tasikmalaya City. The research method used is empirical juridical, namely a combination of a normative approach and empirical observation in the field. The results show that the main obstacles in SIP renewal include technical issues with the online system, complex administrative requirements, lack of socialization, and high workloads. Suggested solutions include early renewal applications, digitization of required documents, technical training, and improving complaint services from relevant agencies. This study emphasizes the need for reform of the licensing system to ensure the continuity of fair, effective, and legal health services.
PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 BERDASARKAN PERSPEKTIK TEORI KEDAULATAN RAKYAT Nadilla Nur Farah; Mery Herlina; Dede Permana
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 3 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v2i3.83

Abstract

The parliamentary threshold is the minimum number of votes that a political party participating in an election must obtain in order to be included in the distribution of seats in the House of Representatives. Since its inception, the parliamentary threshold has always been a subject of debate because it is considered to be contrary to Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution, which states that “sovereignty is in the hands of the people and is exercised in accordance with the law and the theory of popular sovereignty.” This study aims to determine the parliamentary threshold in the 2024 legislative elections based on the perspective of the theory of popular sovereignty and the impact of the parliamentary threshold on the 2024 legislative elections. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of this study indicate that the parliamentary threshold contradicts the values contained in Article 1 paragraph (2) and the theory of popular sovereignty, because both require power to come from the people, while the parliamentary threshold negates the voices of the people (voters) whose parties fail to reach the 4% parliamentary threshold requirement. The parliamentary threshold also has a huge impact on the representative system, consisting of positive impacts, namely simplifying the party system and improving the quality of people's representatives, as well as negative impacts, namely the waste of people's votes, political representation, and the dominance of political parties in parliament. Therefore, it is necessary to evaluate the parliamentary threshold regulation and also adjust it to the proportional election system with an open list.
Co-Authors Ai Uuh Muhlasoh Dede Permana Nadilla Nur Farah