Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Wijaya Putra Law Review
Ilham Dwi Rafiqi
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
CITA HUKUM DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL Ilham Dwi Rafiqi
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i1.307

Abstract

The discussion of legal ideals in Indonesia has become a prolonged discourse and may not be final. This is motivated by the dynamics and problems of the nation and state in various sectors of life, one of which is the environmental sector. This paper aims to examine the potential for developing legal ideals in the national environmental law system. The research method used is normative legal research. The results of the study show that in its implementation the legal ideals of Pancasila are still not running as they should in the environmental sector in Indonesia. This is because there are deviations in values in the preparation of legal policies and action agendas. In the development of a national environmental law system, legal ideals cannot be seen and read explicitly, but must continue to be explored and interpreted in every Pancasila value. The ideals of Pancasila law contain environmental values such as ecological, ecoreligious, ecosocial, and ecocracy values. The legal ideals of Pancasila are positioned and functioned as a way of life, guiding norms, and critical norms in the legal agenda in the environmental sector.
PENGADAAN BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN PENGADAAN KENDARAAN LISTRIK PEMERINTAH A Ary Firman Buhori; Ilham Dwi Rafiqi; Achmad Junaidi; Adella Anggia Pramesti; Dyah Permani; Putri Drani Nainggolan
Wijaya Putra Law Review Vol 3 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v3i2.196

Abstract

Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas pemerintah telah menjadi fokus perhatian beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah akan melakukan pengadaan mobil dinas pemerintah berbasis baterai melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Namun, permasalahan yang timbul adalah apakah pemerintah telah memperhatikan aspek pengadaan berkelanjutan dalam percepatan penggunaan kendaraan dinas pemerintah berbasis baterai. Tulisan ini menganalisis secara yuridis mengenai kebijakan dan penerapan pemerintah dalam memperhatikan aspek pengadaan berkelanjutan terhadap pengadaan kendaraan dinas pemerintah khususnya mobil yang berbasis baterai. Metode yang digunakan adalan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa pengadaan kendaraan dinas pemerintah berbasis baterai dengan memperhatikan aspek pengadaan berkelanjutan merupakan cara melakukan transisi energi khususnya menurunkan polusi kendaraan bermotor. Meskipun demikian, kebijakan khusus pengembangan kendaraan listirk di Indonesia belum memadai, sehingga perlu dibentuk dan memperhatikan kesadaran penggunaan KBLBB dan rencana jangka panjang berbasis ekonomi berkelanjutan.
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ELEKTRONIK SEBAGAI OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA: KEDUDUKAN DAN SISTEM PEMBUKTIAN Salma Destia Ratna Natalie; Ilham Dwi Rafiqi; Zenitia Devi Surya Fernanda; Aulia Khansa Janitra
Wijaya Putra Law Review Vol 4 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v4i1.220

Abstract

Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik (KTUN-E) merupakan salah satu bentuk modernisasi administrasi publik yang diimplementasikan dalam sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi. Meskipun memberikan kemudahan dalam proses pembuatan dan penerbitan keputusan administrasi negara, kedudukan KTUN-E sebagai objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) masih menimbulkan permasalahan hukum. Tulisan ini mengkaji kedudukan KTUN-E dalam sistem peradilan TUN serta tantangan pembuktiannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunaakan adalan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan KTUN-E telah diakui dalam perundang-undangan di Indoneisa dengan syarat memiliki keabsahan dari segi kewenangan, proseduran dan subtansi. Terdapat tantangan pembuktian KTUN-E terletak pada aspek keaslian dokumen, metode penerbitan, dan ketertelusuran sistem elektronik yang digunakan. Kedepan diperlukan reformasi dan penyesuaian hukum yang lebih komprehensif guna mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dalam sistem administrasi negara dan peradilan TUN.
Co-Authors A Ary Firman Buhori Achmad Junaidi Adella Anggia Pramesti Aulia Khansa Janitra Dyah Permani Putri Drani Nainggolan Salma Destia Ratna Natalie Zenitia Devi Surya Fernanda