Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMILU TERHADAP PEMILIH PEMULA Muhammad Irfan Faqih; Abdurrahma Abdurrahma; Ahmad Zairudin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.8222

Abstract

Rendahnya pemahaman terhadap pentingnya pemilu yang dihadapi pemuda Desa Gadingsari sebagai pemilih pemula dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula melatarbelakangi Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini. Untuk memecahkan persoalan tersebut perlu dilakukan Pendidikan Politik dan penyuluhan pemilu dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan kesadaran serta minat menggunakan hak pilih dalam pemilu yang akan datang. Metode yang digunakan adalah penyuluhan, pemdampingan dan pembelajaran bagi Pemuda Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. Pada program penyuluhan ini kami ingin memberikan materi yang meliputi Undang- undang Pemilu No 7 Tahun 2017, Bonus Demografi, Demokrasi dan Partai politik, Pemilu sebagai dan Kekuasaan, dan Peran Partisipasi Pemilih Pemula dalam pemilu. Target dari Penyuluhan ini pertama diharapkan dapat meningkatkan partisipasi Pemilih pemula, kedua Pemuda dapat memiliki tambahan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan kesadaran tentang Demokrasi dan berpartisipasi aktif memberikan hak pilihnya pada pemilu. Kesimpulan, Urgensi penyuluhan Pemilu sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula serta dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan tentang pentingnya pembelajaran pemilu bagi pemuda desa Gadingsari.
KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASAR UU NO 2 TAHUN 2011 Ahmad Zairudin
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 20, No 2 (2022): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.174 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v20i2.3587

Abstract

The design of internal party dispute arrangements has actually been regulated in Law Number 2 of 2011 concerningg political parties, this rule is a middle way to create regulation that can resolve internal dispute probmlems within political parties. It is hoped that this presence will be able to solve all problems within political parties that have legal certainty. There are saveral legal mechanisment disputes, including though political party courts, general courts and state administrative courts. This research Method uses normative juridical cocepts with statutory, case and conseptual approches. As for this study, researchers us sources of lega; materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.