Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wijaya Putra Law Review
Sri Handayani Retna Wardani
Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DINAMIKA POLITIK PEMERINTAHAN ERA REFORMASI PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Sri Handayani Retna Wardani
Wijaya Putra Law Review Vol 1 No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v1i2.78

Abstract

Pada era reformasi, tercatat telah beberapa kali era pemerintahan berganti. Setiap pemerintahan mempunyai karakteristik tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya. Artikel ini akan membahas mengenai Bagaimana karakteristik pada setiap masa pemerintahan di Indonesia dan Bagaimana sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan amanat Pembukaan UUD dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pemerintahan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda menyesuaikan situasi politik pada masa itu. Akibatnya kebijakan yang diambil cenderung bersifat jangka pendek. Seyogyanya, kebijakan di setiap era pemerintahan harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sebagai hukum dasar di Indonesia
DINAMIKA POLITIK PEMERINTAHAN ERA REFORMASI PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Sri Handayani Retna Wardani
Wijaya Putra Law Review Vol 1 No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v1i2.78

Abstract

Pada era reformasi, tercatat telah beberapa kali era pemerintahan berganti. Setiap pemerintahan mempunyai karakteristik tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya. Artikel ini akan membahas mengenai Bagaimana karakteristik pada setiap masa pemerintahan di Indonesia dan Bagaimana sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan amanat Pembukaan UUD dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pemerintahan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda menyesuaikan situasi politik pada masa itu. Akibatnya kebijakan yang diambil cenderung bersifat jangka pendek. Seyogyanya, kebijakan di setiap era pemerintahan harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sebagai hukum dasar di Indonesia
REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DARI ASPEK LEGAL DRAFTING Sri Handayani Retna Wardani; Ahmad Arung Afriansyah Putra
Wijaya Putra Law Review Vol 3 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v3i2.199

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika hukum politik dan politik hukum terkait revisi undang-undang mahkamah konstitusi dari aspek legal drafting ditengah transisi pergantian Presiden dengan melihat regulasi yang berlaku serta pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan yang dianut oleh negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris menggunakan sarana studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer guna mendapatkan fakta di lapangan hanya untuk melengkapi bahan hukum sehingga mampu mengahasilakan kesimpulan yang akurat dan komperhensif. Data tersebut diuraikan lebih lanjut dengan metode deskriptif analisis, yaitu dalam pembahasan permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh untuk diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya idealime independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi masih mengalami kendala atas kondisi politik yang sedang terjadi. Mekanisme perubahan undang-undang yang sesuai berdasarkan Undang-Undang No: 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait Rancangan Undang-Undang MK Perubahan Keempat tidak sesuai dengan mekanismenya. Konsep ideal perubahan dan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan yudikatif harus independen tanpa dipengaruhi oleh lembaga negara lainnya.
URGENSI PENERAPAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2029 TANTANGAN DAN PERAN KPU Sri Handayani Retna Wardani; Pudja Pramana Kusuma Adi
Wijaya Putra Law Review Vol 5 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v5i1.368

Abstract

Dalam rangka untuk mensukseskan pemilihan umum, maka pemilu 2029 menjadi puncak pemajuan demokrasi procedural maupun substansial di era pasca reformasi. Pemilu merupakan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Oleh karena itu, menjadi sangat urgen demokrasi Pancasila menjadi arah dalam melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang melakukan kajian terhadap prinsip demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemilu oleh KPU. Dipertajam dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Urgensi Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 Tantangan Dan Peran KPU. Hasil pengkajian tersebut ditemukan beberapa problematik dari pemilu sebelumnya dan menjadi Tantangan KPU dalam pemilu 2029.
Co-Authors Ahmad Arung Afriansyah Putra Pudja Pramana Kusuma Adi