Muh Fudhail Rahman, Muh Fudhail
Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam Rahman, Muh Fudhail
Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics Vol 5, No 2: July 2013
Publisher : Faculty of Shariah and Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v5i2.2120

Abstract

The State is a place for some people to realize a better life. One of the most urgent instruments is the existence of government as manager of the State. Through the national budget of a state, it taps revenues and expenditures will be managed in a planned manner with the aim at prosperity of all people. For example, increasing the rate of economic growth (pro-growth), expanding new jobs (pro-job), and improve protection programs for the poor (pro-poor). In the classical discourse, Islamic government that had been present in the scene of history, has also pointed out the state opinion forms. This article briefly describes the ratio of budget revenues and expenditures between Islam and the Indonesian government systemDOI: 10.15408/aiq.v5i2.2120
Praktek Al-‘Urf: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer Rahman, Muh Fudhail
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 4 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i4.23289

Abstract

Praktek ekonomi saat ini seakan tidak ada kata henti untuk terus menerus dikembangkan. Baik dalam ranah wacana, regulasi serta pemahaman dalam mindset kaum muslimin dan masyarakat. Salah satunya adalah kebiasaan dan tradisi yang terkait dengan praktek akad dan produk ekonomi syariah, yang dikenal dengan ‘urf atau adat. Tulisan berikut memarparkan tentang bahasan urf dan adat dari aspek defenisi, wacana yang diperdebatkan oleh para ulama dan cendekiawan, hingga pada implementasi dalam kehidupan saat ini. Metode yang digunakan dalam tulisan berikut adalah deskriptif analisis. Tulisan ini mendukung dan menguatkan bahwa kajian ‘urf dan adat dalam wacana istibath hukum Islam, termasuk dalam kajian perkembangan ekonomi syariah memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Kedua sumber hukum Islam legal dan absah sebagai salah satu metode memutuskan hukum Islam.
The Issues of Wa'ad IMBT in The Fatwa DSN MUI Based on Fiqhiyyah Rules Rahman, Muh Fudhail; Luhur, Mujhid Budi
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 13 No. 2 (2021)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v13i2.22418

Abstract

Abstract. This study discusses the concept and function of wa'ad in the DSN-MUI Fatwa No.85/DSN-MUI/XII/2012 concerning Wa'ad in Islamic Financial and Business Transactions, changing the contract from non-binding to binding nature. This study aims to analyze wa'ad law in IMBT in terms of its risks and benefits. This study uses data from the DSN-MUI Fatwa, Islamic jurisprudence, and other scientific papers. This study finds out that IMBT combines an ijarah contract (lease) with a sale-purchase contract or a grant. The ijarah contract, the sale, and the purchase contract are linked with an agreement. In principle, the legal status of fulfilling wa'ad in Islamic finance and business transactions is binding because it will provide benefits for the Islamic economic community, and there will be no financing problems. In the DSN-MUI fatwa, the concept of "Doing two lesser evils" is used in determining the fatwa regarding promises (wa'ad) in a transaction.Keywords: Wa'ad, IMBT, Binding Promise, Islamic Jurisprudence Abstrak. Kajian ini membahas tentang konsep dan fungsi wa’ad dalam Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012, yang diubah dari tidak mengikat menjadi mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum wa’ad dalam IMBT ditinjau dari sisi kemaslahatan dan risikonya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, dengan data berupa Fatwa DSN-MUI, literatur Hukum Islam/Fiqh, dan karya ilmiah lainnya. IMBT merupakan gabungan antara akad ijarah (sewa) dengan akad jual beli atau hibah. Akad ijarah dan akad jual beli  diikat dengan janji. Pada prinsipnya status hukum pemenuhan janji (wa’ad) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mengikat karena akan memberikan manfaat bagi masyarakat ekonomi syariah dan tidak menimbulkan masalah pembiayaan. Pada fatwa DSN-MUI, konsep “Melakukan dua keburukan yang lebih ringan” digunakan dalam menentukan fatwa tentang janji (wa’ad) dalam suatu transaksi.  Kata Kunci: Wa'ad, IMBT, Janji Yang Mengikat, Aturan Fiqhiyyah