Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Taxpedia
Andi Ulil Amri Burhan
Departmen Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Wewenang PPNS DJP dalam Penyitaan dan Pemblokiran Aset untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara Andi Ulil Amri Burhan; Gunadi Gunadi
Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi Vol. 6 No. 4 (2022): Artikel Volume 6 Issue 4 Periode Oktober 2022
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/owner.v6i4.1102

Abstract

Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan khususnya di Indonesia telah memasuki babak baru sejak disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Tahun 2021 yang mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Pendekatan yang dilakukan dalam pemulihan kerugian pada pendapatan negara dapat melalui keadilan restoratif dan pemulihan aset. Pendekatan keadilan restoratif diwujudkan melalui pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sedangkan pendekatan pemulihan aset diwujudkan melalui pembayaran pidana denda. Untuk memastikan pidana denda terbayar, Penyidik Pajak harus memastikan tersedianya aset atau harta milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak/Tersangka untuk diamankan dan memenuhi angka kerugian pada pendapatan negara. Wewenang melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap aset yang terkait dan tidak terkait dengan tindak pidana menjadi hal baru yang diatur di dalam ketentuan perpajakan di Indonesia dan diharapkan berujung pada terpulihnya kerugian pada pendapatan negara. Metode yang digunakan peneliti dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka dan studi literatur untuk menjelaskan urgensi dari wewenang penyitaan dan pemblokiran aset oleh Penyidik Pajak, menguraikan tantangan yang akan dihadapi, dan rekomendasi untuk optimalisasi pelaksanaan wewenang tersebut. Peneliti menemukan tantangan dari pelaksanaan wewenang tersebut diantaranya disparitas pemahaman aturan dan kegiatan penelusuran aset sedangkan rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah perlunya aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan, sosialisasi pasal pidana kepada penegak hukum lainnya, dan memperkuat kerjasama baik internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak. Peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya wewenang ini, maka penegakan hukum pajak di Indonesia dapat mendorong terciptanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan dan efek takut terhadap calon pelaku tindak pidana di bidang perpajakan.
Analysis of the Implementation Strategy forElectronification of Local Government Transactions (ETPD) in Soppeng Regency, Indonesia Andi Ulil Amri Burhan; Gunadi Gunadi
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Volume 15, Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v15i1.2674

Abstract

Abstract This study aims to determine the appropriate strategy for the implementation of Electronification of Local Government Transactions (ETPD) program in Indonesia through SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) analysis. ETPD program, as promoted by the Presidential Decree Number 3 of 2021, is intended to provide maximum benefits to local government and the community. To achieve the primary objective of this study, a descriptive method was employed, with Soppeng Regency Local Government serving as the focal point. Accordingly, the analysis was based on the Cartesian diagram and from the obtained results it was found that the appropriate strategy for digitalization in the Regency lied in Quadrant II (positive, negative). Thisstudy concluded that internal factors such as the decree regarding the P2DD Task Force, increased regional revenue, young and active employees, and the successful bureaucratic reform initiatives, are significant strengths possessed by theSoppeng Regency Local Government. However, these strengths were accompanied by challenges or threats from certain external factors including insufficient banking infrastructure, lack of digital literacy socialization, and inadequate telecommunications network. Given these conditions, it was crucial to adopt a diversified approach and formulate additional tactical strategy, rather than solely relying on existing ones, to ensure that the local government would be able to effectively carry out their tasks and provide optimal services to the community.
Desain dan Impelementasi Pengenaan PPN atas Teknologi Finansial di Indonesia Andi Ulil Amri Burhan
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/muctj.v1i1.18

Abstract

Perkembangan dunia digital yang semakin marak membuat beberapa bisnis yang sebelumnya digerakkan dengan konvensional saat ini menjadi modern dan tidak membutuhkan tatap muka contohnya jasa keuangan berupa teknologi finansial (financial technology/fintech). Fintech berkembang pesat di Indonesia dengan beragam bentuk mulai dari aplikasi perbankan, uang elektronik, P2P Lending, hingga crowdfunding. Salah satu bagian dari ekosistem fintech adalah regulasi yaitu perpajakan. Pemajakan atas kegiatan fintech dipandang berbeda setiap negara. Makalah ini disusun dengan tujuan menganalisis aturan yang saat ini diberlakukan di Indonesia. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui kajian literatur untuk menjelaskan kebijakan pengenaan PPN atas teknologi finansial. Dengan metode tersebut, diperoleh hasil bahwa pengaturan pemajakan khususnya PPN atas kegiatan fintech di Indonesia masih belum mengikuti kaidah dan prinsip sebagaimana PPN secara umum. Hal tersebut tercermin dari pengaturan di dalam PMK 69/2022 yang di dalamnya masih memisahkan antara jasa fintech yang dibebaskan dan yang dikenakan PPN. Dengan adanya pengenaan PPN atas jasa fintech ini tentu akan menimbulkan ambiguitas di masyarakat dan akan menyalahi prinsip netralitas dari PPN karena masyarakat akan memilih untuk menggunakan jasa yang menguntungkan tanpa harus membayar PPN.
Identifikasi Faktor Utama Penghindaran Pajak di Negara-Negara Berkembang: Sebuah Tinjauan Literatur Andi Ulil Amri Burhan; Gunadi
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/muctj.v1i1.22

Abstract

Penghindaran pajak merupakan masalah penting bagi hampir semua negara di dunia baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun identifikasi faktor utama yang menentukan penghindaran pajak di negara-negara berkembang belum cukup jelas dalam literatur secara umum. Untuk mengetahui hal tersebut, maka peneliti melakukan tinjauan literatur dengan membatasi objek penelitian yaitu hasil studi yang langsung merujuk ke satu negara berkembang dan diterbitkan setelah tahun 2015 untuk mendapatkan kebaruan penelitian. Hasilnya, ditemukan 7 (tujuh) hasil studi yang akhirnya dijadikan objek pada penelitian ini. Dengan strategi tersebut, peneliti berkontribusi pada literatur dengan memberikan bukti kuat yang menunjukkan bahwa moral pajak (tax morale) menjadi faktor utama dari aktivitas penghindaran pajak di negara berkembang yang diwakili oleh 5 (lima) sampel negara berkembang. Peneliti juga menemukan bahwa faktor lain di urutan kedua pemicu penghindaran pajak adalah pengetahuan perpajakan (tax knowledge) yang diwakili oleh 2 (dua) sampel negara berkembang. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang penting. Beberapa tahun terakhir, sejumlah besar literatur telah mempelajari penghindaran pajak, tetapi sebagian besar peneliti hanya menyelidiki masalah dari bidang ekonomi. Oleh karena itu, selain untuk berfokus pada determinan ekonomi tradisional penghindaran pajak, peneliti harus aktif mengeksplorasi faktor-faktor non-ekonomi. Hasil penelitian ini menempatkan faktor non-ekonomi sebagai faktor utama aktivitas penghindaran pajak di negara berkembang.
Co-Authors Gunadi Gunadi Gunadi Gunadi Gunadi Gunadi Gunadi