Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Jurnal Restorasi Hukum
Dadan Ramdani
Magister Imu Hukum Universitas Islam Indonesia
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Penanganan Keadaan Darurat di Indonesia Dadan Ramdani
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v10i2.2361

Abstract

Menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk dapat menghentikan penyebaran dan penularan virus Covid-19. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah melalui upaya pengadaan vaksin Covid-19 melalui prosedur pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat memiliki prinsip efektif, efisien dan akuntable, namun di sisi lain pengawasan masyarakat berpotensi tereduksi dengan alasan prinsip-prinsip tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana tata cara pengadaan vaksin Covid-19 dalam upaya penanganan keadaan darurat, selanjutnya bagaimana urgensi pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis positivistis. Tulisan ini memperlihatkan bahwa tata cara pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 berpedoman pada tata cara dan aturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat yang ditentukan oleh Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19, masyarakat berperan sebagai pengawas eksternal dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19.
Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi Dadan Ramdani
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v5i1.2385

Abstract

Abstract: In carrying out his duties and functions, the Governor has two dual positions, namely as regional head and as a representative of the central government in the region. The two positions have different orientations and are very likely to conflict. This research is a type of normative research, the method of collecting legal materials uses the library method. Primary legal materials in the form of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and secondary legal materials in the form of related books and journals. Analyzed descriptively-analytically with deductive logic. The results of this study indicate that the declination of the Governor's position as regional head is triggered by the Governor's obligation to carry out national strategic programs. Furthermore, the weakening of the position of the Governor as the organizer of concurrent provincial government affairs due to the obligation to follow the NSPK that has been determined by the central government as well as the provisions that give the central government authority to be able to take up concurrent government affairs which are basically the authority of the Province, Regency/City. Abstrak: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, gubernur memiliki dua kedudukan ganda yakni sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dua kedudukan tersebut memiliki orientasi yang berbeda dan sangat memungkinkan terjadinya pertentangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode pustaka. Bahan hukum primer  berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal terkait. Dianalisis dengan metode deskriptif-analitis menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa deklinasi kedudukan gubernur sebagai kepala daerah dipicu karena adanya kewajiban  gubernur untuk melaksanakan program strategis nasional. Selanjutnya, pelemahan kedudukan gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan konkuren daerah provinsi karena adanya kewajiban untuk mempedomani NSPK yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat serta adanya ketentuan yang memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk dapat mengambil urusan pemerintahan konkuren yang pada dasarnya merupakan wewenang provinsi, kabupaten/kota.
Co-Authors