Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Fifi Nurcahyati
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Concursus Tindak Pidana Pencucian Uang Fifi Nurcahyati
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v10i2.2335

Abstract

Tulisan ini mengkaji Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kualitas hukum melalui putusannya. Dalam dissenting opinion pembuktian tindak pidana asal dianggap penting dalam penanganan kasus TPPU pada putusan Nomor 10.Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST. Sehingga putusan tersebut dianggap merugikan hak-hak terdakwa sebagaimana dijamin UUD 1945. Namun permohonan tersebut ditolak dengan pertimbangan yang berbeda-beda mengenai penafsiran Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang ditinjau dari aspek materiil dan penalaranhukum. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menemukan bahwa Majelis Hakim tidak memenuhi aspek materiil karena dua Majelis Hakim berbeda dalam menerapkan dan menafsirkan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) terkait frasa “patut diduganya” yang menganggap bahwa frasa tersebut merupakan inti delik dan harus dibuktikan, apabila tidak terbukti maka tidak ada tindak pidana lanjutan dan Pasal 69 yang menganggap seseorang harus dituntut dengan dakwaan TPPU maka harus terbukti salah satu dari tindak pidana asalnya. Berdasarkan aspek penalaran hukum disimpulkan bahwa argumentasi yang dibangun oleh Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak berimbang. Karena, kedua hakim lebih cenderung menerapkan asas ulititas (kegunaan) hukum sebagai nilai kepuasan ataupun manfaat untuk pemohon tanpa mempertimbangkan substansi dari Pasal yang diujikan.
KEMASLAHATAN DALAM KEISTIMEWAAN OTONOMI KHUSUS PAPUA Fifi Nurcahyati
AS-SALAM Vol 10 No 02 (2021): MODERASI BERAGAMA
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v10i02.470

Abstract

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengurus diri sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas dalam arti, tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua bagi kemakmuran rakyat Papua. pembentukan dan pengaturan undang-undang otonomi khusus Papua tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kontek NKRI. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan dianalisis menggunakan metode deduktif kualitatif. Pelaksanaan otonomi khusus Papua tentu memiliki kendala dan juga beberapa permasalahan entah dalam pendidikan, sosial, ekonomi. Adanya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk terobosan baru untuk meminimalisir munculnya masalah yang ada di dalam masyarakat Papua itu sendiri. Sehingga dengan adanya perbaikan dari pemerintah seperti optimalisasi keberpihakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan otonomi khusus Papua dalam bentuk kesetaraan keragaman, optimalisasi penyaluran dan pengawasan dana serta evaluasi pengeluaran anggaran, mempertajam kebijakan dan memperkuat kapasitas lembaga pemerintah. Harapannya bisa membawa otonomi khusus Papua menjadi lebih baik untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Co-Authors