Yusnanik Bachtiar
Universitas Negeri Padang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Padang Musral Lingga Wati; Yusnanik Bachtiar
Journal of Civic Education Vol 2 No 2 (2019): Journal of Civic Education
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.126 KB) | DOI: 10.24036/jce.v2i3.155

Abstract

Abstract Slum is a problem that has long since occurred and also become the main obstacle to the development of large cities, including one of Padang's right city in the village of Dadok Tunggul Hitam and village of Alai Parak Kopi. In line with the problem, the Ministry of Public Works and housing of the Indonesian people created a national slum handling strategy program called the Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). This Program is in the implementation of Dadok Tunggul Hitam and Alai Parak Kopi. This research aims to meet the implementation of the Ungrungy City program, community participation, and constraints during its implementation. The type of research used is Field research with a descriptive method through a qualitative approach. The informant of this research is a subdistrict apparatus, Kelurahan, Community Empowerment Institute (LPM), an ungrungy city Program activists and elements of society. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this research show that the implementation of the Ungrungy City program in the two villages is already running well, as well as the participation of its significant community, as well as the constraints are also not so much, only partly People do not understand the purpose of the program of the Ungrungy city because there is busy work. Key words: Program Kota Tanpa Kumuh, Community Participation
Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Pengrajin Sulaman Bayangan di Barung-Barung Belantai Kabupaten Pesisir Selatan Nor tiara; Yusnanik Bachtiar
Journal of Civic Education Vol 1 No 3 (2018): Journal of Civic Education
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.387 KB) | DOI: 10.24036/jce.v1i3.203

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kelompok pengrajin Sulaman Bayangan yang menjadi pemberdayaan bagi kaum perempuan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Perempuan harus bisa membuat sulaman agar mereka bisa mandiri dalam segi ekonomi dan tidak bergantung kepada suami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan perempuan melalui kelompok pengrajin Sulaman Bayangan di Barung-Barung Belantai Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknis purposive sampling dengan informan penelitian sebanyak 15 orang informan. Jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data menggunakan triangulasi dan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui kelompok pengrajin Sulaman Bayangan terbagi menjadi 2 bagian yaitu pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh ketua kelompok pengrajin Sulaman Bayangan dan yang dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat dari Universitas Negeri Padang. Adapun faktor pendukung pada pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui kelompok pengrajin Sulaman Bayangan di Barung-Barung Belantai adalah alat praktek yang cukup mendukung dan lokasi Sulaman Bayangan dekat dengan tempat wisata puncak mandeh sehingga membuat sulaman ini mudah dikenal banyak wisatawan. sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui kelompok pengrajin Sulaman Bayangan di Barung-Barung Belantai yaitu seperti masalah pemodalan, masalah SDM/pengrajin Sulaman Bayangan dan masalah pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan memfasilitasi, sosialisasi, pelatihan, diskusi, pembinaan serta penyuluhan motivasi dan pelatihan menyulam pada pengrajin Sulaman Bayangan.
Upaya Satpol PP dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru Ellysia Syafitri; Henni Muchtar; Yusnanik Bachtiar; Muhammad Prima Ersya
Journal of Civic Education Vol 5 No 2 (2022): Journal of Civic Education
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.005 KB) | DOI: 10.24036/jce.v5i2.580

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan adaptasi kebiasaan baru diharapkan menjadi sebuah solusi bagi masyarakat dalam menghadapi Covid-19 yang banyak memberikan dampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan aturan adaptasi kebiasaan baru sulit terlaksana dengan baik. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau upaya Satpol PP dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru. Jenis peneltian ini menggunakan penelitan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pemilihan informan ialah purposive sampling terdiri dari Satpol PP, Wali Nagari dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisa menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya dalam pelaksanaan Satpol PP di lapangan. Pertama, upaya preventif berupa sosialisasi berbentuk seminar dan sosialisasi langsung ke masyarakat, Kedua upaya represif berupa teguran lisan dan sanksi sosial kepada masyarakat, Ketiga upaya persuasif mengajak masyarakat berupa himbauan door to door dan spanduk serta pamflet di tempat umum. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh Satpol PP dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adaptasi kebiasaan baru namun belum maksimal dari segi efektifitas karena masyarakat yang kesulitan dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru tersebut.