Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studia Legalia Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Atikah Nurdzakiyyah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penghapusan Pasal 22 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi Atikah Nurdzakiyyah; Eka Detik Nurwagita; Galuh Putri Maharani
Jurnal Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.56 KB)

Abstract

Penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka dalam hal ini bukan berarti MK diberi kewenangan yang seluas-luasnya tanpa pembatasan dan pengawasan yang pasti dalam UU. Hal ini dapat berpotensi pada terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh hakim konstitusi serta terganggunya independensi dan imparsialitas MK sebagai lembaga peradilan. Periode yang dimiliki oleh hakim konstitusi mengalami perubahan sejak terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Pasal 22 yang dihapus mengenai masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali di masa jabatan yang selanjutnya. Hal ini telah diajukan judicial review, akan tetapi hakim MK menolak untuk seluruhnya dengan alasan tidak memenuhi syarat formilnya. Pada tulisan ini menganalisis mengenai pentingnya pengawasan hakim MK dan reformasi pada sisi hukum progresifnya. bentuk analisis yang digunakan adalah melalui identifikasi terkait permasalahan yang terjadi, dan dengan menggunakan metode penelitian berupa normatif yuridis. sikap dari putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020 sejatinya bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme yang dianut oleh Indonesia. sistem pengawasan hakim MK yang masih memiliki permasalahan, seperti terkait kedudukan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum.
Relasi Perwakilan: Putra Daerah dan Penguatan Demokrasi Lokal Aulia Rachman Eka Putra; Mazdan Maftukha Assyayuti; Atikah Nurdzakiyyah; Hatta Muhammad Irsyad
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 1 No. 4 NOVEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze: first, setting the requirements for legislative candidates at the regional level; second, representative relations between local people and the strengthening of local democracy. This research uses normative research methods that use statutory and conceptual approaches. The results of the research concluded, first, there is an ideas regarding setting domicile requirements for prospective candidates based on philosophical, juridical and sociological foundations. Second, the representative relationship between a legislative candidate (son of the region) and the strengthening of local democracy is the formation of an emotional relationship that has a positive side both for the community and for the party in order to realize the fulfillment of local community needs and needs that are in accordance with the competence of each region.
Co-Authors Aulia Rachman Eka Putra Eka Detik Nurwagita Galuh Putri Maharani Hatta Muhammad Irsyad Mazdan Maftukha Assyayuti