<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian yuridis permasalahan mega proyek Meikarta berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2018/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Studi Literatur yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan. Pemaparan hasil data penelitian menggunakan studi analisis sesuai dengan tujuan penelitian dalam pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat deduktif dan induktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kajian yuridis permasalahan mega proyek Meikarta berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Bekasi tahun 2018/2019, izin yang dikeluarkan Pemkab Bekasi seluas 84,3 hektar untuk permukiman, sedangkan sisa lahan seluas 415,7 hektar merupakan kawasan industri. Berdasarkan Pasal 43 dan 45 pembangunan Meikarta melanggar pemanfaatan ruang wilayah, fungsi kawasan dan ketetapan zonasi. Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, pelanggaran lain proyek Meikarta yaitu melakukan tindakan penyuapan terhadap Bupati Bekasi periode 2017-2022, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi serta Kepala Bidang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan izin lahan pembangunan secara penuh.Kata Kunci: Kajian Proyek Meikarta dan Perda Kab.Bekasi No. 12 Tahun 2011Â AbstractThe research purpose is to know Meikarta mega project problems based on local government rule of Bekasi District Number 12 Year 2011 about spatial plan of Bekasi District Area by juridical analysis. The research method used Literature Study Research Method that was by using. Data result presentation used analysis study approptiate with the research purpose in the discussion. Data analysis used descriptive that has deduktive and induktive quality. The results of the study concluded that the judicial review of the Meikarta Mega project problem based on Bekasi District Regulation No. 12 Of 2011 concerning Bekasi Regency Regional Spatial Planning 2018/2019, permit issued by Bekasi District Government convering 84,3 hectares for settlements, while the remaining land area of 415,7 hectares is indsutrial estate. Based on Articles 43 and 45, the construction of Meikarta violates the use of territorial space, regional functions ana zoning provisions. According to Law No. 20 Of 2001 concerning Corruption Another Meikarta violation, namely taking bribery action against Bekasi Regent for the period 2017/2022, Head of Bekasi District PUPR Office, Head of Bekasi District Fire Service Office, Head of Regency One Stop Investment Service and Services (DPMPTSP) Bekasi as well the Head of Departement of Public Works and Public Work of Bekasi Regency to obtain full land permits.Key Words: Meikarta Project analysis and Local Government Rule of Bekasi District Number 12 Year 2011.]]>
