Garuda - Garba Rujukan Digital

Problematika Civic Disposition Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Pada Pembelajaran Daring Fricean Tutuarima; Agustinus Nindatu; Siti Nadifa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakTujuan utama dari civic disposition adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara yang meliputi karakter privat dan karakter publik. Pertanyaannya, bagaimana peran PKn dalam membentuk karakter bangsa yang baik di sekolah? Secara kurikuler sebagai program pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan sejumlah program pendidikan dan model implementasi dalam mempersiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang berkarakter melalui lembaga pendidikan. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat strategis dalam â€œpembangunan karakter bangsaâ€. Uraian dalam kurikulum pembelajaran dikemas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kondisi ini menjadi berbeda ketika pandemi COVID-19 terjadi dan pembelajaran dilakukan secara online. Guru PKn sulit mengembangkan disposisi kewarganegaraan atau karakter kewarganegaraan siswa karena pembelajaran dilakukan secara online. Realitas inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian kualitatif ini dilakukan di beberapa SMA di Kota Ambon yang melakukan pembelajaran secara online. Pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling melalui teknik wawancara dan dokumentasi. kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menimbang disposisi kewarganegaraan dalam pembelajaran online, guru PKn mengembangkan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran dalam konteks pandemi untuk mengembangkan karakter kewarganegaraan siswa. Salah satunya dengan mengembangkan model blended learning untuk mengukur civic disposition dalam mencapai tujuan pembelajaran di masa pandemi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Kata kunci: Civic Disposition, Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, Pembelajaran DaringÂ AbstractThe main purpose of civic disposition is to cultivate the character of citizens which includes private character and public character. The question is, what is the role of Civics in shaping good national character in schools? Curricularly as an educational program, Citizenship Education develops a number of educational programs and implementation models in preparing students to become mature human beings with character through educational institutions. Thus, Citizenship Education has a very strategic position in "national character building". The description in the learning curriculum is packaged according to the learning objectives to be achieved. This condition becomes different when the COVID-19 pandemic occurs and learning is carried out online. It is difficult for Civic Education teachers to develop the civic disposition or citizenship character of students because learning is done online. This reality is the background of this research. This qualitative research was conducted at several senior high schools in Ambon City that conducted online learning. Data were collected by purposive sampling through interview and documentation techniques. then analyzed descriptively qualitatively. The results showed that in order to weigh the civic disposition in online learning, Civic Education teachers developed various learning strategies and approaches in the context of a pandemic to develop students' civic character. One of them is by developing a blended learning model to measure civic disposition in achieving learning goals during a pandemic.Keywords: Civic Disposition, Civics Curriculum, Online Learning.

Eksistensi Kedudukan Matarumah Parentah di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Agustinus Nindatu; Jurgen R. Litualy
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1, No 1 (2022): October 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

AbstrakTujuan Utama dari adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang kedudukan matarumah parentah di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. dalam menjalankan pemerintahan adat di Maluku pada umumnya maka salah satu indikatornya yaitu memiliki matarumah atau marga parentah yang memimpin sebuah negeri dan hal ini terbukti untuk setiap negeri adat di Maluku memiliki kepemimpinan yang berasal dari marga atau matarumah parentah. Sehubungan denga itu, negeri Piru adalah negeri adat untuk membuktikanya maka negeri Piru harus memiliki matarumah parentah sama halnya dengan negeri-negeri di Maluku. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling melalui teknik observasi dan wawancara. Setelah itu data dianalisis secara deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan matarumah parentah menurut adat adalah marga Pirsouw hatulewa. Dalam hukum positif Pemerintah mengakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan terkait matarumah parentah yang berada dalam kesatuan masyarakat adat diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang desa, Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, Peraturan Daerah Kabupaten seram bagian barat nomor 13 tahun 2019 tentang negeri.Kata Kunci: Eksistensi, Matarumah Parentah,Â AbstractThe main purpose of this study is to find out and study more deeply about the position of parental eyes in Negeri Piru, West Seram District, West Seram Regency. In carrying out customary government in Maluku in general, one of the indicators is having a matarumah or parentah clan who leads a country and this is evident for every indigenous country in Maluku has leadership that comes from the clan or matarumah parentah. In connection with that, the country of Piru is a customary land to prove it, the country of Piru must have parental eyes as well as the countries in Maluku. This research was conducted with the type of qualitative research with data collection carried out by purposive sampling through observation and interview techniques. After that the data were analyzed by qualitative description. The results showed that the position of the matarumah parentah according to custom was the Pirsouw hatulewa clan. In positive law, the Government recognizes its existence as long as it does not conflict with the constitution and is related to parental rights within the customary community unit as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 B, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation No. 11 of 2019 concerning villages, Maluku Province Regional Regulation number 14 of 2005 concerning the re-establishment of the country as a unit of customary law communities, West Seram Regency Regional Regulation number 13 of 2019 concerning the stateKeywords: Existence, Matarumah Parentah,

Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Jurgen R. Litualy; Agustinus Nindatu
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5637

Abstract The supervisory function of the DPRD includes carrying out supervision over the implementation of regional regulations and other statutory regulations, regional head regulations, APBD, regional government policies in implementing regional development programs, and international cooperation in the region. Based on the functions, duties, authority and rights of the DPRD, it is hoped that the DPRD will be able to play its role optimally in carrying out the control function over the implementation of regional regulations. In this regard, the West Seram Regency DPRD must also actively carry out a supervisory function over the implementation of regional regulations in West Seram Regency. This type of research is normative juridical research, which in this research is called normative legal research or also called library legal research, is research carried out by examining library materials or secondary data alone. With the analysis in this research, you will immediately search for and find results/answers to the problems being studied. The research results found that the process of implementing DPRD supervision of regional regulations basically refers to Law number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates the supervisory function as intended in Article 149 paragraph (1) letter c, realized in the form of supervision of: a. implementation of Regency/City Regional Regulations and regent/mayor regulations; b. implementation of the provisions of other laws and regulations related to the administration of district/city Regional Government; and c. implementation of follow-up to the results of financial report audits by the Financial Audit Agency. Factors that hinder the implementation of duties and authority in supervising the implementation of regional regulations include: 1) Lack of understanding by council members regarding the boundaries and scope of the supervisory function. 2) Unequal perceptions among DPRD members. 3) Limited resources to carry out supervisory functions. However, efforts are being made to find solutions to these inhibiting factors so that in the future the West Seram Regency DPRD can carry out its functions well. Keywords: Supervisory Function, Regional Regulations Abstrak Fungsi Pengawasan oleh DPRD meliputi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimilki DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Sehubungan dengan itu maka DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pula harus secara aktif melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan dekimian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menemukan bahwa Proses pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah pada dasarnya mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentnag Pemerintah Daerah didalamnya mengatur tentang Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus pada pelaksanaan peraturan daerah hal itu perlu peran yang lebih optimal sehingga pelaksaan perda tepat pada sasaran. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda, antara lain: 1) Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan. 2) Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD. 3) Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun faktor-faktor pengahambat tersebut diusahakan memiliki solusi sehingga kedepan DPRD kabupaten Seram bagian barat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Peraturan Daerah

Kebijakan Angkatan Muda Ranting Ekselsior dalam Mempertahankan Budaya Masohi pada Masyarakat Kelurahan Benteng RT 002/RW 003 dan RT 003/RW 004 Kecamatan Nusaniwe, Ambon Louisa M Metekohy; Agustinus Nindatu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 16, No 1 (2026): JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v16i1.24466

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Kebijakan Angkatan Muda Ranting Ekselsior dalam Mempertahankan Budaya Masohi pada Masyarakat Kelurahan Benteng RT 002/RW 003 dan RT 003/RW 004 Kecamatan Nusaniwe, Ambon. Generasi muda memiliki peran strategis dalam membangun bangsa melalui penguatan karakter dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Salah satu nilai budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat Maluku adalah tradisi Masohi, yaitu bentuk gotong royong yang mencerminkan solidaritas, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang dikembangkan oleh Angkatan Muda Ranting Ekselsior dalam mempertahankan budaya Masohi di lingkungan masyarakat Benteng, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angkatan Muda Ekselsior memainkan peran penting dalam merancang dan menjalankan program-program berbasis nilai Masohi, seperti kegiatan sosial, pembangunan fasilitas umum, dan edukasi budaya. Faktor pendukung meliputi partisipasi aktif masyarakat, kekuatan nilai adat, dan dukungan kelembagaan gereja. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran sebagian warga, dan tantangan modernisasi. Peneliti yang tinggal di lingkungan Benteng memiliki kedekatan kontekstual yang memperkuat validitas data dan memungkinkan pendekatan partisipatif yang reflektif. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam kajian kebijakan komunitas berbasis kearifan lokal, serta menawarkan rekomendasi praktis untuk penguatan peran pemuda dalam pelestarian budaya. Dengan revitalisasi nilai Masohi, generasi muda dapat menjadi agen perubahan sosial yang memperkuat solidaritas dan kesejahteraan masyarakat

Problematika Civic Disposition Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Pada Pembelajaran Daring Fricean Tutuarima; Agustinus Nindatu; Siti Nadifa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2514

AbstrakTujuan utama dari civic disposition adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara yang meliputi karakter privat dan karakter publik. Pertanyaannya, bagaimana peran PKn dalam membentuk karakter bangsa yang baik di sekolah? Secara kurikuler sebagai program pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan sejumlah program pendidikan dan model implementasi dalam mempersiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang berkarakter melalui lembaga pendidikan. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat strategis dalam â€œpembangunan karakter bangsaâ€. Uraian dalam kurikulum pembelajaran dikemas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kondisi ini menjadi berbeda ketika pandemi COVID-19 terjadi dan pembelajaran dilakukan secara online. Guru PKn sulit mengembangkan disposisi kewarganegaraan atau karakter kewarganegaraan siswa karena pembelajaran dilakukan secara online. Realitas inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian kualitatif ini dilakukan di beberapa SMA di Kota Ambon yang melakukan pembelajaran secara online. Pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling melalui teknik wawancara dan dokumentasi. kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menimbang disposisi kewarganegaraan dalam pembelajaran online, guru PKn mengembangkan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran dalam konteks pandemi untuk mengembangkan karakter kewarganegaraan siswa. Salah satunya dengan mengembangkan model blended learning untuk mengukur civic disposition dalam mencapai tujuan pembelajaran di masa pandemi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Kata kunci: Civic Disposition, Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, Pembelajaran DaringÂ AbstractThe main purpose of civic disposition is to cultivate the character of citizens which includes private character and public character. The question is, what is the role of Civics in shaping good national character in schools? Curricularly as an educational program, Citizenship Education develops a number of educational programs and implementation models in preparing students to become mature human beings with character through educational institutions. Thus, Citizenship Education has a very strategic position in "national character building". The description in the learning curriculum is packaged according to the learning objectives to be achieved. This condition becomes different when the COVID-19 pandemic occurs and learning is carried out online. It is difficult for Civic Education teachers to develop the civic disposition or citizenship character of students because learning is done online. This reality is the background of this research. This qualitative research was conducted at several senior high schools in Ambon City that conducted online learning. Data were collected by purposive sampling through interview and documentation techniques. then analyzed descriptively qualitatively. The results showed that in order to weigh the civic disposition in online learning, Civic Education teachers developed various learning strategies and approaches in the context of a pandemic to develop students' civic character. One of them is by developing a blended learning model to measure civic disposition in achieving learning goals during a pandemic.Keywords: Civic Disposition, Civics Curriculum, Online Learning.

Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Jurgen R. Litualy; Agustinus Nindatu
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5637

Abstract The supervisory function of the DPRD includes carrying out supervision over the implementation of regional regulations and other statutory regulations, regional head regulations, APBD, regional government policies in implementing regional development programs, and international cooperation in the region. Based on the functions, duties, authority and rights of the DPRD, it is hoped that the DPRD will be able to play its role optimally in carrying out the control function over the implementation of regional regulations. In this regard, the West Seram Regency DPRD must also actively carry out a supervisory function over the implementation of regional regulations in West Seram Regency. This type of research is normative juridical research, which in this research is called normative legal research or also called library legal research, is research carried out by examining library materials or secondary data alone. With the analysis in this research, you will immediately search for and find results/answers to the problems being studied. The research results found that the process of implementing DPRD supervision of regional regulations basically refers to Law number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates the supervisory function as intended in Article 149 paragraph (1) letter c, realized in the form of supervision of: a. implementation of Regency/City Regional Regulations and regent/mayor regulations; b. implementation of the provisions of other laws and regulations related to the administration of district/city Regional Government; and c. implementation of follow-up to the results of financial report audits by the Financial Audit Agency. Factors that hinder the implementation of duties and authority in supervising the implementation of regional regulations include: 1) Lack of understanding by council members regarding the boundaries and scope of the supervisory function. 2) Unequal perceptions among DPRD members. 3) Limited resources to carry out supervisory functions. However, efforts are being made to find solutions to these inhibiting factors so that in the future the West Seram Regency DPRD can carry out its functions well. Keywords: Supervisory Function, Regional Regulations Abstrak Fungsi Pengawasan oleh DPRD meliputi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimilki DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Sehubungan dengan itu maka DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pula harus secara aktif melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan dekimian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menemukan bahwa Proses pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah pada dasarnya mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentnag Pemerintah Daerah didalamnya mengatur tentang Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus pada pelaksanaan peraturan daerah hal itu perlu peran yang lebih optimal sehingga pelaksaan perda tepat pada sasaran. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda, antara lain: 1) Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan. 2) Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD. 3) Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun faktor-faktor pengahambat tersebut diusahakan memiliki solusi sehingga kedepan DPRD kabupaten Seram bagian barat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Peraturan Daerah

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search