Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Problematika Civic Disposition Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Pada Pembelajaran Daring Fricean Tutuarima; Agustinus Nindatu; Siti Nadifa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.253 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2514

Abstract

AbstrakTujuan utama dari civic disposition adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara yang meliputi karakter privat dan karakter publik. Pertanyaannya, bagaimana peran PKn dalam membentuk karakter bangsa yang baik di sekolah? Secara kurikuler sebagai program pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan sejumlah program pendidikan dan model implementasi dalam mempersiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang berkarakter melalui lembaga pendidikan. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat strategis dalam “pembangunan karakter bangsa”. Uraian dalam kurikulum pembelajaran dikemas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kondisi ini menjadi berbeda ketika pandemi COVID-19 terjadi dan pembelajaran dilakukan secara online. Guru PKn sulit mengembangkan disposisi kewarganegaraan atau karakter kewarganegaraan siswa karena pembelajaran dilakukan secara online. Realitas inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian kualitatif ini dilakukan di beberapa SMA di Kota Ambon yang melakukan pembelajaran secara online. Pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling melalui teknik wawancara dan dokumentasi. kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menimbang disposisi kewarganegaraan dalam pembelajaran online, guru PKn mengembangkan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran dalam konteks pandemi untuk mengembangkan karakter kewarganegaraan siswa. Salah satunya dengan mengembangkan model blended learning untuk mengukur civic disposition dalam mencapai tujuan pembelajaran di masa pandemi.                          Kata kunci: Civic Disposition, Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, Pembelajaran Daring AbstractThe main purpose of civic disposition is to cultivate the character of citizens which includes private character and public character. The question is, what is the role of Civics in shaping good national character in schools? Curricularly as an educational program, Citizenship Education develops a number of educational programs and implementation models in preparing students to become mature human beings with character through educational institutions. Thus, Citizenship Education has a very strategic position in "national character building". The description in the learning curriculum is packaged according to the learning objectives to be achieved. This condition becomes different when the COVID-19 pandemic occurs and learning is carried out online. It is difficult for Civic Education teachers to develop the civic disposition or citizenship character of students because learning is done online. This reality is the background of this research. This qualitative research was conducted at several senior high schools in Ambon City that conducted online learning. Data were collected by purposive sampling through interview and documentation techniques. then analyzed descriptively qualitatively. The results showed that in order to weigh the civic disposition in online learning, Civic Education teachers developed various learning strategies and approaches in the context of a pandemic to develop students' civic character. One of them is by developing a blended learning model to measure civic disposition in achieving learning goals during a pandemic.Keywords: Civic Disposition, Civics Curriculum, Online Learning.
Persepsi Tentang Pentingnya Budaya Masohi Atau Kerjasama Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Agustinus Nindatu; Damaris B. Liubana; Providensia Leiwakabessy; Welly C. Elly; Agnia Puspa Naraswari; Jacques F. Lainsamputty
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.699 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2970

Abstract

AbstrakRiset ini bertujuan untuk mendeskripsikan Persepsi Tentang Penitngnya Kerjasama Dalam Berbagai Bidang Kehidupan. Selanjutnya yang menjadi rumusan masalah dalam riset ini adalah 1) Bagaiaman pentingnya Kerjasama dalam Bidang kehidupan dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya Kerjasama. Riset yang dilakukan dengan menggunakan tipe kulaitatif, Teknik pengumpulkan data berupa wawancara dan kemudian laporannya dibahasa diuraikan dalam bentuk narasi. Hasil riset ini mendapatkan bahwa Pentingnya budaya masohi dalam Bidang kehidupan bahwa budaya masohi adalah budaya yang memiliki arti yaitu gotong royong atau kerja sama, budaya ini sudah berlangsung dalam masyarakat Maluku dari sejak dahulu budaya ini memiliki manfaat yang mendalam dalam menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan masyarakat  dengan saling membantu dan bekerja sama baik didalam masyarakat atau didalam lingkungan sekolah.sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi budaya masohi atau kerja sama adalah tujuan yang sama, pembagian tugas, tangung jawab, toleransi, saling membantu, dan saling pengertian.Kata Kunci : Persepsi, Budaya, Masohi/Kerjasama Abstract          This research aims to describe the perception of the importance of cooperation in various fields of life. Furthermore, the formulation of the problem in this research is 1) How important is Cooperation in the Field of Life and 2) Factors that influence the importance of Cooperation. The research was carried out using a qualitative type, data collection techniques were in the form of interviews and then the report was described in the form of a narrative. The results of this research found that the importance of masohi culture in the field of life that masohi culture is a culture that has a meaning, namely mutual cooperation or cooperation, this culture has been going on in Maluku society since ancient times. help and work together both within the community or within the school environment. Meanwhile, the factors that influence masohi culture or cooperation are the same goal, division of tasks, responsibilities, tolerance, mutual help, and mutual understanding. Keywords: Perception, Culture, Masohi/Cooperation
Eksistensi Kedudukan Matarumah Parentah di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Agustinus Nindatu; Jurgen R. Litualy
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1, No 1 (2022): October 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.375 KB) | DOI: 10.57235/aurelia.v1i1.84

Abstract

AbstrakTujuan Utama dari adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang kedudukan matarumah parentah di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. dalam menjalankan pemerintahan adat di Maluku pada umumnya maka salah satu indikatornya yaitu memiliki matarumah atau marga parentah yang memimpin sebuah negeri dan hal ini terbukti untuk setiap negeri adat di Maluku memiliki kepemimpinan yang berasal dari marga atau matarumah parentah. Sehubungan denga itu, negeri Piru adalah negeri adat untuk membuktikanya maka negeri Piru harus memiliki matarumah parentah sama halnya dengan negeri-negeri di Maluku. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling melalui teknik observasi dan wawancara. Setelah itu data dianalisis secara deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan matarumah parentah menurut adat adalah marga Pirsouw hatulewa. Dalam hukum positif Pemerintah mengakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan terkait matarumah parentah yang berada dalam kesatuan masyarakat adat diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang desa, Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, Peraturan Daerah Kabupaten seram bagian barat nomor 13 tahun 2019 tentang negeri.Kata Kunci: Eksistensi, Matarumah Parentah, AbstractThe main purpose of this study is to find out and study more deeply about the position of parental eyes in Negeri Piru, West Seram District, West Seram Regency. In carrying out customary government in Maluku in general, one of the indicators is having a matarumah or parentah clan who leads a country and this is evident for every indigenous country in Maluku has leadership that comes from the clan or matarumah parentah. In connection with that, the country of Piru is a customary land to prove it, the country of Piru must have parental eyes as well as the countries in Maluku. This research was conducted with the type of qualitative research with data collection carried out by purposive sampling through observation and interview techniques. After that the data were analyzed by qualitative description. The results showed that the position of the matarumah parentah according to custom was the Pirsouw hatulewa clan. In positive law, the Government recognizes its existence as long as it does not conflict with the constitution and is related to parental rights within the customary community unit as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 B, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation No. 11 of 2019 concerning villages, Maluku Province Regional Regulation number 14 of 2005 concerning the re-establishment of the country as a unit of customary law communities, West Seram Regency Regional Regulation number 13 of 2019 concerning the stateKeywords: Existence, Matarumah Parentah,
The Civic Disposition of Maluku Ethnicity in Indonesian Nationalism as a Form of Civic Education Fricean Tutuarima; Agustinus Nindatu
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Vol 15, No 4 (2023): In Progress
Publisher : STAI Hubbulwathan Duri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35445/alishlah.v15i4.3781

Abstract

Civic education aims to foster a respectable national civilization. Civic disposition is character, attitude, or citizenship character in civics education. Therefore, this research aims to provide civic education learning by narrating the civic disposition of the Maluku ethnicity in fighting for and defending the Unitary State of the Republic of Indonesia as well as being material for evaluation of Government policies as a form of effort to maintain the Maluku ethnicity as part of an Indonesian entity. This qualitative research using a purposive sampling technique leads to a descriptive narrative about the civic disposition of the Maluku ethnicity in the narrative of Indonesian nationalism through observation, interviews, and documentation techniques. The informants in this research are the local government and representatives of the Maluku ethnic group who understand the role of the Maluku ethnic group in Indonesian independence, including the millennial generation in Ambon City, to improve the civic disposition of 7 people. The study's results found that the heroic story of the Maluku Republicans becoming Indonesian is evidence of a civic disposition that fights for Indonesianness in unity, which can be used as learning in civic education. History writes that even though they have lived in underdevelopment for decades, even though they have a strong history of giving birth to Indonesians, the Moluccas continue to prove their nationalism and love for the Indonesian homeland.
Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Jurgen R. Litualy; Agustinus Nindatu
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5637

Abstract

Abstract The supervisory function of the DPRD includes carrying out supervision over the implementation of regional regulations and other statutory regulations, regional head regulations, APBD, regional government policies in implementing regional development programs, and international cooperation in the region. Based on the functions, duties, authority and rights of the DPRD, it is hoped that the DPRD will be able to play its role optimally in carrying out the control function over the implementation of regional regulations. In this regard, the West Seram Regency DPRD must also actively carry out a supervisory function over the implementation of regional regulations in West Seram Regency. This type of research is normative juridical research, which in this research is called normative legal research or also called library legal research, is research carried out by examining library materials or secondary data alone. With the analysis in this research, you will immediately search for and find results/answers to the problems being studied. The research results found that the process of implementing DPRD supervision of regional regulations basically refers to Law number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates the supervisory function as intended in Article 149 paragraph (1) letter c, realized in the form of supervision of: a. implementation of Regency/City Regional Regulations and regent/mayor regulations; b. implementation of the provisions of other laws and regulations related to the administration of district/city Regional Government; and c. implementation of follow-up to the results of financial report audits by the Financial Audit Agency. Factors that hinder the implementation of duties and authority in supervising the implementation of regional regulations include: 1) Lack of understanding by council members regarding the boundaries and scope of the supervisory function. 2) Unequal perceptions among DPRD members. 3) Limited resources to carry out supervisory functions. However, efforts are being made to find solutions to these inhibiting factors so that in the future the West Seram Regency DPRD can carry out its functions well. Keywords: Supervisory Function, Regional Regulations Abstrak Fungsi Pengawasan oleh DPRD meliputi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimilki DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Sehubungan dengan itu maka DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pula harus secara aktif melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan dekimian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menemukan bahwa Proses pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah pada dasarnya mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentnag Pemerintah Daerah didalamnya mengatur tentang Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus pada pelaksanaan peraturan daerah hal itu perlu peran yang lebih optimal sehingga pelaksaan perda tepat pada sasaran. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda, antara lain: 1) Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan. 2) Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD. 3) Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun faktor-faktor pengahambat tersebut diusahakan memiliki solusi sehingga kedepan DPRD kabupaten Seram bagian barat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Peraturan Daerah
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mendeley bagi Mahasiswa Semester Akhir Program Studi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Louisa M. Metekohy; Titus Gaite; Agustinus Nindatu; Jurgen Litualy
Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2024): November : Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/solusibersama.v1i4.764

Abstract

Training on Using the Mendeley Application for Semester Students of the PPKN Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Pattimura University, is an activity aimed at enabling students to use the Mendeley Application when completing their final writing. This training is also to increase students' understanding of the dangers of plagiarism as part of academic misconduct. . Through lecture methods, discussions and interactive activities, students are encouraged to understand the use of the Mendeley application when writing research proposals, research results and theses. The results of this program show active participation from students as well as increased student understanding of using the Mendeley application and in the future students will be able to use it in writing, thus this activity also reduces plagiarism crimes.
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA EDUKASI DALAM MENANGGULANGI PERUNDUNGAN DI KALANGAN SISWA SMP NEGERI 1 KAIRATU Tuharea, Jumiati.; Tutuarima, Fricean; Litualy, Jurgen R.; Nindatu, Agustinus
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.29574

Abstract

Proposal ini bertujuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang efektif dalam menanggulangi perundungan di kalangan pelajar SMP. Perundungan, atau sering disebut sebagai bullying, adalah masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan siswa, baik secara fisik maupun mental. Mengembangkan strategi edukasi yang berfokus pada penggunaan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perundungan dengan menggunakan metode kampanye online, konten edukatif, dan pelatihan untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan, membangun empati, dan mempromosikan kebaikan di lingkungan sekolah. Menjalin kerja sama dengan pihak sekolah, guru, orang tua, dan komunitas lokal untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Selanjutnya data yang dikumpulkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk mengukur dampak dari penggunaan media sosial dalam upaya menanggulangi perundungan di kalangan siswa SMP Negeri 1 Kairatu Seram Bagian Barat. Diharapkan kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi perundungan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung bagi para siswa SMP Negeri 1 Seram Bagian Barat.
Strategi Guru dalam Mengembangkan Sikap Keterampilan Sosial Siswa pada SMP Negeri 2 Seram Barat Agustinus Nindatu; Jurgen R. Litualy; Yosepus A. Hallatu
Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/jupenkei.v1i4.48

Abstract

Lack of social skills in students has an impact on students' indifferent attitude towards tasks given by teachers, lack of student participation in school activities and lack of interaction between students so that there are students who tend to be closed and have no sense of concern for their friends. Therefore, the role of teachers is needed in providing a positive contribution to the development of students' social attitudes. This type of research is descriptive qualitative and the data collection techniques used are observation and interviews. Furthermore, the data obtained were analyzed descriptively qualitatively which aims to describe the problems that occur and relate them to the specified variables and can also be discussed in narrative form. The results of the study found that social skills as an interaction ability between teachers and teachers and teachers with students, and students with students so social skills in schools are related to the relationship of school community interactions, the role of teachers in developing students' social skills attitudes is shown through a learning approach in the classroom, for example through character values ​​explained in learning with the aim of training students to have a sense of sympathy, concern, tolerance which are part of social skills so that in the development of students' social skills at SMP Negeri 2 Seram Barat, students can accept the application of social skills attitudes well, this can be seen from student interactions both with teachers and with peers. Application of Social Skills attitudes in Learning for students in class that in the learning process carried out by teachers in class at SMP Negeri 2 Seram Barat, using learning methods such as: question and answer methods, lecture methods, demonstration methods, discussion methods, jigsaw learning methods, peer teaching methods. The application of social skills attitudes in classroom learning, the right method is a method that trains student cooperation, trains how to convey opinions such as question and answer methods, discussion methods. In implementing social skills attitudes, not only teachers have an important role, but social skills are also carried out by other teachers in classroom learning using learning methods that can develop students' social skills.
Perspektif Generasi Z tentang Pelaksanaan Budaya Maano dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Piru Agustinus Nindatu; Louisa M. Metekohy
Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Vol. 3 No. 2 (2025): Juni: GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/garuda.v3i2.5047

Abstract

The main objective of this study is to analyze the perspective of generation z on the implementation of maano culture in the unity of the Piru customary law community. Generation Z is a generation that interacts with technological advances. As a digital generation, technological advances should lead them to be more familiar with local cultures such as maano culture, as a local culture, generation Z must really have knowledge and constructive views on maano culture by grounding this culture to be known to the public as a local culture of the Piru customary law community in particular and the Maluku customary community in general. This qualitative research was conducted using the side snowball technique on generation Z of the Piru customary law community through interview and documentation techniques. then analyzed descriptively qualitatively. The target achievement of this study resulted in. The existence of Maano culture that for generation z of the Piru customary law community states that for some generations they know maano culture through the process of cultural inheritance and for some new generations they know through formal education. Therefore, maano culture is rarely found in Piru society. The existence that has been increasingly lost is caused by several things, namely the absence of a cultural inheritance process, the emergence of an individualistic attitude. In fact, maano culture can foster a sense of togetherness, mutual help and cooperation The efforts to preserve Maano culture that Maano culture should be introduced from generation to generation so that this culture continues to be known and developed by the next generation. Generation Z provides some hope that Maano culture should be introduced more deeply to other Generation Z, and as a digital generation, Maano culture is introduced through social media so as to spur a sense of love for local culture.
L Training on Creating Educational Anti-Corruption Flyers Using the Canva App for Students at Pattimura University Laboratory Junior High School Louisa M Metekohy; Agustinus Nindatu; Jumiati Tuharea; Jurgen R Litualy
Jurnal Dremi (Demi Pengabdi Masyarakat) Vol 3 No 2 (2026): Jurnal Demi Pengabdian Masyarakat
Publisher : PT. Penerbit Riset Sadwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Today’s education requires students to possess knowledge and be able to use technology in their learning, such as the Canva app, which they can then use to create anti-corruption flyers. This activity equips students with basic graphic design skills through Canva to creatively promote anti-corruption values within the school environment. This community service activity employs participatory training methods and Project-Based Learning. Students at the Pattimura University Laboratory Junior High School were educated on the values of integrity, followed by hands-on practice designing anti-corruption flyers using the Template feature. The results of the activity demonstrate that students can use the application effectively, as evidenced by their creativity in selecting and finalizing designs, as well as their ability to craft anti-corruption narratives, resulting in flyers suitable for display on school bulletin boards and social media.