Garuda - Garba Rujukan Digital

Eksistensi Kedudukan Matarumah Parentah di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Agustinus Nindatu; Jurgen R. Litualy
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1, No 1 (2022): October 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

AbstrakTujuan Utama dari adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang kedudukan matarumah parentah di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. dalam menjalankan pemerintahan adat di Maluku pada umumnya maka salah satu indikatornya yaitu memiliki matarumah atau marga parentah yang memimpin sebuah negeri dan hal ini terbukti untuk setiap negeri adat di Maluku memiliki kepemimpinan yang berasal dari marga atau matarumah parentah. Sehubungan denga itu, negeri Piru adalah negeri adat untuk membuktikanya maka negeri Piru harus memiliki matarumah parentah sama halnya dengan negeri-negeri di Maluku. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling melalui teknik observasi dan wawancara. Setelah itu data dianalisis secara deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan matarumah parentah menurut adat adalah marga Pirsouw hatulewa. Dalam hukum positif Pemerintah mengakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan terkait matarumah parentah yang berada dalam kesatuan masyarakat adat diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang desa, Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, Peraturan Daerah Kabupaten seram bagian barat nomor 13 tahun 2019 tentang negeri.Kata Kunci: Eksistensi, Matarumah Parentah,Â AbstractThe main purpose of this study is to find out and study more deeply about the position of parental eyes in Negeri Piru, West Seram District, West Seram Regency. In carrying out customary government in Maluku in general, one of the indicators is having a matarumah or parentah clan who leads a country and this is evident for every indigenous country in Maluku has leadership that comes from the clan or matarumah parentah. In connection with that, the country of Piru is a customary land to prove it, the country of Piru must have parental eyes as well as the countries in Maluku. This research was conducted with the type of qualitative research with data collection carried out by purposive sampling through observation and interview techniques. After that the data were analyzed by qualitative description. The results showed that the position of the matarumah parentah according to custom was the Pirsouw hatulewa clan. In positive law, the Government recognizes its existence as long as it does not conflict with the constitution and is related to parental rights within the customary community unit as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 B, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation No. 11 of 2019 concerning villages, Maluku Province Regional Regulation number 14 of 2005 concerning the re-establishment of the country as a unit of customary law communities, West Seram Regency Regional Regulation number 13 of 2019 concerning the stateKeywords: Existence, Matarumah Parentah,

Sosialisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Kepemilikan Tanah Warga Yeheskel Wessy; Jurgen R. Litualy; Andy S. Dahoklory; Micael Ririhena; Stelvia W. Noya
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): November
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/js.v2i4.186

Hak Ulayat atau tanah ulayat adalah hak milik bersama sehingga dapat dipertegas kepada Masyarakat Adat Desa Patti bahwa Hak Ulayat atau Tanah Ulayat tidak dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan kecuali telah digarap atau dikelolah oleh perorangan dalam Soa/Mata Rumah/Marga sebagai milik Hak Ulayat sehingga telah menjadi status obyek bekas tanah ulayat sehingga dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan. Hak Ulayat atau tanah Ulayat tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk hibah, jual beli, angunan, hak pakai, hak guna usaha dan lain sebagainya. Yang dapat dipindah tangankan adalah obyek bekas tanah ulayat yang adalah merupakan milik perorangan. Terhadap hal itu maka dipandang perlu oleh Pemerintah Desa Patti Kecamatan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya untuk diagendakan sebagai bentuk kerja sama pelaksanaan program kerja antara Mahasiswa KKN PSDKU Unpatti Maluku Barat Daya tahun 2023 dengan Pemerintah Desa Patti untuk melaksanakan Sosialisasi Tentang Hak Ulayat dan Kepemilikan Tanah Warga serta Prosedur Pendaftaran Tanah Warga yang pada prinsipnya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Desa Patti terhadap berbagai persoalan tanah warga dan bentuk penyelesaiannya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi hukum kepada masyarakat adat Desa Patti ini dilaksnakan oleh Tim Dosen atas permintaan dari Mahasiswa KKN dan Dosen Pembimbing Lapangan kelompok KKN di Desa Patti setelah selesainya malakukan observasi lapangan dan selanjutnya pendekatan dengan Pemerintah Desa Patti dan Dosen Pembimbing Lapangan.

Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Jurgen R. Litualy; Agustinus Nindatu
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5637

Abstract The supervisory function of the DPRD includes carrying out supervision over the implementation of regional regulations and other statutory regulations, regional head regulations, APBD, regional government policies in implementing regional development programs, and international cooperation in the region. Based on the functions, duties, authority and rights of the DPRD, it is hoped that the DPRD will be able to play its role optimally in carrying out the control function over the implementation of regional regulations. In this regard, the West Seram Regency DPRD must also actively carry out a supervisory function over the implementation of regional regulations in West Seram Regency. This type of research is normative juridical research, which in this research is called normative legal research or also called library legal research, is research carried out by examining library materials or secondary data alone. With the analysis in this research, you will immediately search for and find results/answers to the problems being studied. The research results found that the process of implementing DPRD supervision of regional regulations basically refers to Law number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates the supervisory function as intended in Article 149 paragraph (1) letter c, realized in the form of supervision of: a. implementation of Regency/City Regional Regulations and regent/mayor regulations; b. implementation of the provisions of other laws and regulations related to the administration of district/city Regional Government; and c. implementation of follow-up to the results of financial report audits by the Financial Audit Agency. Factors that hinder the implementation of duties and authority in supervising the implementation of regional regulations include: 1) Lack of understanding by council members regarding the boundaries and scope of the supervisory function. 2) Unequal perceptions among DPRD members. 3) Limited resources to carry out supervisory functions. However, efforts are being made to find solutions to these inhibiting factors so that in the future the West Seram Regency DPRD can carry out its functions well. Keywords: Supervisory Function, Regional Regulations Abstrak Fungsi Pengawasan oleh DPRD meliputi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimilki DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Sehubungan dengan itu maka DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pula harus secara aktif melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan dekimian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menemukan bahwa Proses pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah pada dasarnya mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentnag Pemerintah Daerah didalamnya mengatur tentang Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus pada pelaksanaan peraturan daerah hal itu perlu peran yang lebih optimal sehingga pelaksaan perda tepat pada sasaran. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda, antara lain: 1) Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan. 2) Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD. 3) Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun faktor-faktor pengahambat tersebut diusahakan memiliki solusi sehingga kedepan DPRD kabupaten Seram bagian barat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Peraturan Daerah

Implementasi Penanaman Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada SMP Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tuharea, Jumiati; Tutuarima, Fricean; Gaite, Titus; Litualy, Jurgen R
JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling Vol 2, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jamparing.v2i2.2693

Dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, maka diperlukannya pendidikan yang tidak terlepas dari ajaran Pancasila sebagai dasar untuk melaksanakan pendidikan di Indonesia. Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai Negara. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar dan akan melanda kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan bangsa maka benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar Negara Pancasila yang sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era Globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini. Menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi bisa dilaksanakan melalui pembelajaran di sekolah yang sistematis melalui pembelajaran, pelatihan, keteladanan dan pembiasaan.

Sasi Sebagai Instrumen Kewarganegaraan Lingkungan: Studi Etnografi di Negeri Haruku Ferdinandus, Andre Salli; Tutuarima, Fricean; Litualy, Jurgen R
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.6015

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji sasi sebagai instrumen kewarganegaraan lingkungan: studi etnografi di Negeri Haruku. Sasi merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam, khususnya laut, yang berbasis adat dan tradisional yang terhubung dengan Kewarganegaraan lingkungan yang merujuk pada kesadaran dan tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan hidup. Kurangnya kesadaran warga Negara dalam menjaga lingkungan hidup menyebabkan penebangan hutan sepihak oleh warga dengan dalih untuk menunjang hidup sehari-hari berakibat terjadinya bencana banjir. Tipe pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskripsi dan akan menggunakan Pendekatan Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, Analisa data dalam penelitian menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Sasi berkontribusi pada pembentukan kesadaran kewarganegaraan lingkungan masyarakat Negeri Haruku. Nilai-nilai yang terkandung dalam sasi, seperti tanggung jawab kolektif, kepatuhan terhadap hukum adat, dan keberlanjutan, berperan besar dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan lingkungan di kalangan masyarakat. Konsep sasi ini mendorong masyarakat untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap alam dan ekosistemnya. Tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan nilai-nilai Sasi ke dalam pendekatan kewarganegaraan lingkungan di era modern dalam konteks masyarakat Negeri Haruku Seiring berjalannya waktu, penegakan aturan sasi cenderung lebih longgar, dengan pelanggaran terhadap aturan sasi kini lebih sering mendapatkan pembinaan dan teguran dari pada sanksi atau denda yang tegas.

Hukum Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Ruang Virtual pada Masyarakat Kepulauan Kei Alexander Frenzo Narahawarin; Andreas M.D Ratuanak; Jurgen R. Litualy
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.642

This study aims to examine the role of Larvul Ngabal customary law as an alternative to resolving disputes that occur in virtual space in the Kei Islands community. This study uses a socio-legal research method with a qualitative approach. Data were collected through observation and in-depth interviews with traditional leaders and the community in the Kei Islands. The results of the study indicate that Larvul Ngabal customary law has significant potential in resolving disputes in virtual space, especially because it emphasizes the principles of deliberation, consensus, and restoration of social relations. The Kei Islands community tends to choose customary law because it is considered cheaper, fairer, faster, and able to provide comprehensive recovery compared to state law.

Sasi Sebagai Instrumen Kewarganegaraan Lingkungan: Studi Etnografi di Negeri Haruku Ferdinandus, Andre Salli; Tutuarima, Fricean; Litualy, Jurgen R
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.6015

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji sasi sebagai instrumen kewarganegaraan lingkungan: studi etnografi di Negeri Haruku. Sasi merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam, khususnya laut, yang berbasis adat dan tradisional yang terhubung dengan Kewarganegaraan lingkungan yang merujuk pada kesadaran dan tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan hidup. Kurangnya kesadaran warga Negara dalam menjaga lingkungan hidup menyebabkan penebangan hutan sepihak oleh warga dengan dalih untuk menunjang hidup sehari-hari berakibat terjadinya bencana banjir. Tipe pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskripsi dan akan menggunakan Pendekatan Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, Analisa data dalam penelitian menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Sasi berkontribusi pada pembentukan kesadaran kewarganegaraan lingkungan masyarakat Negeri Haruku. Nilai-nilai yang terkandung dalam sasi, seperti tanggung jawab kolektif, kepatuhan terhadap hukum adat, dan keberlanjutan, berperan besar dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan lingkungan di kalangan masyarakat. Konsep sasi ini mendorong masyarakat untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap alam dan ekosistemnya. Tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan nilai-nilai Sasi ke dalam pendekatan kewarganegaraan lingkungan di era modern dalam konteks masyarakat Negeri Haruku Seiring berjalannya waktu, penegakan aturan sasi cenderung lebih longgar, dengan pelanggaran terhadap aturan sasi kini lebih sering mendapatkan pembinaan dan teguran dari pada sanksi atau denda yang tegas.

The role of Lokki village officials in improving infrastructure development in Lokki village, Huamual sub-district, West Seram Regency. Geral Matulessy; Andreas M.D Ratuanak; Jurgen R. Litualy
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i2.631

This research aims to determine the extent of the role of Negeri Lokki officials in enhancing infrastructure development in Lokki Village, Huamual District, West Seram Regency. This study employs a socio-legal research method with a qualitative approach. Data was collected through observation and in-depth interviews with officials, the Village Consultative Body (BPD), and several community leaders in Negeri Lokki. The findings indicate that infrastructure development in Negeri Lokki has been quite significant for the community. However, there is still a lack of coordination between the Village Government and the Regional Government regarding recurring issues in the village, particularly land disputes and funding shortages. Consequently, the Village Government faces difficulties in implementing programs provided by the Regional or Central Government.

Pancasila sebagai Landasan Ideologis bagi Pengembangan Keilmuan pada Komunitas Akdemik di Indonesia dan Tantangan Globalisasi Jurgen R. Litualy; Andreas M D. Ratuanak
SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS Vol 2 No 2 (2024): SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v2i2.333

The flow of globalization and digitalization is a phenomenon that is present in our daily lives, both in material form and in our minds. In this digital era, people meet and interact in a globalized, seamless space and send ideas, opinions, behaviours, habits, cultures, and ideologies to each other. The impact of global social change that has also hit Indonesia with the rapid development of this technology, not only has the potential to have a positive effect on national life and humanity universally but can also have a negative impact. This is a literature study with a reflective and critical studies approach, which is presented in a descriptive-analytical critical manner as a doctrinal reflection and to formulate theoretical conclusions regarding Pancasila as an ideological foundation for the development of science in the academic community in Indonesia and the challenges of globalization that threaten it. This study found that in responding to this current situation, the resilience of the values that are the basis for the development of science is greatly needed. In the current context, the values of Pancasila can become a collective consciousness to maintain the preservation of national identity in the academic community and the results of its scientific development.

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA EDUKASI DALAM MENANGGULANGI PERUNDUNGAN DI KALANGAN SISWA SMP NEGERI 1 KAIRATU Tuharea, Jumiati.; Tutuarima, Fricean; Litualy, Jurgen R.; Nindatu, Agustinus
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.29574

Proposal ini bertujuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang efektif dalam menanggulangi perundungan di kalangan pelajar SMP. Perundungan, atau sering disebut sebagai bullying, adalah masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan siswa, baik secara fisik maupun mental. Mengembangkan strategi edukasi yang berfokus pada penggunaan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perundungan dengan menggunakan metode kampanye online, konten edukatif, dan pelatihan untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan, membangun empati, dan mempromosikan kebaikan di lingkungan sekolah. Menjalin kerja sama dengan pihak sekolah, guru, orang tua, dan komunitas lokal untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Selanjutnya data yang dikumpulkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk mengukur dampak dari penggunaan media sosial dalam upaya menanggulangi perundungan di kalangan siswa SMP Negeri 1 Kairatu Seram Bagian Barat. Diharapkan kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi perundungan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung bagi para siswa SMP Negeri 1 Seram Bagian Barat.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search