Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Muhyi Mohas
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik Ade Suhendi; Muhyi Mohas; Fatkhul Muin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.069 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4015

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Malpraktek Medik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, maka metode yang digunakan adalah melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Malpraktek Medik, bahwa Hukum pidana merupakan hukum publik yang melindungi masyarakat dari kejahatan yang semakin berkembang dari konvensional menjadi profesional yang didalam aksi kejahatannya melibatkan keahlian atau profesi seperti kasus malpraktek medik. Malpraktek adalah tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan SOP, kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Masyarakat atau seseorang yang merupakan korban malpraktek tentu akan menuntut ganti kerugian yang dialaminya baik materil maupun imateril melalui gugatan perdata, tuntutan pidana maupun secara administrasi. Sebagai salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia. Berkaitan dengan korban malpraktek bahwa hukum pidana memeberikan perlindungan hukum melalui perangkat hukum, seperti penegak hukum memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap korban dan atau keluarga korban, kemudian peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengatur dan memberikan hak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku Malpraktek. Seperti diatur di dalam Kitab Undang –undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran. Ada dua model perlindungan Hukum, yaitu : pertama, model hak-hak prosedural (the procedural right model), Secara singkat model ini menekankan agar korban berperan aktif dalam proses peradilan pidana, seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Dan Kedua, model pelayanan (the services model) yang menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan terekan akibat kejahatan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pidana, Korban Malpraktek Medik.
INSTITUTIONAL LOGIC HUKUM PANGAN HALALAN THAYYIBAN MASYARAKAT BANTEN Ikomatussuniah; Muhyi Mohas
International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Mathla’ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studies related to the institutional logic of the food law with the concept of halalan thayyiban in Banten have not been found in the literature. Therefore, this study is related to the institutional logic of the food law based on the concept of halalan thayyiban in the Banten community about the meaning and discourse of the paradigm, the behavior of the community in purchasing food, the challenges and implementation of the halalan thayyiban food law. A deductive research strategy is used based on Institutional logic theory by using primary and secondary data. Furthermore, qualitative data analysis was carried out in an analytical descriptive. The results of the study are customary law as taken for granted pillar of the food system with the concept of halalan thayyiban is very dominant in people's lives in meeting their food needs. Furthermore, the law of food security as a normative pillar implemented through irrigation and distribution of halalan thayyiban food and controlled by the community. Then, the government plays an active role in regulating the food security system through the issuance of food regulations as an implementation of regulative pillars in increasing food self-sufficiency, and customary law as local wisdom applies in some regions.
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik Ade Suhendi; Muhyi Mohas; Fatkhul Muin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4015

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Malpraktek Medik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, maka metode yang digunakan adalah melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Malpraktek Medik, bahwa Hukum pidana merupakan hukum publik yang melindungi masyarakat dari kejahatan yang semakin berkembang dari konvensional menjadi profesional yang didalam aksi kejahatannya melibatkan keahlian atau profesi seperti kasus malpraktek medik. Malpraktek adalah tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan SOP, kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Masyarakat atau seseorang yang merupakan korban malpraktek tentu akan menuntut ganti kerugian yang dialaminya baik materil maupun imateril melalui gugatan perdata, tuntutan pidana maupun secara administrasi. Sebagai salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia. Berkaitan dengan korban malpraktek bahwa hukum pidana memeberikan perlindungan hukum melalui perangkat hukum, seperti penegak hukum memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap korban dan atau keluarga korban, kemudian peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengatur dan memberikan hak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku Malpraktek. Seperti diatur di dalam Kitab Undang –undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran. Ada dua model perlindungan Hukum, yaitu : pertama, model hak-hak prosedural (the procedural right model), Secara singkat model ini menekankan agar korban berperan aktif dalam proses peradilan pidana, seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Dan Kedua, model pelayanan (the services model) yang menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan terekan akibat kejahatan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pidana, Korban Malpraktek Medik.
CORRUPTION AS AN EXTRAORDINARY CRIME: EVALUATING THE RULE OF LAW, DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS Muhyi Mohas; Litya Surisdani Anggraeniko; Reine Rofiana; Arie Kartika; Muh Farhan Arfandy
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 3 (2026): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21736655

Abstract

Corruption categorized as an extraordinary crime continues to show a significant upward trend in Indonesia. As a product of the 1998 reform movement, efforts to realize a clean government were institutionalized through Law Number 28 of 1999. However, empirical realities show a structural anomaly where democratic instruments are hijacked by old power structures acting as free riders to perpetuate authoritarian tendencies. This systemic failure degrades the rule of law and forces a critical re-examination of how political transitions accommodate oligarchic resilience. Consequently, this study addresses how corruption undergoes structural metamorphosis, how state capture interacts with democratic procedures, and to what extent it deprives citizens of constitutional protections. Research Method, using a combined legal research method (normative-empirical jurisprudence) with a qualitative-descriptive approach, this study dissects State Capture Corruption through Olle Törnquist’s "shadowy democracy" thesis and Nils Bubandt's oxymoronic democracy corruption framework. Research Outcome: The results confirm that local oligarchies distort political transitions through the capitalization of authority and Sophistic truth manipulation. This paradox turns democracy into an incubator for systemic corruption, where public funds are diverted, leaving the public as a collective victim. The novelty lies in integrating Samuel Huntington’s transition models to reveal a "transformation from above" using fresh data. Theoretically, it enriches progressive criminal jurisprudence, while practically providing strategic policy recommendations for anti corruption authorities to shield public budgets from oligarchic interventions.
Co-Authors Ade Suhendi Arie Kartika Fatkhul Muin Ikomatussuniah Litya Surisdani Anggraeniko Muh Farhan Arfandy Reine Rofiana