Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Perlindungan Konsumen Dalam Hal Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengusaha Travel Tanpa Izin Operasional Esy Kurniasih; Teguh Rama Prasja; Anggraini Dwi Milandry
Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.821 KB) | DOI: 10.38043/jah.v5i2.3741

Abstract

The development of the business of public transportation services (trevel) is increasing. In the Rokan Hilir district, there are many illegal entrepreneurs travelling, this has a negative impact on consumer who use these public transportation services. The practical purpose of the article is to find out how the implementation of consumer protection of the responsibility of illegal entrepreneur travelling and what the inhibiting factors in implementation in the Tanah Putih district, at Rokan Hilir. This research is included in the type of observation research. The object of this research is to examine consumer protection against the implementation of the responsibilities of travel entrepreneurs without an operational permit in the Tanah Putih district, at Rokan Hilir, which is analyzed based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, the type of research the author uses is observation research, so in this study, the author uses primary data and chooses the census method so that the researcher uses the entire population as respondents.The result of this study, First, indicate that the responsibility of illegal travel entrepreneurs has not been carried out optimally. Second, inhibiting factors the implementation, because the government needs to be more serious and consistent in implementing regulations that have been made. In addition, there is a lack of awareness and understanding of consumer regarding the application of existing rule.  
PENYULUHAM HUKUM TENTANG URGENSI MANAJEMEN RESIKO PADA ASURANSI KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI DESA PANDAU JAYA KAMPAR selvi santri; Anggraini Dwi Milandry
Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023 Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/hawajppm.v1i1.12

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi, pemahaman, pembekalan ilmu pengetahuan dan informasi teraktual terkait pentingnya memahami manajemen resiko ketika berasuransi. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahapan inti dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini ialah melaksanakan penyuluhan hukum dengan memaparkan materi terkait urgensi memahami manajeman risiko ketika memilih produk asuransi kesehatan serta diakhiri dengan sesi diskusi. Hasil kegiatan, dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yang menjadi mitra adalah masyarakat di Desa Pandau Jaya Kampar. Kegiatan penyuluhan hukum tersebut diawali dengan memaparkan materi tentang aturan terbaru terkait asuransi (khususnya yang mengatur terkait hak-hak pemegang polis ketika berasuransi) dan dilanjutkan dengan memaparkan peran asuransi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemateri memaparkan pentingnya memahami manajemen risiko bagi masyarakat apabila ingin memilih suatu produk asuransi kesehatan. Kesimpulan hasil kegiatan ini adalah dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, masyarakat di Desa Pandau Jaya Kampar yang menjadi mitra dalam kegitan ini telah mendapatkan wawasan pengetahuan teraktual terkait hukum asuransi serta urgensi memahami manajeman resiko saat memilih suatu produk perusahaan asuransi khususnya, dalam asuransi kesehatan
Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen Remaja dari Praktik Overclaim Produk Skincare Sri Arlina; Hendry Andry; Anggraini Dwi Milandry; Evi Yanti; Rafael Zidan Alfarabi Priman Alfarabi Priman
JE (Journal of Empowerment) Vol. 7 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v7i1.6148

Abstract

Rendahnya literasi hukum konsumen di kalangan remaja dalam memilih produk skincare yang aman, halal, dan bebas dari klaim berlebihan (overclaim) berpotensi meningkatkan risiko kerugian akibat penggunaan produk yang tidak sesuai dengan standar keamanan maupun ketentuan hukum. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum remaja mengenai pentingnya memilih produk skincare yang aman serta memahami hak-haknya sebagai konsumen. Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 13 Kota Pekanbaru bersama 30 siswa sebagai mitra melalui penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Materi mencakup pengenalan produk skincare, identifikasi kandungan yang aman, bahaya klaim berlebihan, serta hak dan upaya hukum konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap keterlibatan peserta, sesi tanya jawab, serta wawancara singkat dan diskusi reflektif bersama peserta dan guru pendamping. Hasil kegiatan menunjukkan peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya memilih produk skincare yang aman, mampu mengenali karakteristik klaim yang menyesatkan, serta memahami hak konsumen dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk skincare. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi hukum konsumen sejak dini dan mendorong terbentuknya perilaku konsumsi yang lebih kritis, cerdas, dan bertanggung jawab di kalangan remaja.
Sosialisasi tentang Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli melalui E-commerce bagi Pelajar SMA Teguh Rama Prasja; Wina Diana Sari; Anggraini Dwi Milandry; Evi Yanti; Heni Susanti; Nando Nugroho
JE (Journal of Empowerment) Vol. 7 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v7i1.6206

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian ini adalah rendahnya pemahaman siswa terhadap aspek hukum perjanjian dalam transaksi e-commerce, khususnya mengenai mekanisme transaksi dan perlindungan konsumen. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi hukum siswa dalam menghadapi risiko transaksi elektronik. Kegiatan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tambang, Kabupaten Kampar, bersama 50 siswa sebagai mitra melalui penyuluhan hukum dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Materi mencakup pengertian dan syarat sah perjanjian elektronik berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak dan kewajiban para pihak, kekuatan hukum kontrak elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap keterlibatan peserta serta kuis pada akhir kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, ditandai dengan sekitar 80% peserta mampu menjawab pertanyaan kuis dengan benar dan meningkatnya keaktifan dalam sesi diskusi. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa sebagai konsumen digital dalam transaksi e-commerce.
When Customary Land Meets Corporations: Strengthening Legal Awareness And Culture In Tumang Village, Siak Regency Zulherman Idris; Thamrin S; Syafrinaldi Syafrinaldi; Admiral Admiral; Zulkarnaini Umar; Desi Apriani; Lidia Febrianti; Esy Kurniasih; Monika Melina; Anggraini Dwi Milandry; Teguh Rama Prasja
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/4xdvam49

Abstract

This community service program focuses on addressing legal issues arising from conflicts between customary land rights and corporate interests, with the aim of strengthening legal awareness and legal culture among the residents of Tumang Village, Siak Regency. The initiative stems from the observation that legal awareness within the partner community remains suboptimal—particularly regarding the resolution of land disputes between residents and corporations through local customary law mechanisms. The program seeks to contribute to the strengthening of legal awareness and legal culture within the community. Activities are conducted in the form of seminars, open dialogues, and Focus Group Discussions (FGDs). The program is implemented in four stages: assessment, outreach/dissemination, core activities, and evaluation. The results demonstrate the community's enthusiasm for learning about land dispute resolution mechanisms—specifically concerning customary land—in situations involving corporations granted state permits to control land that overlaps with the village's territory
Problematika Perkawinan Sesama Jenis Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Meilan Lestari; Anggraini Dwi Milandry; Erlina; R. Febrinan Andarina Zaharnika; Amanda Putri Deli
TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): Trimas: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan perkawinan sesama jenis dari perspektif hukum perkawinan Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengetahui, pertama, sejarah perkembangan hubungan sesama jenis di Indonesia dan kedua, apa saja permasalahan perkawinan sesama jenis dari perspektif hukum perkawinan Indonesia. Penelitian ini akan disusun menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini adalah, pertama, perkembangan hubungan sesama jenis di Indonesia dimulai pada tahun 1969, yang ditandai dengan fasilitasi organisasi wadam (perempuan-adam) oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Organisasi tersebut bernama Asosiasi Wadam DKI Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1983, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengubah kategori homoseksual, dari yang semula merupakan penyakit mental menjadi kategori orientasi seksual. Kedua, terkait dengan masalah sesama jenis dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, muncul karena ketidaktegasan pemerintah dalam mengatasi penyimpangan orientasi seksual ini dalam konteks hukum perkawinan Indonesia (dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Perkawinan sesama jenis yang dalam waktu dekat sering terjadi di Indonesia, tidak dapat dilegalkan oleh Negara karena tidak sesuai dengan ajaran agama, nilai-nilai moral, keamanan, dan kepatuhan umum untuk menjalankan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila. Kata Kunci: Bermasalah, Perkawinan Sesama Jenis, Hukum Perkawinan Indonesia
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA HARIAN LEPAS Esy Kurniasih; Anggraini Dwi Milandry
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i2.296

Abstract

The relationship between employers and workers is ideally a win-win relationship, but in reality the position of workers often has a more vulnerable (low) position than the employer. Therefore, to form a fair employment relationship, an employment agreement is needed. Freelance Daily Workers (PHL) Agreement is one type of work agreement regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. However, in October 2020 the Indonesian government has enacted Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation which is carried out with the concept of Omnibus LawThe enactment of the Job Creation Law makes regulations derived from Law No. 13 of 2003, namely Ministerial Decree Number: KEP.100 / MEN / VI / 2004 concerning Provisions for the Implementation of  Specific Time Work Agreements, become does not apply. This research aimed to describe the issues Implications of The Job Creation Law Enactment On The Legal Protection Of Freelance Daily Work. This research used the normative juridical method with a statutory. The result of this research is, in theory, the Omnibus Law’s Enactment in the realm of employment has several positive implications for rules related to the legal protection of Freelance Daily Workers (PHL). This is related to legal protection of the status of freelance daily workers, legal protection of wage certainty for freelance daily workers, and legal protection of social security for freelance daily workers.