Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Konsumen Dalam Hal Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengusaha Travel Tanpa Izin Operasional Esy Kurniasih; Teguh Rama Prasja; Anggraini Dwi Milandry
Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.821 KB) | DOI: 10.38043/jah.v5i2.3741

Abstract

The development of the business of public transportation services (trevel) is increasing. In the Rokan Hilir district, there are many illegal entrepreneurs travelling, this has a negative impact on consumer who use these public transportation services. The practical purpose of the article is to find out how the implementation of consumer protection of the responsibility of illegal entrepreneur travelling and what the inhibiting factors in implementation in the Tanah Putih district, at Rokan Hilir. This research is included in the type of observation research. The object of this research is to examine consumer protection against the implementation of the responsibilities of travel entrepreneurs without an operational permit in the Tanah Putih district, at Rokan Hilir, which is analyzed based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, the type of research the author uses is observation research, so in this study, the author uses primary data and chooses the census method so that the researcher uses the entire population as respondents.The result of this study, First, indicate that the responsibility of illegal travel entrepreneurs has not been carried out optimally. Second, inhibiting factors the implementation, because the government needs to be more serious and consistent in implementing regulations that have been made. In addition, there is a lack of awareness and understanding of consumer regarding the application of existing rule.  
TINJAUAN PERLINDUNGAN KARAKTER FIKSI MELALUI MEREK BERDASARKAN STUDY KASUS SENGKETA MEREK SUPER MARIO BROSi Sri Arlina; Radian Suparba; Teguh Rama Prasja
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i2.4274

Abstract

The case of a fictional character who became a trademarks is the case of the "Super Mario Bros" trademarks in which individual trademarks holders, Indonesian companies and the Director General of Intellectual Property were sued by a well-known game company, Nintendo. The crew of 'mario bros' characters were used as packaging designs and characters in the game, but because the game has been loved by people in countries such as Australia, Malaysia, India, China, including Indonesia in the 90s (nineties), Nintendo decided to register the character. "super mario bros" and its variants use trademark registration media. This means that the Nintendo company avoids legal turmoil caused by irresponsible parties to use fictional characters have sold tens of thousands of copies.However, even though it has been registered, there are still parties who have managed to get the rights to the brand with the "Super Mario Bros" logo. Registered in 1994 in the name of an individual or individual before being transferred to a legal entity or company.
Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Kebendaan Bagi Masyarakat Desa Sei. Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau Surizki Febrianto; Askarial Askarial; Teguh Rama Prasja
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v3i2.450

Abstract

Keberadaan hukum benda sangat mempengaruhi dalam segala perbuatan-perbuatan yang akan timbul antar sesama manusia, dengan adanya pasal 499 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik sehingga pengertian benda dapat dipahami sebagai benda yang dapat dilekatkan hak atau dijadikan sebagai hak milik. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda Hak ini memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Hak kebendaan mempunyai sifat dan ciri unggulan bila dibandingkan dengan hak perorangan. Alasan dilakukannya penyuluhan hukum ini adalah karena sebagian masyarakat di Desa Sei. Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau mempunyai hak kebendaan berupa benda tidak bergerak yaitu tanah yang menjadi objek dalam perlindungan hak. Tujuan pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa Sei. Rambai, mengenai dasar hukum kebendaan. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan lansung di Kantor desa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 yang hadiri oleh beberapa masyarakat dari desa sei rambai. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini masyarakat dapat memahami tentang adanya pasal 499 KUHPerdata yang memudahkan masyarakat dalam menjaga hak atas kebendaannya demi tidak terjadi konflik antara hak sesama masyarakat mulai dari kepemilikan yang dikuasai oleh orang lain.