Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL EQUITABLE JE (Journal of Empowerment) Jurnal Analisis Hukum ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Karimah Tauhid Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Teguh Rama Prasja
Universitas Islam Riau
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Perlindungan Konsumen Dalam Hal Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengusaha Travel Tanpa Izin Operasional Esy Kurniasih; Teguh Rama Prasja; Anggraini Dwi Milandry
Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.821 KB) | DOI: 10.38043/jah.v5i2.3741

Abstract

The development of the business of public transportation services (trevel) is increasing. In the Rokan Hilir district, there are many illegal entrepreneurs travelling, this has a negative impact on consumer who use these public transportation services. The practical purpose of the article is to find out how the implementation of consumer protection of the responsibility of illegal entrepreneur travelling and what the inhibiting factors in implementation in the Tanah Putih district, at Rokan Hilir. This research is included in the type of observation research. The object of this research is to examine consumer protection against the implementation of the responsibilities of travel entrepreneurs without an operational permit in the Tanah Putih district, at Rokan Hilir, which is analyzed based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, the type of research the author uses is observation research, so in this study, the author uses primary data and chooses the census method so that the researcher uses the entire population as respondents.The result of this study, First, indicate that the responsibility of illegal travel entrepreneurs has not been carried out optimally. Second, inhibiting factors the implementation, because the government needs to be more serious and consistent in implementing regulations that have been made. In addition, there is a lack of awareness and understanding of consumer regarding the application of existing rule.  
TINJAUAN PERLINDUNGAN KARAKTER FIKSI MELALUI MEREK BERDASARKAN STUDY KASUS SENGKETA MEREK SUPER MARIO BROSi Sri Arlina; Radian Suparba; Teguh Rama Prasja
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i2.4274

Abstract

The case of a fictional character who became a trademarks is the case of the "Super Mario Bros" trademarks in which individual trademarks holders, Indonesian companies and the Director General of Intellectual Property were sued by a well-known game company, Nintendo. The crew of 'mario bros' characters were used as packaging designs and characters in the game, but because the game has been loved by people in countries such as Australia, Malaysia, India, China, including Indonesia in the 90s (nineties), Nintendo decided to register the character. "super mario bros" and its variants use trademark registration media. This means that the Nintendo company avoids legal turmoil caused by irresponsible parties to use fictional characters have sold tens of thousands of copies.However, even though it has been registered, there are still parties who have managed to get the rights to the brand with the "Super Mario Bros" logo. Registered in 1994 in the name of an individual or individual before being transferred to a legal entity or company.
Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Kebendaan Bagi Masyarakat Desa Sei. Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau Surizki Febrianto; Askarial Askarial; Teguh Rama Prasja
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v3i2.450

Abstract

Keberadaan hukum benda sangat mempengaruhi dalam segala perbuatan-perbuatan yang akan timbul antar sesama manusia, dengan adanya pasal 499 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik sehingga pengertian benda dapat dipahami sebagai benda yang dapat dilekatkan hak atau dijadikan sebagai hak milik. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda Hak ini memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Hak kebendaan mempunyai sifat dan ciri unggulan bila dibandingkan dengan hak perorangan. Alasan dilakukannya penyuluhan hukum ini adalah karena sebagian masyarakat di Desa Sei. Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau mempunyai hak kebendaan berupa benda tidak bergerak yaitu tanah yang menjadi objek dalam perlindungan hak. Tujuan pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa Sei. Rambai, mengenai dasar hukum kebendaan. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan lansung di Kantor desa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 yang hadiri oleh beberapa masyarakat dari desa sei rambai. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini masyarakat dapat memahami tentang adanya pasal 499 KUHPerdata yang memudahkan masyarakat dalam menjaga hak atas kebendaannya demi tidak terjadi konflik antara hak sesama masyarakat mulai dari kepemilikan yang dikuasai oleh orang lain.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK Teguh Rama Prasja; Esy Kurniasih
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i2.1553

Abstract

The objectives of this research are, first, to examine the legal regulations regarding the use of electric bicycles in Indonesia from the perspective of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and other relevant regulations, and second, to analyze the forms of legal protection for consumers of electric bicycles in the event of accidents or losses caused by product defects or negligence of business actors.The research method employed is normative juridical, using a statutory approach and a case approach concerning the use of electric bicycles and the scope of consumer protection for their users.The findings of this research indicate, first, that the regulation of electric bicycles in Indonesia remains incomplete, as it is only partially regulated under Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2020. The absence of explicit provisions in higher-level legislation, such as the Road Traffic and Transportation Law (UU LLAJ), creates a legal vacuum that results in uncertainty regarding the status of electric bicycles in traffic law and consumer protection.Second, a clear legal framework within statutory regulations is essential to provide legal certainty, ensure product feasibility standards in accordance with SNI, and guarantee consumer protection against potential losses and safety risks. Without adequate regulation, consumers remain vulnerable to harm, both in terms of product quality and road safety.
Ancaman Cyberpornografi pada Anak-Anak: Identifikasi dalam Hambatan Penanganan Cyberpornografi Uapaya Penyelesaian Renata Farha Bilqis; Nurwati; Teguh Rama Prasja; M. Rendi Aridhayandi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.18634

Abstract

Cyberpornografi merupakan penyebaran atau konsumsi konten pornografi melalui media digital, seperti internet dan aplikasi media sosial. Kejahatan siber ini menjadi salah satu kejahatan siber yang banyak memakan korban, mulai dari wanita, pria, lansia, bahkan anak-anak yang menjadi sasaran empuk bagi para pelaku cyberporn. Selain itu, cyberpornografi juga menjadi kejahatan siber yang sulit untuk dicegah, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin cepat sehingga sulit untuk hukum mengikuti perkembangan tersebut dengan sama cepatnya. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor penghambat dalam pencegahan  cyberporn serta menelusuri upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memberikan pencegahan dan penanggulangan terhadap cyberpornografi. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder, dan analisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana anak anak dapat menjadi sasaran empuk untuk terkena cyber crime, khususnya cyberpornografi. Banyak dari anak-anak yang belum cukup usia menjadi korban kejahatan cyberpornografi, kurangnya pengawasan dari orang dewasa serta minimnya pemahaman mereka terkait hal tersebut menjadi salah satu alasan banyak anak-anak terkena cyberpornografi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran mengenai maraknya kejahatan siber pornografi, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan jejaring media sosial.
Sosialisasi tentang Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli melalui E-commerce bagi Pelajar SMA Teguh Rama Prasja; Wina Diana Sari; Anggraini Dwi Milandry; Evi Yanti; Heni Susanti; Nando Nugroho
JE (Journal of Empowerment) Vol. 7 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v7i1.6206

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian ini adalah rendahnya pemahaman siswa terhadap aspek hukum perjanjian dalam transaksi e-commerce, khususnya mengenai mekanisme transaksi dan perlindungan konsumen. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi hukum siswa dalam menghadapi risiko transaksi elektronik. Kegiatan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tambang, Kabupaten Kampar, bersama 50 siswa sebagai mitra melalui penyuluhan hukum dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Materi mencakup pengertian dan syarat sah perjanjian elektronik berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak dan kewajiban para pihak, kekuatan hukum kontrak elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap keterlibatan peserta serta kuis pada akhir kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, ditandai dengan sekitar 80% peserta mampu menjawab pertanyaan kuis dengan benar dan meningkatnya keaktifan dalam sesi diskusi. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa sebagai konsumen digital dalam transaksi e-commerce.
When Customary Land Meets Corporations: Strengthening Legal Awareness And Culture In Tumang Village, Siak Regency Zulherman Idris; Thamrin S; Syafrinaldi Syafrinaldi; Admiral Admiral; Zulkarnaini Umar; Desi Apriani; Lidia Febrianti; Esy Kurniasih; Monika Melina; Anggraini Dwi Milandry; Teguh Rama Prasja
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/4xdvam49

Abstract

This community service program focuses on addressing legal issues arising from conflicts between customary land rights and corporate interests, with the aim of strengthening legal awareness and legal culture among the residents of Tumang Village, Siak Regency. The initiative stems from the observation that legal awareness within the partner community remains suboptimal—particularly regarding the resolution of land disputes between residents and corporations through local customary law mechanisms. The program seeks to contribute to the strengthening of legal awareness and legal culture within the community. Activities are conducted in the form of seminars, open dialogues, and Focus Group Discussions (FGDs). The program is implemented in four stages: assessment, outreach/dissemination, core activities, and evaluation. The results demonstrate the community's enthusiasm for learning about land dispute resolution mechanisms—specifically concerning customary land—in situations involving corporations granted state permits to control land that overlaps with the village's territory
Co-Authors A Admiral Anggraini Dwi Milandry Askarial Askarial DESI APRIANI, DESI Esy Kurniasih Esy Kurniasih Evi Yanti Heni Susanti Lidia Febrianti M. Rendi Aridhayandi Monika Melina Nando Nugroho Nurwati Radian Suparba Renata Farha Bilqis Sri Arlina Surizki Febrianto Syafrinaldi Syafrinaldi Thamrin S Wina Diana Sari Zulherman Idris