Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS TERHADAP LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL KADAR RENDAH BERDASARKAN PRINSIP RESTRIKSI KUANTITATIF Vicky Alvian Abdul Azis; Sharda Abrianti
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Perdagangan merupakan sektor jasa yang memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi. Pengambilan suatu kebijakan perdagangan dalam lingkup nasional ataupun internasional merupakan hal vital bagi negara Indonesia dalam mementingkan pembangunan nasional ke depannya. Tahun 2019, Indonesia tercatat sebagai negara pengekspor nikel yang menguasai 37,2% perdagangan dunia. Namun sebelum tahun 2020, Indonesia rupanya masih mengekspor dalam bentuk bijih/ore. Oleh karena itu, melalui ketentuan Pasal 62A Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memberlakukan larangan ekspor nikel dengan kadar <1,7% mulai 1 Januari 2020. Percepatan ini menyebabkan Uni Eropa mengajukan konsultasi melalui Dispute Settlement Understanding (DSU) yang membahas pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh Indonesia, salah satunya Pasal XI:I General Agreement on Tariffs and Trade 1994 mengenai larangan pembatasan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis, terdapat General Exceptions yang diatur dalam Pasal XX poin (g) dan (i) GATT dengan beberapa syarat bahwa kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan sumber daya alam tidak terbarukan dan menjaga kuantitas produk essensial dalam negeri. Sehingga pelarangan ekspor nikel kadar <1,7% bukan merupakan pembatasan kuantitatif melainkan pembatasan kualitatif.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TEST SWAB ANTIGEN BEKAS BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN Ardelia Shafaraissa; Sharda Abrianti
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sejak Maret 2020 Indonesia dilanda virus covid-19 dan untuk memperkecil penyebaran virus, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menunjukkan hasil negatif dari test swab antigen kepada calon penumpang sebagai salah satu syarat penerbangan. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran, yaitu adanya penggunaan alat test swab antigen bekas terhadap calon penumpang pesawat di Bandara Internasional Kualanamu yang dilakukan oleh oknum dari PT Kimia Farma Diagnostika. Rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penggunaan alat test swab antigen bekas berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, sifat penelitian deksriptif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, analisis data secara kualitatif, dan cara penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan hasil analisis terhadap pelanggaran Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h, Pasal 7 huruf a, huruf d, dan huruf f, Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e UUPK, dan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) UU Kesehatan yang dilakukan oleh oknum pelaku dari PT Kimia Farma Diagnostika, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen korban penggunaan alat test swab antigen bekas adalah mengadukan atau menggugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke Pengadilan.Kata Kunci: Hukum Perlindungan Konsumen; Alat Kesehatan; Test Swab Antigen Bekas

PERBEDAAN ANTARA PENAWARAN SAHAM MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFOMRASI DENGAN PENAWARAN UMUM SAHAM DI BURSA EFEK Fahdril Marwanza; Sharda Abrianti
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Seiring dengan perkembangan industri Teknologi Finansial pada tahun 2018, konsep investasi equity crowdfunding telah diterapkan di Indonesia yaitu Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (LUDPSTI). Konsep investasi melalui metode LUDPSTI memiliki karaterisik yang sama dengan pasar modal dimana keduanya menggalang dana dengan cara menawarkan saham kepada publik. Adapun perbedaan yang mencolok adalah dikarenakan LUDPSTI diperuntukan untuk perusahaan perintis (start up company) dan dilakukan melalui teknologi informasi atau portal internet. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yaitu apakah perbedaan prosedur penawaran saham melalui Layanan Urun Dana berbasis Teknologi Informasi dengan penawaran umum saham di Bursa Efek dan apakah perbedaan perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi Layanan Urun Dana berbasis Teknologi Informasi dengan transaksi di Bursa Efek. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian hukum normatif, yang bersumber pada data sekunder, dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan dari skripsi ini ialah bahwa prosedur investasi melalui LUDPSTI lebih sederhana dan efisien dibandingkan dengan pasar modal serta perlindungan hukum bagi investor di LUDPSTI telah cukup memadai namun belum memuat ketentuan-ketentuan selengkap aturan yang berlaku di Pasar Modal. Kata kunci: Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, Pasar Modal, Penawaran Saham, Penawaran Umum

Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tanggerang Selatan) Sharda Abrianti; Anna Maria Tri Anggraini; Ignatius Pradipta Probondaru
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1926

Financial Technology (Fintech) dan platform digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Masyarakat perlu mendapat edukasi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait kredit keuangan elektronik melalui perusahaan fintech khususnya Peer To Peer (P2P) Lending yang telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan PkM ini adalah melakukan penyuluhan dalam proses penyampaian pengetahuan mengenai obyek terkait, serta membuat rancangan metode penyampaian pengetahuan dan pemahaman regulasi dan kebijakan dalam pinjaman online atau fintech. Penyuluhan ini dilengkapi juga dengan contoh pelanggaran atau kasus pelanggaran hak debitur (konsumen) oleh perusahaan fintech yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini melibatkan beberapa penyuluh, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK-RI), dosen hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengacara/advokat yang merupakan perwakilan dari pihak mitra, gereja St. Matius Penginjil, Bintaro. Adapun tujuan penyuluhan disesuaikan dengan tema PkM adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar Gereja St. Matius Penginjil akan manfaat dan risiko dalam melakukan pinjaman online. Adapun permasalahan dalam penyuluhan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai bentuk perlindungan konsumen (debitur) apabila gagal melakukan pengembalian utang, baik perlindungan atas ancaman, kekerasan, maupun terhadap data pribadi. Hal ini diungkapkan pada pengajuan surat yang disampaikan pihak mitra kepada Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang dijanjikan.

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI RW 02 DAN RW 09 KELURAHAN KRAMAT PELA, JAKARTA SELATAN: Supervision Of Refillable Drinking Water Depots In Rw 02 And Rw 09 Of Kramat Pela Urban Village, South Jakarta Itsnain Umar Hasby; Sharda Abrianti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 6 No 3 (2024): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v6i3.21144

Refillable drinking water depots (DAMIU) offer a practical solution for the community's drinking water needs. However, the condition of DAMIUs that produce drinking water for the community needs to be supervised in accordance with applicable regulations as a form of consumer protection. This study aims to examine the implementation of DAM supervision in RW 02 and RW 09 Kramat Pela Urban Village, South Jakarta, as well as the application of sanctions for DAM business actors who do not comply with standards. The research is conducted socio-legally from regulations and related literature. The analysis is carried out qualitatively with an inductive method. The results of the analysis show that there are DAMs that do not meet the standards, as evidenced by the presence of E.Coli and Coliform bacteria in refill drinking water and violations in the water treatment and distribution process. Lack of supervision by the Puskesmas and related agencies through water quality testing and periodic inspections in accordance with the Minister of Health Regulation No. 2 Year 2023 on the Implementation of Government Regulation No. 66 Year 2014 on Environmental Health is the main problem. The sanction given by the Puskesmas is only a verbal warning, but there is no further evaluation after the sanction is given.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG MENGANDUNG JANJI BELUM PASTI DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK: STUDI TERHADAP IKLAN VITAMIN ANAK GENEROS: Consumer Protection Against Advertisements Containing Uncertain Promises in Electronic Commerce: A Study of Advertisements for Generos Children's Vitamins Abigail Herlin Wibowo Putri; Sharda Abrianti
AMICUS CURIAE Vol. 2 No. 2 (2025): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v2i2.22995

There are still many advertisements displayed via electronic commerce in Indonesia that do not comply with the regulations relating to advertising. One of them is an advertisement for "Generos children's vitamins" which claims to be able to overcome speech delays in children. This is detrimental to consumers as a result of the claims contained in advertising and cannot operate scientifically. Identification problem raised is whether the advertisement for "Generos children's vitamins" is included in the category of advertisements that contain uncertain promises and based on consumer protection law. This research uses normative and descriptive methods, data sources use primary and secondary data, qualitative data analysis, and conclusions are drawn using deductive reasoning. The results and the conclusion of this research analysis are an explanation regarding the advertisement "Generos children's vitamins" which can be classified as an advertisement that contains uncertain promises.

TINJAUAN ASAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) TERHADAP PROSES PENGEMBALIAN DANA KONSER BOY PABLO: Consumer Protection Act (UUPK) Principles Review of the Boy Pablo Concert Fund Refund Process Hagya Paramarizky Marsaoleh; Sharda Abrianti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 2 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i2.22770

In 2022, a concert organized by the promoter Kultvizion inviting a band from Norway, Boy Pablo. However, the concert was canceled because Boy Pablo band was unable to attend the concert. The he problem is whether the process of returning funds from the Boy Pablo concert is in accordance with the principles of justice and legal certainty based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). This research is normative legal research based on secondary data supported by interviews. Data analysis was carried out qualitatively and conclusions were drawn using deductive logic. The results showed that business actors gave false statements and misled the consumers so Kultvizion had violated Article 8 letter (f) of the UUPK and was sanctioned in accordance with Article 62 para. (1) of the UUPK. The conclusion is of the analysis from this research are that there is a mismatch in the principles of justice and legal certainty based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK).

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN PRAKTIK PERDAGANGAN MELALUI JASA TITIP BARANG IMPOR: Juridical Analysis Of The Practice Of Trade Through Import Goods Enstrument Services Majah Sabrina; Sharda Abrianti
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 3 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i3.23043

The practice of entrusting imported goods is an activity in which individuals travel abroad to purchase goods at the request of consumers, then bring them back to Indonesia in exchange for services. This activity is rampant, but has not been strictly regulated in Indonesian regulations, resulting in a legal vacuum. The formulation of the problem in this research is whether trade through entrustment services is included in import activities that must fulfill customs requirements and applicable import regulations. This research uses descriptive normative juridical method with qualitative approach and deductive analysis technique. The data used consists of secondary data as the main source and primary data as a complement. The results and the conclusion showed that the services of entrusting imported goods are classified as legitimate service import activities as long as they fulfill the provisions in the Minister of Trade Regulation No. 7 of 2024. However, in practice, many entrusted service providers do not have a Business Identification Number as an Importer Identification Number, and disguise entrusted goods as personal belongings of passengers to avoid import duties and Taxes in the Framework of Import.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search