Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEKEBALAN KEDUTAAN BESAR DAN KONSULAT ASING DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN Revirta Arshinta Suharta; Abdul Maasba Magassing; Iin Karita Sakharina
Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.773 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i1.4710

Abstract

The purpose of this research is to understand employee’s rights especially Indonesian citizen who work as local staff at foreign embassy or consulate, also the existing of immunities of foreign embassy and consulate in labour disputes settlement. This research is used normative method with statute approach, conceptual approach and comparative approach. The results of this research are the rights of employee especially local staff are written under working agreements according to Indonesia labour law. The embassy legal standing as a party on the working agreement has fulfilled substantial element as a employer. Furthermore, related to application of immunity in labour disputes, Indonesia court decisions shown changes from absolute immunity to relative immunities.Keywords : Diplomatic Immunity, Embassy, Labour Dispute, Local Staff
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Ekho Jamaluddin P. Nalole; Judhariksawan Judhariksawan; Iin Karita Sakharina
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8220

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan narkotika sebagai kejahatan transnasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejalan dengan cita-cita bangsa dan komitmen Pemerintah dan rakyat untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, Indonesia memandang perlu meratifikasi United Nations Convention Against Illicit Praffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Undang-undang. Undang-undang ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam uapaya mencegah dan memeberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika diwilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.