Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Kewarganegaraan Reformasi Hukum Trisakti
Elfrida Ratnawati
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
WANPRESTASI DALAM PERANJIAN CARTER KAPAL ANTARA PT. PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA DENGAN PT. KHARISMA INTI MULIA: Form of Loss in the Event of Breach of Performance in the Charter Agreement Renita Tobing; Elfrida Ratnawati
Reformasi Hukum Trisakti Vol 6 No 4 (2024): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v6i4.21628

Abstract

The case raised in this thesis research is a breach of contract in the charter agreement between PT,. The problem is: are there any defaults in Carter Agreement No. 018/SPAL-TC/PBS-KIM/X/2020? And what form of compensation is due to PT's default? Kharisma Inti Mulia towards PT. Batamitra Sejahtera Shipping in Carter Agreement No. 018/SPAL-TC/PBS-KIM/X/2020? Main problem this research is using a normative research, analytical description with secondary data, then the data is analyzed qualitatively by drawing conclusions using deductive logic. The results and conclusion of this article that there was a breach of contract committed by PT. Kharisma Inti Mulia towards PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera and can apply Article 1238 of the Civil Code. PT. Kharisma Inti Mulia has committed a breach of contract by not paying the amount that should be stipulated in a valid agreement, namely Ship Transport Agreement Letter No. 018/SPAL-TC/PBS-KIM/X/2020, which resulted in material and immaterial losses to PT. Batamitra Sejahtera Shipping. The charterer did not show good faith in providing compensation until this lawsuit was submitted to the Batam District Court.
Analisis Perbedaan Interpretasi Kontrak Jasa Konstruksi Bertipe Lumpsum Menggunakan Teori Legal System Robby Rachmat M Siagian; Elfrida Ratnawati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4329

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hal penyebab sengketa terkait perbedaan interpretasi yang terjadi pada kontrak jasa konstruksi bertipe lumpsum. Dalam kegiatan pembangunan proyek, terdapat bentuk perikatan yang berbentuk kontrak Konstruksi. Dilihat dari aspek perhitungan biaya, terdapat dua macam bentuk kontrak konstruksi yang sering digunakan yaitu Fixed Lumpsum Price dan Unit Price. Pada kontrak fixed lumpsum price sering dijumpai pengertian oleh sebagian orang bahwa volume pekerjaan dalam kontrak boleh diukur kembali namun nilai kontrak tidak boleh berubah. Perbedaan penafsiran pada isi kontrak ini akan menyebabkan terjadinya sengketa dan akan berdampak dalam kontrak konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan deskriptif, berdasarkan data primer dan sekunder, analisis kualitatif dilakukan dengan cara deduksi untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hakikatnya pengertian kontrak kontrak tidak seragam, dari struktur terlihat bahwa subjek jasa konstruksi tidak seragam dalam penggunaan karakteristik kontrak, dan tidak mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Kata Kunci: Fixed Lumpsum Contract, Hukum Perjanjian, Kontrak Jasa Konstruksi
DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT Leoni Ayu Pratiwi; Elfrida Ratnawati
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.872

Abstract

Community development (change) is usually identified with development. Generally people think that development is a neutral noun which means a word used to describe processes and efforts to improve economic, political, cultural life, community infrastructure, and so on. With such an understanding, development is equated with the word "social change". The law that develops in society is not a static law but a dynamic law. In fact, the legal system is not merely a set of static rules, but a reflection that is always changing from developments, especially the relationship between the diversity of social characteristics that live in society, both traditional and modern societies, both rapid changes and slow changes. In line with the notion that law is a reflection of the diversity of social characteristics, then there is no law that does not experience change and change is always a product of conflict.
Analisis Perbedaan Interpretasi Kontrak Jasa Konstruksi Bertipe Lumpsum Menggunakan Teori Legal System Robby Rachmat M Siagian; Elfrida Ratnawati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4329

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hal penyebab sengketa terkait perbedaan interpretasi yang terjadi pada kontrak jasa konstruksi bertipe lumpsum. Dalam kegiatan pembangunan proyek, terdapat bentuk perikatan yang berbentuk kontrak Konstruksi. Dilihat dari aspek perhitungan biaya, terdapat dua macam bentuk kontrak konstruksi yang sering digunakan yaitu Fixed Lumpsum Price dan Unit Price. Pada kontrak fixed lumpsum price sering dijumpai pengertian oleh sebagian orang bahwa volume pekerjaan dalam kontrak boleh diukur kembali namun nilai kontrak tidak boleh berubah. Perbedaan penafsiran pada isi kontrak ini akan menyebabkan terjadinya sengketa dan akan berdampak dalam kontrak konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan deskriptif, berdasarkan data primer dan sekunder, analisis kualitatif dilakukan dengan cara deduksi untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hakikatnya pengertian kontrak kontrak tidak seragam, dari struktur terlihat bahwa subjek jasa konstruksi tidak seragam dalam penggunaan karakteristik kontrak, dan tidak mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Kata Kunci: Fixed Lumpsum Contract, Hukum Perjanjian, Kontrak Jasa Konstruksi
Co-Authors Leoni Ayu Pratiwi Renita Tobing Robby Rachmat M Siagian