Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Economic & Business Law Review
Kobar Bumi Merah
Kantor Notaris Erna Tri Moerhadiati, S.H., M.Kn
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2834/ Pid.B/2020/PN SBY) Kobar Bumi Merah
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 1 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (836.272 KB) | DOI: 10.19184/jeblr.v2i1.31347

Abstract

Pemalsuan surat merupakan suatu perbuatan terlarang yang dilakukan dengan cara membuat atau memalsukan surat sehingga menimbulkan hak tertentu sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan putusan perkara Nomor 2834/Pid.B/2020/PN. Sby terdapat dugaan pemalsuan dokumen pada proses jual beli saham serta perubahan jajaran direksi dan komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT HSJ yang menimulkan kerugian materi. Guna mencari kebenaran atas dugaan tersebut Penyidik melakukan uji Lanoratoris Kriminalistik dan ditemukan fakta bahwa terdapat tanda tangan dari KH yang dipalsukan. Temuan tanda tangan palsu tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan (vrijspraak) atau bebas dari segala dakwaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual dengan tujuan untuk mengkaji unsur-unsur tindak pidana pemalsuan serta mengkaji kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa pada perkara tersebut. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa putusan bebas (vrijspraak) yang diberikan oleh majelis merupakan keputusan yang kurang tepat karena tidak mempertimbangkan temuan tanda tangan palsu sebagaimana unsur tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHP.
Co-Authors