Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Penimbunan Minyak Goreng Ditinjau dari Ekonomi Islam Suherman Suherman; Rozalinda Rozalinda
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 7, No 02 (2023): Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ad.v7i02.3702

Abstract

Kenaikan harga sawit dunia (CPO) mendorong produsen sawit untuk meningkatkan kegiatan ekspor dengan tujuan meningkatkan omset penjualan. Terjadi kelangkaan stok CPO dalam negeri. Untuk melindungi industri pengolah sawit didalam negeri pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan bea atau pajak untuk mendorong industri pengolahan sawit dalam ngeri sehingga komoditasi yang diekspor bukan bahan baku CPO tapi bahan jadi. Disisi lain pemerintah mengeluarkan regulasi tentang kewajiban produsen untuk memproduksi minyak goreng kemasan (branded cooking oil) dengan alasan (1) higienitas, minyak goreng lebih wajar dan pantas  dikonsumsi (2)  proses produksi, dilakukan  2 kali penyaringan. (3) proses distribusi, lebih steril dan menyehatkan serta lebih terjamin kebersihannya. Tujuan kebijakan ini adalah mengurangi peredaran minyak goreng curah, terjadinya kegiatan penimbunan pada minyak goreng kemasan dan kelangkaan pada minyak goreng curah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan alasan terjadinya distorsi harga akibat kekurangan persediaan atau adanya kegiatan (penimbunan) minyak goreng dalam negeri dan naiknya harga CPO dunia  dan  langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data empiris.  Sumber infomasi berasal dari studi pustaka atau data sekunder sebagai bahan analisis. Analisa yang bersifat gambaran yang jelas untuk mendapatkan analisa isi (content analysis) Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penimbunan atau Ihtikar dapat dicegah dengan membuat regulasi anti monopoli baik perseorangan maupun kelompok. dan peran BUMN sebagai perusahan negara tentu sangat diharapkan perannya dalam menciptakan atau paling tidak untuk pengeimbang atau pencegah terjadinya monopoli
Penimbunan Minyak Goreng Ditinjau dari Ekonomi Islam Suherman Suherman; Rozalinda Rozalinda
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 7 No. 02 (2023): Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ad.v7i02.3702

Abstract

Kenaikan harga sawit dunia (CPO) mendorong produsen sawit untuk meningkatkan kegiatan ekspor dengan tujuan meningkatkan omset penjualan. Terjadi kelangkaan stok CPO dalam negeri. Untuk melindungi industri pengolah sawit didalam negeri pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan bea atau pajak untuk mendorong industri pengolahan sawit dalam ngeri sehingga komoditasi yang diekspor bukan bahan baku CPO tapi bahan jadi. Disisi lain pemerintah mengeluarkan regulasi tentang kewajiban produsen untuk memproduksi minyak goreng kemasan (branded cooking oil) dengan alasan (1) higienitas, minyak goreng lebih wajar dan pantas  dikonsumsi (2)  proses produksi, dilakukan  2 kali penyaringan. (3) proses distribusi, lebih steril dan menyehatkan serta lebih terjamin kebersihannya. Tujuan kebijakan ini adalah mengurangi peredaran minyak goreng curah, terjadinya kegiatan penimbunan pada minyak goreng kemasan dan kelangkaan pada minyak goreng curah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan alasan terjadinya distorsi harga akibat kekurangan persediaan atau adanya kegiatan (penimbunan) minyak goreng dalam negeri dan naiknya harga CPO dunia  dan  langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data empiris.  Sumber infomasi berasal dari studi pustaka atau data sekunder sebagai bahan analisis. Analisa yang bersifat gambaran yang jelas untuk mendapatkan analisa isi (content analysis) Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penimbunan atau Ihtikar dapat dicegah dengan membuat regulasi anti monopoli baik perseorangan maupun kelompok. dan peran BUMN sebagai perusahan negara tentu sangat diharapkan perannya dalam menciptakan atau paling tidak untuk pengeimbang atau pencegah terjadinya monopoli
PROBLEMATIKA PROFESI DEBT COLLECTOR MENURUT PANDANGAN ISLAM Chindy Wulandari; Saipul Azis; Wahyuni Lely Augusna; Rozalinda Rozalinda
Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE) Vol 5 No 2 (2024): April
Publisher : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FASTIKOM) Universitas Sains Al Qur'an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32500/jebe.v5i2.6563

Abstract

Bagian Debt collector dalam dunia penagihan utang bukanlah suatu hal yang baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan profesi ini bermula namun diyakini bahwa debt collector telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan problematika profesi sebagai seorang debt collector ditengah masyarakat . Profesi ini sering dianggap sebagai profesi yang yang dicap negatif. Serta pandangan dalam islam terhadap profesi ini. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (libraryresearch). Data diperoleh dari data sekunder yang diambil dari buku dan jurnal. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (conten) serta data dihimpun dari membaca, menelaah pemikiran para ahli dalam berbagai literature yang berkaitan dengan fokus penelitian. pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debt collector karena tindakan semena-mena terhadap konsumen atau nasabah terjadi karena adanya beberapa oknum debt collector yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam menjalankan tugasnya. Disisi lain juga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap payung hukum yang menaungi mereka. Profesi debt collector pun dalam islam bukanlah suatu pekerjaan haram atau yang dilarang dalam islam. Boleh saja seorang memilih profesi sebagai seorang debt collector namun satu hal yang diingat adalah adanya etika yang sesuai dengan islam dan harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Karena seorang debt collector merupakan wakalah atau perwakilan atas tugas yang telah diamanahkan terhadap mereka.